Follow
Budi Waseso sambangi Komisi III DPR, bahas anggaran BNN
Merdeka.com - Hari ini Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengadakan rapat kerja dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso (Buwas) bersama jajarannya di gedung DPR. Rapat ini membahas anggaran BNN tahun 2016.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan, pertemuan tersebut beragendakan pembahasan anggaran BNN 2016.
"Kalau agenda komisi III kita akan bahas anggaran. Persoalannya kita menunggu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)," kata Didik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasan (15/9).
-
Kapan DPR mendukung kinerja BNPT? Malah BNPT di tahun 2023 berhasil membuat status 'zero terrorist atack'. Ini hebat sekali,' demikian Sahroni.
-
Apa yang diminta Budi Waseso dari Nadiem Makarim? Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka, Budi Waseso meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mencabut aturan yang yang mencabut Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah.
-
Apa yang DPR RI ingatkan ke BI? Puteri pun berharap BI bisa menambah dan memperluas lokasi penukaran uang supaya semakin mempermudah masyarakat untuk menjangkaunya.'Tahun ini memang sudah ada penambahan lokasi penukaran dibanding tahun sebelumnya yang masih berjumlah 5.066 titik. Karenanya, kami harap bisa terus diperluas. Terutama pada lokasi strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat,' ujar Puteri.
-
Kenapa DPR mendukung pembangunan museum BNPT? 'Tentu sebagai mitra kerja BNPT, Komisi III menyambut baik inisiasi ini. Bagus dong, bisa jadi wadah pembelajaran bagi masyarakat luas. Masyarakat juga jadi bisa lebih mengenal dan tahu kinerja BNPT serta memahami betapa bahayanya radikalisme dan terorisme ini.'
-
Siapa yang menilai Budi Djiwandono lebih cocok di DPR? 'Mas Budi Djiwandono bagusan di DPR, cocok. Teman baik saya itu,' kata Aria Bima, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5).
-
Siapa yang usulkan tambahan anggaran BPS? BPS mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp764,80 miliar pada pagu anggaran tahun 2024 yang digunakan untuk beberapa kegiatan seperti survei wisatawan nusantara, survei statistik e-commerce, survei metropolitan statistical area, hingga pengadaan tanah untuk bangunan kantor dan revitalisasi bangunan kantor.
Meskipun akan membahas anggaran BBN, ia mengaku belum mengetahui jumlah anggaran yang akan diajukan oleh Budi Waseso itu.
"Kita akan menunggu dulu berapa yang diajukan. Setelah itu akan kita pertimbangkan," jelasnya.
Ketika ditemui dalam kesempatan yang berbeda, mantan Kabareskrim yang sempat menyelidiki kasus korupsi di PT Pelindo II itu belum tahu secara jelas apa agenda rapat nanti dengan Komisi III DPR. Menurut dia, salah satu yang akan dijelaskan kepada DPR yakni mengenai program kerja BNN ke depan.
"Saya belum tahu yang jelas saya hadir di komisi III, hari ini ada rapat mengenai RDP awal kinerja saya," tutur dia.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
RekomendasiErick menagih Komisi VI DPR sambil mengulurkan tangan terkait Rancangan Undang-Undang BUMN.
Baca Selengkapnya
Anggota komisi III DPR Benny K Harman menyoroti tentang target PNBP. Menurutnya, kelengkapan data perlu menjadi atensi dalam pelaporan.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP TB Hasanuddin meminta Sesjen Wantannas mendekati Presiden Terpilih Prabowo Subianto di pemerintahan ke depan
Baca Selengkapnya
Benny menyoroti bagaimana Kepolisian Sektor (Polsek) daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki kantor layak huni.
Baca Selengkapnya
Said menjelaskan baik secara konstitusional dan politik, fungsi anggaran Banggar DPR sangat penting.
Baca Selengkapnya
Anies Baswedan mengaku telah menerima undangan dari Komisi X DPR RI untuk membahas anggaran Kemendikbud Ristek tahun 2025.
Baca Selengkapnya
Prabowo dan Sri Mulyani memang rutin bertemu untuk membicarakan situasi ekonomi dan keuangan ke depan.
Baca Selengkapnya
Usai melakukan rapat, pimpinan rapat mendoakan agar Basuki atau biasa disapa pak Bas kembali menjabat sebagai menteri
Baca Selengkapnya
Komisi VI DPR menggelar rapat dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia
Baca Selengkapnya
Anggota DPR Fraksi PKS bertanya ke Mensos Risma soal penyaluran bansos di Februari jelang pemilu
Baca Selengkapnya
Padahal RUU tersebut tidak masuk dalam prolegnas prioritas.
Baca Selengkapnya
Sebab, ia belum melihat adanya celah APBN 2025 untuk dilakukan penambahan.
Baca Selengkapnya