Bisnis sewa lahan tanaman melon sebaiknya dikurangi

Merdeka.com - Bisnis penyewaan lahan untuk ditanami tanaman melon marak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Padahal dalam penanaman tanaman melon ini sering menggunakan pupuk kimia yang berlebihan. Bahkan umumnya menggunakan pestisida untuk menanggulangi hama, sehingga akan merusak unsur hara tanah pada lahan bekas tanaman melon.

Karena itu Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul, meminta kalangan petani di daerah setempat mempertimbangkan kembali untuk menyewakan lahannya kepada pemodal tanaman melon.

"Kami sudah sosialisasikan kepada gabungan kelompok tani (gapoktan) apabila mau menyewakan lahan untuk ditanami melon berpikir ulang, karena dampak di kemudian hari," kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dispertahut) Bantul, Partogi Pakpahan, seperti dikutip dari antaranews, Rabu (21/5).

"Penggunaan pupuk kimia akan mengurangi kesuburan lahan, sehingga jika ada penyewa lahan, kami minta diajak bicara oleh petani yang punya lahan agar petani tidak berada di posisi yang kalah, meski dapat dari uang sewa," lanjutnya.

Selain itu, kata dia, jika memang tetap akan memberikan penyewaan lahan diharapkan ada kesepakatan antara petani dengan pemilik modal. Hal itu dilakukan agar lahan bekas tanaman melon bisa dikembalikan seperti semula, sehingga pemilik lahan pertanian tidak dirugikan.

"Istilahnya harus mengembalikan kesuburan lahan, dan kalau kami yang diajak komunikasi oleh petani, kami imbau mereka agar petani dapat posisi tawaran yang untung, dan tetap bisa menggunakan lahan untuk tanaman lainnya," ungkapnya.

Ia mengatakan langkah yang ditempuh dinas ini memang masih sebatas imbauan atau ajakan, namun belum sampai mengeluarkan semacam regulasi yang memiliki kekuatan hukum maupun sanksi sebagai antisipasi kerusakan lahan pertanian.

"Kami tidak bisa mengintervensi petani untuk tidak apalagi melarang menyewakan lahan, karena lahannya milik sendiri, namun melihat kasus melon ini, kami akan coba berkoordinasi apakah bisa mengeluarkan semacam regulasi," jelasnya. (mdk/cza)