Diah Pitaloka: Jangan Ada Politisasi Wyata Guna

Merdeka.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka meminta polemik penerima manfaat (PM) Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Wyata Guna Bandung tidak dipolitisasi. Mengingat 32 mahasiswa itu telah diperbolehkan kembali ke Wyata Guna.

Pernyataan ini menanggapi permintaan Fraksi NasDem DPR RI yang meminta penundaan pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No 18 tahun 2018, terkait perubahan panti menjadi Balai Wyata Guna. Penundaan tersebut dinilai tepat sampai ada kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan peraturan tersebut.

"Saya mengharap permasalahan ini tidak politisasi. 32 penerima manfaat cuman ingin agar tetap bisa tinggal di Wyata Guna, dan itu telah dipenuhi Kementerian Sosial," katanya kepada merdeka.com, Selasa (21/1).

Politikus PDIP ini mengungkapkan, Kementerian Sosial telah mempersilakan 32 PM untuk tetap tinggal di Wyata Guna hingga menyelesaikan kuliah. Sehingga, penundaan pelaksanaan Permensos No 18 tahun 2018 itu tidak perlu dilakukan.

"Kementerian Sosial berencana meningkatkan kualitas dan standar panti rehabilitasi sosial milik pemerintah. Dan jangan sampai upaya mediasi yang telah berhasil malah dibuat rame lagi. Kementerian Sosial dan Pemprov Jabar telah berusaha mencari jalan tengah bagi mereka (penerima manfaat)," tutupnya.

Untuk diketahui, sebanyak 32 mahasiswa mantan penerima manfaat (PM) yang menggelar aksi mendirikan tenda di trotoar, akhirnya mencapai kesepakatan dengan Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Wyata Guna Bandung. Kesepakatan dicapai setelah melalui perundingan panjang hingga sekitar Sabtu (18/1).

Sekretaris Dirjen Rehabilitasi Sosial Idit Supriadi mengaku terkejut dengan permintaan mahasiswa untuk mencabut Permensos No. 18 tahun 2018. Sebab yang ia pahami, tuntutan mahasiswa adalah agar bisa kembali ke asrama, dan menerima semua layanan sampai selesai masa kuliah mereka, sudah diakomodasi semuanya.

"Dengan kebesaran hati Pak Menteri, beliau bersedia mengabulkan semua usulan anak-anakku agar bisa kembali ke asrama, dan mendapatkan semua layanan sampai lulus kuliah. Nah, tiba-tiba ada perkembangan seperti ini," jelasnya.

Idit menyatakan bahwa ia sudah melakukan berbagai hal, termasuk menggali informasi kepada semua pihak, agar dapat meyakinkan Menteri Sosial Juliari P. Batubara untuk memenuhi tuntutan awal mahasiswa, yakni kembali menempati asrama dan menerima layanan sampai lulus kuliah.

Sebelumnya, Kementerian sosial menawarkan dua opsi untuk PM yang telah selesai masa retensinya. Yakni, mahasiswa bisa masuk ke asrama dan menerima layanan sampai lulus kuliah seperti disebut di atas. Kedua, mereka juga bisa menempati asrama di Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental Sensorik Netra, Rungu, Wicara, Tubuh, milik Pemprov Jawa Barat, di Cimahi.

Sesi pertemuan menghasilkan empat butir kesepakatan. Yakni, para mahasiswa mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Lanjut di BRSPDSN Wyata Guna Bandung sesuai jenis dan standar pelayanan yang berlaku sampai selesai pendidikan tinggi.

Kedua, rencana pertemuan dengan Menteri Sosial. Ketiga, mendiskusikan lebih lanjut mengenai pencabutan Permensos No. 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Keempat, Kemensos terus bersinergi dan mendorong Pemerintah Daerah Provinsi untuk hadirnya layanan Rehabilitasi Sosial Dasar (Panti) bagi Penyandang Disabilitas Sensorik Netra.