Cari Korban dan Serpihan Pesawat Sriwijaya Air, Penyelam Intai Amfibi Temukan KTP

Merdeka.com - Tim Penyelam Search and Rescue (SAR) dari Batalyon Intai Amfibi (Yontaifib) Marinir TNI Angkatan Laut menemukan sebuah kartu tanda penduduk (KTP). Tertulis atas nama Yaman Zai.

KTP itu dibawa dari bawah air bersama sebuah tas kecil berwarna kuning dalam pencarian korban dan puing pesawat Sriwijaya Air SJ 182 di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta, Minggu (10/1).

"Benar, personel kami temukan KTP itu," kata Perwira Operasi Yontaifib I Korps Marinir, Kapten Marinir Heri Supriadi di sekitar Pulau Lancang dan Pulau Laki, seperti dilansir Antara.

Yaman Zai tidak terdaftar dalam manifes penumpang Sriwijaya Air SJ-182. Namun, pria itu diketahui menunggu kedatangan istri dan tiga anaknya di Bandara Supadio Pontianak.

Istri dan anak-anaknya merupakan penumpang dalam penerbangan Sriwijaya Air SJ-182 rute Jakarta-Pontianak.

Hingga Ahad petang, puluhan serpihan pesawat dari ukuran kecil hingga besar telah diangkut dari bawah permukaan laut. Demikian pula beberapa bagian tubuh jenazah penumpang yang sudah tidak utuh lagi.

Pesawat Sriwijaya Air nomor register PK-CLC SJ 182 rute Jakarta-Pontianak hilang kontak pada Sabtu (9/1) pukul 14.40 WIB dan jatuh di perairan Kepulauan Seribu di antara Pulau Lancang dan Pulau Laki.

Pesawat jenis Boeing 737-500 itu hilang kontak pada posisi 11 nautical mile di utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang setelah melewati ketinggian 11.000 kaki dan pada saat menambah ketinggian di 13.000 kaki.

Pesawat lepas landas (take off) dari Bandara Soekarno Hatta pukul 14.36 WIB. Jadwal tersebut mundur dari jadwal penerbangan sebelumnya 13.35 WIB karena faktor cuaca.

Berdasarkan data manifes, pesawat yang diproduksi tahun 1994 itu membawa 62 orang terdiri atas 50 penumpang dan 12 orang kru. Dari jumlah tersebut, 40 orang dewasa, tujuh anak-anak, tiga bayi. Sedangkan 12 kru terdiri atas enam kru aktif dan enam kru ekstra.

Keberadaan pesawat itu tengah dalam pencarian oleh Badan SAR Nasional (Basarnas) dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Koordinasi langsung dilakukan dengan berbagai pihak, baik Kepolisian, TNI maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.