Apkasi Rekomendasikan Tata Ulang Perizinan yang Berpihak ke Pemerintah Kabupaten

Merdeka.com - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) merampungkan rapat kerja nasional (Rakernas) yang digelar di Bali sejak Rabu-Jumat (21-23/8/2018). Rapat organisasi para bupati di Tanah Air itu merumuskan 15 rekomendasi.

"Rekomendasi ini berdasarkan rapat internal Apkasi bersama para bupati. Rekomendasi ini akan disampaikan kepada para pihak terkait, terutama pemerintah pusat," ujar Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas, Sabtu (24/8/2019).

Di antara butir-butir rekomendasi itu adalah bersama-sama memperkuat aksi preventif, promotif, dan kerja-kerja terukur untuk menekan gizi buruk dan status gizi pendek (stunting) melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, lembaga pendidikan, kelompok masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

"Kami para bupati mencoba menerjemahkan visi besar penciptaan SDM unggul dari pemerintah pusat. Salah satunya, perlu kita siapkan generasi sehat dan kuat. Indonesia sudah berhasil menurunkan angka stunting secara progresif hingga tinggal 30 persen. Ke depan kita keroyok bareng-bareng untuk terus menurunkannya," ujar Anas.

Rekomendasi lainnya antara lain mengawal penerapan pendidikan berkarakter Pancasila pada lingkungan pendidikan di bawah kewenangan pemerintah kabupaten untuk mewujudkan SDM unggul sains sekaligus mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila.

Kemudian, ada rekomendasi tentang penataan ulang peraturan perundang-undangan soal perizinan sejumlah sektor yang masih tumpang-tindih dan tidak menempatkan pemkab dalam posisi strategis, di antaranya sektor perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan.

"Para bupati juga berkomitmen meningkatkan kapasitas ASN untuk peningkatan kualitas publik, dan pada saat bersamaan meminta agar pengangkatan jabatan struktural ASN untuk mengakselerasi kinerja birokrasi tidak diperumit oleh aturan," papar Anas yang juga bupati Banyuwangi.

Rekomendasi lainnya antara lain mendorong kolaborasi untuk memerangi peredaran narkotika dan perdagangan manusia, dan membangun skema yang lebih adil dalam manajemen perpajakan untuk kepentingan pembangunan daerah.

Selain itu, Apkasi merekomendasikan perluasan akses beasiswa pendidikan tinggi dari pemerintah pusat terutama kepada daerah-daerah dengan akses teknologi terbatas dan akses geografis tersulit.

“Banyak bupati mengusulkan semacam mekanisme kuota untuk beasiswa perguruan tinggi, termasuk ke luar negeri. Jadi bukan anak-anak muda orang per orang berburu beasiswa, tapi ada mekanisme pemkab berperan dengan diberi kuota,” jelas Anas.

"Apkasi juga ingin mendorong pelibatan kepala daerah dalam penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara apabila hal tersebut disetujui dalam pembahasan di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Haluan negara penting untuk kesinambungan pembangunan yang sudah sangat bagus dijalankan Pak Jokowi saat ini ," imbuh Anas.

Sekjen Apkasi Najmul Akhyar menambahkan, rekomendasi lainnya adalah mengakselerasi terwujudnya pelayanan publik di seluruh kabupaten yang cepat, murah, dan pasti melalui penguatan teknologi informasi.

"Teman-teman bupati juga akan bergerak memenuhi hak-hak penyandang disabilitas untuk berbagai sektor pelayanan publik," papar bupati Lombok Utara itu.

"Rakernas Apkasi juga merekomendasikan untuk memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan pendidikan tingkat SMA/SMK dengan titik tekan pada penguatan peran pemkab," pungkasnya. (mdk/paw)