Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bela Haris Azhar, Usman Hamid sebut laporan BNN dan TNI berlebihan

Bela Haris Azhar, Usman Hamid sebut laporan BNN dan TNI berlebihan Haris Azhar. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Koalisi Anti Mafia Narkoba menilai langkah BNN, TNI dan Polri melaporkan koordinator KontraS Haris Azhar ke Bareskrim Polri, terlalu berlebihan. Sebab, niat Haris semata-mata hanya membantu membersihkan institusi penegak hukum dari praktik peredaran narkoba.

Koordinator Koalisi Anti Mafia Narkoba, Usman Hamid menuturkan, cara pandang pemerintah dan aktivis menyikapi pernyataan Haris Azhar berbeda. Kalangan aktivis memandang informasi Haris terlalu penting untuk diabaikan. Sementara bagi kalangan pejabat pemerintah dan penegak hukum, informasi itu terlalu prematur untuk dipercaya.

Dia menyayangkan langkah berlebihan melaporkan Haris ke Bareskrim. "Kapolri mendesak Haris untuk mengungkapkan, tapi yang terjadi terkesan berlebihan oleh 3 institusi yang justru malah melaporkannya ke Mabes Polri," kata Usman di Jakarta, Sabtu (6/8).

Orang lain juga bertanya?

Haris dilaporkan Badan Narkotika Nasional (BNN), Polisi Republik Indonesia (Polri), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Haris dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik institusi.

"Pelaporan itu berkenaan dengan tuduhan kepada Haris karena mencemarkan nama baik institusi. Seharusnya seluruh institusi menempatkan Haris sebagai keterangan, bukan melaporkannya melakukan tuduhan," tegasnya.

Usman sepakat dengan sikap Presiden Jokowi. Seharusnya institusi penegak hukum melakukan introspeksi diri, bukan membawa Haris ke jalur hukum.

"Jadi jangan disalahartikan sebagai hukuman untuk Haris. Harus ditindaklanjuti sebagai masukan. Maka jangan taruh Haris sebagai terlapor," jelasnya.

Dia mengingatkan, jika BNN, Polisi dan TNI tetap melanjutkan proses hukum ini, tidak menutup kemungkinan citra institusi tersebut semakin buruk di mata masyarakat.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
FOTO: Massa Aksi Kamisan Desak Hentikan Kriminalisasi Haris-Fatia
FOTO: Massa Aksi Kamisan Desak Hentikan Kriminalisasi Haris-Fatia

Massa Aksi Kamisan mendesak penegak hukum untuk menghentikan kriminalisasi terhadap pembela HAM, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

Baca Selengkapnya
Babak Baru, Polisi Naikan Kasus Tudingan Aiman Witjaksono 'Polisi Tidak Netral' ke Penyidikan
Babak Baru, Polisi Naikan Kasus Tudingan Aiman Witjaksono 'Polisi Tidak Netral' ke Penyidikan

Salah satu laporan dibuat oleh Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi.

Baca Selengkapnya
Reaksi Polri Soal Tingginya Aduan Pelanggaran ke Komnas HAM: Maju Kena Mundur Kena
Reaksi Polri Soal Tingginya Aduan Pelanggaran ke Komnas HAM: Maju Kena Mundur Kena

Dari total sebanyak 2.753 aduan yang diterima oleh Komnas HAM sepanjang tahun 2023, 771 aduan diantaranya adalah kepada Polri

Baca Selengkapnya
Top News: Haris Azhar Cecar Jenderal Soal Bisnis TNI | Duduk Perkara Mayor Bentak Kasat Reskrim
Top News: Haris Azhar Cecar Jenderal Soal Bisnis TNI | Duduk Perkara Mayor Bentak Kasat Reskrim

Sidang berlangsung panas saat kubu pengacara Haris Azhar dan Fatia mencecar Heri Wiranto soal bisnis TNI.

Baca Selengkapnya
DPR: Panglima Kodam Tindak Keras Prajurit TNI Serang Desa di Deli Serdang, Minta Maaf Tak Cukup!
DPR: Panglima Kodam Tindak Keras Prajurit TNI Serang Desa di Deli Serdang, Minta Maaf Tak Cukup!

Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengecam penyerangan puluhan prajurit TNI ke sebuah desa di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ruang Sidang Gaduh Usai Haris Azhar Dituntut Empat Tahun Penjara Kasus 'Lord Luhut'
VIDEO: Ruang Sidang Gaduh Usai Haris Azhar Dituntut Empat Tahun Penjara Kasus 'Lord Luhut'

Usai pembacaan tuntutan, pendukung Haris Azhar maupun Fathia berteriak gaduh.

Baca Selengkapnya
Gaduh Kabasarnas Tersangka Suap, Ini Aturan Hukum KPK Sebenarnya Bisa Tangani Korupsi di TNI
Gaduh Kabasarnas Tersangka Suap, Ini Aturan Hukum KPK Sebenarnya Bisa Tangani Korupsi di TNI

Gaduh Kabasarnas Tersangka Suap, Ini Aturan Hukum KPK Sebenarnya Bisa Tangani Korupsi di TNI

Baca Selengkapnya
Update Kasus Aiman Witjaksono, Polisi Periksa Tujuh Orang Ahli
Update Kasus Aiman Witjaksono, Polisi Periksa Tujuh Orang Ahli

Proses pemeriksaan saksi fakta maupun saksi ahli terus berjalan.

Baca Selengkapnya
Mahfud soal Kisruh KPK vs TNI: Setop Perdebatan Prosedural, Jangan Sampai Substansi Perkara Kabur
Mahfud soal Kisruh KPK vs TNI: Setop Perdebatan Prosedural, Jangan Sampai Substansi Perkara Kabur

Mahfud yakin TNI akan mengganjar hukuman tegas untuk prajurit yang bersalah.

Baca Selengkapnya