BNN Tasikmalaya Buat Surat Minta THR, DPRD: Pejabatnya Harus Dibuang
Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Mamat Rahmat angkat bicara terkait beredarnya surat permintaan paket tunjangan hari raya (THR) dibuat Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tasikmalaya yang ditujukan ke perusahaan otobus tidak pantas. Dia menilai tindakan itu tidak pantas dan tidak beretika.
"Harusnya kita memikirkan orang lain, itu kan tak pantas dan tak beretika. Harusnya kita itu memikirkan orang lain kepentingan masyarakat," kata Mamat kepada wartawan, Rabu (12/4).
Mamat menambahkan aparat penegak hukum seharusnya mengayomi masyarakat. Dengan meminta paket THR, menurutnya aparat tersebut malah memberikan beban kepada masyarakat.
-
Mengapa DPR RI minta perusahaan taksi online buat tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online.'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Mengapa DPR mencecar bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Kenapa Wali Kota Tarakan memberikan bantuan? Wali Kota juga mencatat pentingnya pemanfaatan lahan terbatas, dengan mendorong penduduk untuk mengolah halaman rumah mereka sendiri untuk bercocok tanam, termasuk hortikultura, guna memenuhi kebutuhan rumah tangga.
-
Bagaimana DPR RI berharap perusahaan taksi online buat tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online.'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Siapa yang melaporkan Pejabat Kemenhub? Laporan tersebut teregistrasi LP/B/2642/V/2024/SPKT/Polda Metro Jaya. AK dilaporkan dengan UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 a KUHP.
"Pejabat seperti itu harus dibuang dari Kota Tasik. Kalau saya jadi pimpinannya sudah saya mutasi dan pindahkan pejabat seperti itu, tak akan pernah dikasih kesempatan lagi untuk menjadi pimpinan karena itu perbuatan tak baik," ungkapnya.
Ia berharap agar pimpinan teratas di BNN bisa memberikan sanksi yang bukan administratif saja. "Jabatan itu amanat, harus diberikan tindakan tegas," ucapnya.
Seperti diberitakan, foto surat BNN Kota Tasikmalaya minta THR.Foto surat berkop Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tasikmalaya beredar luas di masyarakat. Tertera dalam dokumen itu permintaan paket tunjangan hari raya (THR) ke salah satu perusahaan otobus (PO).
Surat bernomor B/1591V/KA/SU.00/2023/BNNK-TSM bertanggal 10 April 2023 itu ditandatangani Kepala BNN Kota Tasikmalaya Iwan Kurniawan Hasyim. Foto surat itu tersebar di aplikasi perpesanan.
Kepala BNN Kota Tasikmalaya Iwan Kurniawan Hasyim membenarkan surat itu memang berasal dari pihaknya. Surat tersebut ditujukan kepada PO Bus Budiman Tasikmalaya, terkait permohonan THR atau paket untuk lebaran.
Ia menjelaskan bahwa permohonan tersebut diketahui BNN Kota Tasikmalaya. "Tujuannya untuk memberikan tambahan aja anggota, itu dalam bentuk barang, sembako atau apa," katanya kepada wartawan.
Walau begitu, Iwan menyampaikan permohonan maaf dengan tersebarnya surat permohonan tersebut di masyarakat. Menurutnya, hal itu terjadi karena kesalahan lembaga.
Surat tersebut seharusnya tidak boleh tersebar meski tujuannya untuk anggota BNN Kota Tasikmalaya. Atas kejadian tersebut, ia mengatakan bahwa surat permohonan itu sudah ditarik kembali dan tidak ada surat dengan permohonan serupa kepada pihak lainnya.
"Ini kesalahan saya untuk dimaklumilah, karena saya tidak menyadari menjadi seperti ini. Sudah tidak di mana-mana, cuma satu," pungkasnya.
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Warga dapat menghubungi nomor pengaduan Polres Metro Tangerang Kota di 082211110110 atau Call Center 110.
Baca SelengkapnyaAhmad Basarah PDIP mengecam penganiayaan anggota TNI terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali.
Baca SelengkapnyaPihaknya tidak bisa bergerak sendiri tanpa adanya peran serta masyarakat.
Baca Selengkapnya"Kami berhentikan sementara demi pemeriksaan di inspektorat," kata Bobby
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi VII DPR Rahayu Saraswati mengungkap peran Ipda Rudy Soik dalam membongkar kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.
Baca SelengkapnyaSaat ini, kades yang diduga korupsi BLT dana desa ditahan di Rutan Polres Garut.
Baca SelengkapnyaBobby Nasution dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai anggota PDIP karena tidak patuh terhadap partai.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman (BKH) menyatakan siap membantu secara penuh Ipda Rudy Soik.
Baca SelengkapnyaDenda 5 persen ini tentunya akan diberikan kepada pekerja yang belum mendapatkan THR dari waktu yang ditetapkan pemerintah.
Baca SelengkapnyaBenny menduga Kapolda NTT tengah dikerjai anak buahnya pada kasus Rudy Soik
Baca SelengkapnyaKetua DPW NasDem Sumut, Iskandar membenarkan kadernya itu terjaring dalam OTT yang dilakukan KPK.
Baca Selengkapnya