Berantas Suap Masuk Polisi
Merdeka.com - "Jaga kehormatan, tunjukkan SDM Polri tidak seperti itu."
Jelas instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyoal suap menyuap sekolah polisi.
Kapolri ingin anak buahnya menyampaikan pesan Polri berkembang dengan baik, menggenjot tingkat kepercayaan publik yang sempat merosot.
-
Bagaimana Kapolda Jateng menanggapi kasus Sukolilo? 'Salah satu penegak hukum adalah Polisi, Polri adalah representasi negara di masyarakat, Kita ndak boleh main hakim sendiri. Kita (masyarakat) tidak boleh bertindak seperti Polisi. Kalau ada permasalahan lapor polisi,' tegasnya.
-
Bagaimana Kompol Syarif dididik? Karena sang Ibu berlatar belakang tentara, Syarif pun sudah dididik disiplin sejak belia.
-
Kenapa Kapolda Jateng mengimbau masyarakat Sukolilo untuk patuh hukum? 'Hukum itu mengatur tatanan hubungan kita bersama, Indonesia adalah Negara hukum dan hukum adalah panglima tertinggi yang menjaga ketertiban di wilayah kita,' kata Luthfi dalam keteranganya, dikutip Jumat (21/6).'Tidak boleh seseorang dihukum tanpa melalui proses (Peradilan Pidana), Sehingga siapapun di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, termasuk di Pati, dalam bermasyarakat kita tidak boleh menciptakan hukum sendiri,' tambah dia.
-
Apa yang disampaikan Kapolda Jateng kepada warga Sukolilo? 'Mulai sekarang di wilayah Sukolilo jangan takut Polisi, silahkan berbondong bondong ke kantor Polisi untuk menyelesaikan masalah apapun ' 'Saya tidak ingin lagi kalau di sini (wilayah Sukolilo, Pati) dicap tidak baik, karena di Sukolilo masih banyak masyarakat yang taat hukum. Masih banyak masyarakat yang baik namun proses hukum tetap ditegakkan kepada oknum masyarakat yang melanggar hukum,' tambahnya.
-
Siapa yang mendapatkan pesan dari Kapolri? Peraih Adhi Makayasa Akpol 2024 diberi pesan oleh Kapolri. Begini isinya.
-
Siapa istri dari Komjen Listyo Sigit Prabowo? Diana Listyo, istri dari Komjen Listyo Sigit Prabowo, adalah contoh wanita yang tampil anggun dalam seragam Bhayangkari.
"Kita ingin di mata masyarakat semenjak dari awal sampai pada saat proses pengembangannya, Polri lebih baik. Karena ini juga menjadi salah satu kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik dan meningkatkan kepercayaan sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat," tambah Sigit.
Efek Jera
Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai PTDH belum tentu menjadi efek jera calo polisi.
"Hanya waktu yang bisa menjawab.Karena ukuran jera masing-masing personel tentunya berbeda," kata Bambang saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (24/3).
Terkait 5 polisi yang menjadi calo penerimaan Bintara Polri sempat hanya dihukum demosi, Bambang menilai hal itu malah menimbulkan preseden buruk bagi Korps Bhayangkara.
Karena terkesan memberikan ruang bagi pelaku pungli. "Pemerasan ataupun tindak pidana korupsi di internal Polri mengakibatkan preseden buruk bagi kewibawaan Polri di mata masyarakat, bahwa etik Polri toleran pada perilaku koruptif anggotanya," tuturnya.
Setali tiga uang, ia mengapresiasi langkah Kapolri. Sebab, seorang personel Kepolisian yang terbukti melakukan pidana.
"Tanpa menunggu keputusan pengadilan yang inkrah bisa diputuskan Kapolri sebagai pimpinan tertinggi Kepolisian untuk disanksi administrasi berat yakni PTDH," ujarnya.
Belum Tegas Berantas Pungli
Senada, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai sejauh ini Polri belum tegas memberantas pungli di internalnya.
Terbukti, lima personel Polda Jateng sempat hanya dihukum demosi. Bukan PTDH.
"Hukuman ringan tentu saja tidak akan menimbulkan efek jera. Padahal yang dilakukan adalah menerima uang dengan janji untuk memasukkan orang-orang yang sudah membayar ratusan juta rupiah menjadi calon siswa bintara," kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti.
Jaringan Calo Penerimaan Bintara
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Santoso menduga adanya Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) atas sanksi awal yang diterima oleh lima orang tersebut.
"Sanksi demosi atas 5 polisi pelanggar oleh KKEP tingkat pertama diduga terdapat aroma KKN. Dan sebagai upaya melindungi 5 polisi pelanggar untuk tidak dipecat agar tidak buka suara jaringan percaloan yang diduga melibatkan atasan-atasan mereka bahkan mungkin sampai pada Kapolda Jateng," kata Sugeng saat dihubungi merdeka.com, Rabu (22/3).
"Mereka kemudian dipecat, dan dipidana setelah Kapolri marah atas sanksi yang rendah hanya demosi tersebut. Karena Polri disorot oleh publik," sambungnya.
Sugeng mengaku, pihaknya mendapatkan informasi dalam percaloan ini tidak hanya sebatas polisi berpangkat kompol saja.
Lima Polisi Calo Sekolah Bintara di-PTDH
Lima anggota Polda Jateng, Kompol AR, Kompol KN, AKP CS, Bripka Z dan Brigadir EW diganjar Pemecatan Tidak Dengan Hormat alias PTDH.
Kelimanya bersama dua PNS Polri kedapatan jadi calo penerimaan Bintara Polri Tahun 2022. Dengan hasil pungutan liar itu mencapai Rp9 miliar sepanjang Tahun 2022.
Sebelumnya, lima polisi calo penerimaan Bintara Polri Tahun 2022 di wilayah Polda Jawa Tengah sempat lolos dari PTDH atau tidak dipecat.
Reporter Magang: Alya Fathinah
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kapolri Listyo meminta jajarannya jangan ragu menindak pelaku yang merupakan perwira polisi.
Baca SelengkapnyaKapolri meminta penyidik Propam Polda Sumbar segera menggali motif dari kasus polisi tembak polisi tersebut.
Baca SelengkapnyaDalam arahannya, anggota Polri diminta untuk menyusun progam terkait dengan Instruksi Prabowo.
Baca SelengkapnyaKaryoto mengatakan TNI - Polri bersama dengan pemerintah daerah terkait tengah gencar-gencarnya melakukan pencegahan kasus narkoba
Baca SelengkapnyaPelaku harus ditindak tegas karena kasus tersebut telah mencederai institusi Korps Bhayangkara.
Baca SelengkapnyaKapolri mengingatkan perlunya pemantauan dan evaluasi yang ketat terhadap setiap anggota untuk mencegah pelanggaran.
Baca Selengkapnya"Masih terlalu banyak kebocoran, penyelenggaraan, korupsi, penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah," kata Kapolri.
Baca SelengkapnyaKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo geram dengan para pelaku tindak pidana narkoba yang bolak-balik masuk penjara dan tidak pernah ada kapoknya.
Baca SelengkapnyaPolda Jatim akan melakukan pengawasan internal secara ketat dan berjenjang hingga satuan wilayah paling bawah.
Baca SelengkapnyaKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespons cepat berbagai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mendukung Asta Cita
Baca SelengkapnyaKapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto menaruh perhatian khusus pada kasus dugaan pencabulan anak tiri oleh anggota Kepolisian di Surabaya.
Baca SelengkapnyaKapolri juga meminta kapolda di seluruh Indonesia untuk melakukan pemantauan lebih ketat lagi pada anggotanya yang memegang senpi.
Baca Selengkapnya