Aturan soal uji KIR dinilai kurang sosialisasi

Merdeka.com - Aksi unjuk rasa ribuan sopir angkutan umum, di mana sebagian besarnya merupakan sopir taksi, dinilai merupakan bukti pemerintah tidak sepenuhnnya menjalankan peraturan yang ada. Salah satunya ketentuan pemeriksaan KIR, yang tidak hanya wajib dilakukan kendaraan umum, namum juga kendaraan pribadi.

"Aturan diumpetin, enggak tersosialisasi semua. Kayak seperti KIR enggak hanya bagi kendaraan umum, tapi kendaraan pribadi," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansah dalam diskusi radio di Menteng, Jakarta, Sabtu (26/3).

Dia menambahkan, saat ini, berdasarkan arahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, pemeriksaan KIR dapat dilakukan di ATPM. Pemprov DKI Jakarta, lanjutnya sudah mengirim surat ke Kementerian Perhubungan mengenai pemeriksaan KIR di ATPM.

Andri mengatakan, menjamurnya kendaraan pribadi yang dijadikan angkutan umum, disebabkan belum tersedianya armada yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, jika jumlah angkutan resmi dapat memenuhi kebutuhan publik, angkutan umum berbasis online akan habis dengan sendirinya.

"Kalau armada kita banyak, rental berkeliaran (Grab dan Uber) juga nanti mati sendiri," kata Andri di diskusi radio, Menteng, Sabtu (26/3).

Untuk itu, lanjut Andri, aksi unjuk rasa yang dilakukan ribuan sopir taksi pada Selasa (22/3) kemarin, dianggap sebagai momentum untuk membenahi sistem transportasi. Nantinya, publik sendiri yang akan menetapkan, moda angkutan mana yang akan mereka pilih. (mdk/hrs)