Follow
Bawaslu sebut peserta kampanye tak sebar hoaks di medsos
Merdeka.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Eduward Siregar menyoroti masalah penyebaran hoaks di media sosial jelang Pilpres 2019. Kata dia, selama ini yang sering membuat gaduh suasana jelang Pilpres bukanlah akun resmi para peserta Pemilu.
"Setiap peserta kampanye, punya 10 akun misalnya. Akun media sosial. Tetapi kita tahu yang sering bikin pusing kita semua itu bukanlah akun-akun resmi dari peserta kampanye atau pelaksana kampanye," katanya dalam sebuah diskusi di Kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (30/9).
Menurut Fritz, pemilik akun pembuat gaduh itu juga sulit untuk dideteksi keberadaannya. Dia hanya bisa memastikan para oknum tersebut tidak punya hubungan dengan peserta Pemilu 2019.
-
Bagaimana Bawaslu menangani pelanggaran Pemilu? “Jika ada informasi pelanggaran, Bawaslu di Jawa Tengah akan mengutamakan pencegahan. Jika pencegahan sudah dilakukan tapi tetap terjadi pelanggaran, maka pengawas pemilu akan memproses penanganan pelanggaran,“
-
Siapa yang bisa melakukan Tindak Pidana Pemilu? Tindak pidana pemilu merujuk pada serangkaian tindakan kriminal atau pelanggaran hukum yang terkait dengan proses pemilihan umum atau pemilu.
-
Bagaimana cara mengatasi Tindak Pidana Pemilu? Dalam menghadapi tindak pidana pemilu, penting bagi pemerintah, lembaga pemilihan, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam mengimplementasikan langkah-langkah preventif dan penegakan hukum yang efektif.
-
Bagaimana cara menangani pelanggaran pemilu? Penanganan perkaranya dilakukan oleh Bawaslu dan kepolisian.
-
Bagaimana cara Bawaslu menindak Prabowo-Gibran? 'Silakan para wasit melakukan apa yang harusnya sesuai dengan peraturan pertandingan. Kita sebagai pemain ya akan bermain sesuai dengan aturan, yang tidak sesuai aturan ya disemprit, kasih kartu kuning kek, kasih kartu merah, itu yang paling penting,' kata Juru Bicara Timnas Pemenangan AMIN Indra Charismiadji di Sekretariat Perubahan, Jalam Brawijaya, Jakarta, Rabu (6/12).
-
Kenapa Bawaslu Jateng menangani pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
"Yang bikin pusing kita kan akun-akun orang-orang yang tidak dapat kita deteksi keberadaannya. Yang tidak punya hubungan dengan peserta pemilu," ungkapnya.
Dia berharap akun-akun semacam ini bisa segera ditindak oleh Kepolisian. Sebab, lanjut dia, Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menindak akun tersebut.
"Di situ lah sebenarnya peran dari kepolisian itu sangat penting karena tim cybernya Kepolisian punya kemampuan untuk melakukan segala tindakan dan kalau kita mau lihat sebenarnya dari apa yang dilakukan oleh Kepolisian dari Saracen, MCA," ucapnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Patroli siber itu bertujuan untuk memastikan tidak ada aktivitas kampanye dalam media sosial yang terdaftar
Baca Selengkapnya
Bawaslu melaporkan setiap pelanggaran terkait dengan Pilkada Serentak 2024 oleh kepala desa ke Kemendagri.
Baca Selengkapnya
Saksi dari Bawaslu, Nur Kholiq mengklaim tidak menemukan pelanggaran Pemilu saat Jokowi bagi-bagi bansos di Jateng.
Baca Selengkapnya
Bawaslu sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial saat kontestasi pemilu.
Baca Selengkapnya
Menurut Ganjar, hal itu bisa mengerem potensi penyalahgunaan bansos.
Baca Selengkapnya
Viral di media sosial adanya sejumlah APK berbentuk baliho yang terlihat terpasang di trotoar yang mengganggu pejalan kaki.
Baca Selengkapnya
Bagja juga menyinggung saat Presiden Jokowi bertemu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga capres nomor urut 02.
Baca Selengkapnya
Plh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak
Baca Selengkapnya
Bawaslu Bali fokus memantau penyebaran isu-isu yang muncul di Pulau Dewata.
Baca Selengkapnya
Melakukan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan memperhatikan tempat yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca Selengkapnya
“Mendorong Kapolda metro Jaya Irjen Karyoto menunda sementara proses hukum terhadap Aiman Witjaksono," kata Ketua IPW
Baca Selengkapnya
Bagya mengakui teguran itu sudah disampaikan ke Presiden. Namun, Bagya enggan menjelaskan teguran itu.
Baca Selengkapnya