Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bank daerah diminta setop memberikan kredit konsumtif kepada ASN

Bank daerah diminta setop memberikan kredit konsumtif kepada ASN Ilustrasi PNS. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Pemberian kredit konsumtif atau kredit konsumsi pribadi perorangan maupun badan usaha oleh Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo (Sulutgo) diprediksi bakal melahirkan koruptor-koruptor baru.

"LSM Aliansi Indonesia (AI) mendesak pemerintah daerah dan OJK untuk memberi warning kepada seluruh bank terlebih khusus Bank Sulutgo, untuk tidak lagi memberatkan para ASN (Aparatur Sipil Negara) dengan utang atau pinjaman bank dalam bentuk kredit konsumtif, karena pinjaman ini sudah tidak sesuai lagi dengan metode pemberian kredit," jelas Ketua LSM AI Sulut Frangky Barends kepada Merdeka.com, Senin (11/7).

Pemberian kredit jenis ini kepada para ASN, lanjut dia, tidak memperhitungkan lagi kemampuan bayar para ASN. Hal ini akan memberikan dampak konsumeristis bagi ASN sehingga tidak bisa bekerja dengan baik. Dampak ke depan adalah KKN bakal merajalela di daerah ini.

"Dengan demikian kami memproyeksikan dua tahun ke depan diduga banyak ASN di Sulawesi Utara akan terlibat korupsi, sehingga kami sebagai lembaga antikorupsi menyayangkan kalau hal ini terjadi," lanjut Frangky.

Dia pun menyarankan agar sebaiknya Bank Sulutgo, pemerintah dan OJK secepatnya mengambil tindakan perbaikan kredit konsumtif yang sudah jalan dan mengambil alih kredit yang sudah diberikan ke ASN karena dinilai menambah beban para pegawai tersebut. (mdk/cob)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK: Pemilu Bisa jadi Gerbang Korupsi
KPK: Pemilu Bisa jadi Gerbang Korupsi

KPK mengatakan ASN rawan melakukan politisasi birokrasi hingga korupsi melalui beragam modus di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Anies Singgung Korupsi di Sektor Pendidikan: KPK Hanya Menangani Kasus-Kasus Besar
Anies Singgung Korupsi di Sektor Pendidikan: KPK Hanya Menangani Kasus-Kasus Besar

Anies menilai, masih banyak pegawai pemerintahan yang gaji bulanannya terlalu rendah.

Baca Selengkapnya
83 ASN Diduga Tak Netral, Menpan-RB: Ada Sanksi Pidana
83 ASN Diduga Tak Netral, Menpan-RB: Ada Sanksi Pidana

Terkait netralitas ASN di momen politik sudah sangat jelas. Azwar Anas menegaskan sudah disiapkan sanksi bagi ASN yang tidak netral.

Baca Selengkapnya
Bongkar Praktik Nakal Bank Penyalur KUR, Minta Agunan Tambahan Hingga Kenakan Biaya Asuransi
Bongkar Praktik Nakal Bank Penyalur KUR, Minta Agunan Tambahan Hingga Kenakan Biaya Asuransi

Bank penyalur KUR kerap melakukan kecurangan kepada debitur.

Baca Selengkapnya
Anies Harap RUU Perampasan Aset Disahkan: Apa Sih Yang Paling Ditakuti Koruptor? Miskin!
Anies Harap RUU Perampasan Aset Disahkan: Apa Sih Yang Paling Ditakuti Koruptor? Miskin!

Anies bicara bagaimana korupsi terjadi. Kasus-kasus yang ditangani KPK kebanyakan karena didorong oleh keserakahan.

Baca Selengkapnya
Anies Baswedan: Sudah Saatnya KPK Dipimpin Orang Berintegritas
Anies Baswedan: Sudah Saatnya KPK Dipimpin Orang Berintegritas

Anies mengatakan, Indonesia saat ini telah banyak dirusak oleh para koruptor culas.

Baca Selengkapnya
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini

BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.

Baca Selengkapnya
Kabareskrim Akui Masih Ada Polisi yang Punya Sifat Koruptif
Kabareskrim Akui Masih Ada Polisi yang Punya Sifat Koruptif

Wahyu mengklaim bakal menyelesaikan masalah polisi korupsi.

Baca Selengkapnya
Hati-Hati, Pegawai BKN yang Ikut Curangi Tes SKD CPNS Bakal Dipecat
Hati-Hati, Pegawai BKN yang Ikut Curangi Tes SKD CPNS Bakal Dipecat

Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bagi pelamar CPNS resmi dimulai.

Baca Selengkapnya
KPK Ingatkan Pejabat Negara Tak Terima Gratifikasi Jelang Lebaran Idulfitri 2024
KPK Ingatkan Pejabat Negara Tak Terima Gratifikasi Jelang Lebaran Idulfitri 2024

Gratifikasi merupakan pemberian hadiah yang berkaitan dengan jabatan.

Baca Selengkapnya
Anggota DPRD Kota Kupang Terpilih Ditetapkan Tersangka Kredit Fiktif Bank NTT
Anggota DPRD Kota Kupang Terpilih Ditetapkan Tersangka Kredit Fiktif Bank NTT

Perkara ini terjadi pada periode 4 April hingga 19 Agustus 2019.

Baca Selengkapnya
KPK: Risiko Korupsi di Instansi Negara Berada di Level Waspada
KPK: Risiko Korupsi di Instansi Negara Berada di Level Waspada

Tanak menjelaskan, sasaran tersebut diejawantahkan ke dalam bentuk indikator untuk mengukur dampak pencegahan korupsi menggunakan Survei Penilaian Integritas.

Baca Selengkapnya