Data Kependudukan DIY Tahun 2013 Beredar Luas di Internet

Merdeka.com - Akun twitter @underthebreach membeberkan adanya kebocoran data kependudukan milik 2,3 juta pemilih dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Data tersebut beredar luas di internet. Saat dicek di Raid Forums, data yang disajikan plain dan bisa didownload member secara gratis.

Data yang disebar itu meliputi nama, jenis kelamin, alamat, nomor KTP dan KK, tempat tanggal lahir, usia, status lajang atau menikah. Ini adalah data pemilih tahun 2013, setahun sebelum Pemilu 2014. Mayoritas adalah data pemilih DIY. Akun yang menyebarkan di Raid Forums adalah Arlinst.

Pakar keamanan siber Pratama Persadha menyebutkan bahwa penyebaran data kependudukan ini berbahaya. Bisa dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab, khususnya karena adanya data nomor KTP dan KK.

"Data itu disebar tanpa enkripsi sama sekali. Nomor KTP dan KK bersamaan misalnya bisa digunakan untuk mendaftarkan nomor seluler dan juga melakukan pinjaman online atau fintech bila pelaku mahir melengkapi data," kata Pratama, chairman lembaga riset siber Indonesia CISSReC (Communication & Informatian System Security Research Center), Jumat (22/5).

CISSReC kemudian mengecek data kependudukan tersebut di halaman yang dibuka oleh akun Arlinst. Namun sudah hilang. Ketika dicek di twitter dan banyak akun yang mentracking akun Arlinst dan mencurigai akun tersebut sedang mencari sensasi. "Bisa dilihat dari beberapa akun medsos dan marketplace-nya," kata Pratama.

Terakhir di Raid Forums terpantau data sudah didownload oleh sekitar 100 akun. Untuk mendonwnload sendiri harus memiliki minimal 8 kredit, yang setiap 30 kredit harus dibeli seharga 8 euro via paypal.

"KPU memang menjelaskan bahwa itu adalah data terbuka, Namun tetap harus dilindungi. Bukan informasi rahasia, tapi tetap informasi yang perlu dilindungi. Setidaknya dienkripsi agar tidak sembarangan orang bisa memanfaatkan," katanya.

Pratama menambahkan bila data ini dikombinasikan dengan data Tokopedia dan Bukalapak yang lebih dulu terekspos, maka akan dihasilkan data yang cukup berbahaya dan bisa dimanfaatkan untuk kejahatan.

"Misalnya mengkombinasikan data telepon dari marketplace dengan data KTP dan KK, jelas ini sangat berbahaya," jelasnya.

Peristiwa ini harus menjadi peringatan bagi dukcapil agar bisa mengamankan data kependudukan. Perlu dipikirkan pengamanan enkripsi pada data penduduk. Pembobolan itu juga membuat pengamanan sistem IT KPU dipertanyakan.

"2020 ada agenda pilkada. Jangan sampai ini menjadi isu tersendiri bagi KPU. Selama ini sistem IT KPU selalu dijadikan rujukan saat hitung cepat hasil pemilu maupun pilkada," katanya.

Memang ada kemungkinan data yang disebar memang sebelumnya sudah ada di publik. Karena data Pemilu 2014 sudah lama tersebar di forum internet. Seluruh data DPT ternyata juga dibagikan ke beberapa stakeholder KPU.

"Jika melihat isi folder DPT DIY yang ikut di-publish, sepertinya ada kemungkinan memang si peretas bisa masuk ke sistem IT KPU atau sistem IT stakeholder KPU yang juga memiliki data ini," katanya.

Untuk memastikannya harus segera dilakukan audit keamanan informasi atau audit digital forensic ke sistem IT KPU. Dengan audit ini juga bisa menemukan sebab dan celah kebocoran sistem kalau memang ada.

"Secara teknis kalau peretas bisa mencuri data, ada kemungkinan juga bisa merubah data. Sangat bahaya sekali apabila hasil pemungutan suara pemilu diubah angkanya," kata Pratama.