Buruh Demo Tolak Revisi UU PPP, Pimpinan DPR: Sudah Agak Terlambat

Merdeka.com - Salah satu tuntutan demonstrasi buruh dan mahasiswa di depan DPR, Kamis (21/4), adalah terkait UU Cipta Kerja serta revisi UU Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (PPP) yang memasukan metode omnibus law sebagai konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi. Pendemo itu menolak revisi UU PPP dan Omnibus Law.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan tuntutan buruh terkait revisi UU PPP sudah agak terlambat. Lantaran DPR dan pemerintah telah merampungkan revisi. Perubahan UU PPP telah disepakati DPR dan pemerintah dalam pengambilan keputusan tingkat pertama pada masa sidang sebelumnya. Hanya menunggu disahkan dalam rapat paripurna

"Ini temen-temen agak terlambat menyampaikan aspirasinya. RUU PPP itu udah selesai," kata Dasco setelah menerima aspirasi massa demonstrasi dari buruh dan mahasiswa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/4).

"Kalau paripurna kan cuma pembacaan, sudah diputuskan dalam raker dengan pemerintah," sambungnya.

Terkait Omnibus Law Cipta Kerja juga dibahas dalam audiensi pimpinan DPR dan buruh serta mahasiswa. DPR menjamin akan membuka ruang para buruh dan mahasiswa untuk berkomunikasi dengan DPR. Dasco berkata, dewan belum tahu apa yang diinginkan pemerintah terhadap Omnibus Law yang diputus inkonstitusional oleh MK.

"Namun kami dari diskusi tadi, ini kan soal Omnibus Law. Kita membuka ruang kepada kawan-kawan untuk selalu berkomunikasi karena kita juga belum tahu omnibus akan diapakan di DPR," kata Dasco.

Ketua Umum KASBI Nining Elitos meminta DPR dalam menyusun perundang-undangan melibatkan partisipasi publik. Belakangan ini partisipasi publik itu kerap diabaikan oleh DPR.

"Problemnya hari ini adalah regulasi seringkali tidak melibatkan partisipasi publik yang dilakukan oleh pemerintah atau regulasi yang dilahirkan adalah hanya sosialisasi berbeda sosialisasi dengan partisipasi publik," kata dia.