BPKP Klaim Selamatkan Ratusan Triliun Uang Negara dan Daerah

Merdeka.com - Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) mengklaim telah berhasil menyelamatkan keuangan negara dan daerah sekitar Rp56 triliun. Jumlah tersebut dikumpulkan sepanjang tiga tahun terakhir, atau sejak pandemi Covid-19 tahun 2020 hingga sekarang.

Dari jumlah tersebut, rinciannya, Rp12,91 triliun pada 2020, Rp6,43 triliun pada 2021 dan Rp37,01 triliun pada 2022.

BPKP juga mengklaim melakukan penghematan pengeluaran negara dan daerah sebesar Rp76,32 triliun pada tahuh 2022. Meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp44,04 triliun.

Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh menyebut, kenaikan angka penyelamatan keuangan dan penghematan pengeluaran negara dan daerah dikarenakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperluas objek pemeriksaan BPKP.

"Sekarang ini makin luas yang diperiksa oleh Presiden kepada kami untuk mengawasi proyek strategis nasional. Insya Allah proyek-proyek strategis nasional, pembayarannya selalu kami kawal. Kalau proyek nonstrategis, sudah jadi tugas inspektorat jenderal," ujar Yusuf Ateh di sela acara 'BPKP Goes to Campus' di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Rabu (17/5).

Dikatakan Yusuf Ateh, selain proyek strategis nasional, pihaknya juga mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan berbagai pembangunan di Kota Solo. Salah satunya adalah Tower UNS.

"BPKP bertugas memastikan pembangunan nasional berjalanan dengan akuntabel, mengamankan keuangan sekaligus aset negara dan daerah," bebernya.

Dari tugas itu, lanjut dia, BPKP berhasil mengumpulkan potensi optimalisasi penerimaan negara dan daerah sebesar Rp4,50 triliun pada 2022. Jumlah itu naik dibanding tahun 2021 sebesar Rp3,85 triliun dan Rp0,35 triliun pada 2020.

"Kalau kita total keseluruhan, kontribusi BPKP dalam penyelamatan, penghematan dan potensi optimalisasi keuangan negara dan daerah sepanjang 2022 sebesar Rp117,83 triliun," tandasnya.

Jumlah ini menurutnya, meningkat dibanding tahun 2021 sebesar Rp54,32 triliun dan pada tahun 2020 sebesar Rp61,62 triliun.

"Kami menggandeng universitas, karena di kampus, ilmu terus berkembang. Banyak penelitian terbaru tentang keuangan dan audit. Kami butuh informasi baru dari para peneliti untuk meningkatkan kualitas kinerja kami dalam mengawasi dan memeriksa proyek pembangunan," pungkasnya.