Diizinkan masuk Filipina, militer Indonesia jangan terjebak konflik
Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR Ahmad Muzani menanggapi pernyataan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu terkait militer Indonesia diperbolehkan masuk Filipina asal mendapat izin. Kesepakatan ini muncul sebagai respons atas penyanderaan WNI yang dilakukan kelompok militan Abu Sayyaf.
Ahmad Muzani mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak konflik internal pemerintah Filipina dengan kelompok Abu Sayyaf dan lainnya. "Kita harus ingat yang dilakukan penyelamatan WNI. Kita tidak boleh masuk konflik dan kepentingan apapun di Filipina. Filipina bukan teritori kita," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6).
Ketua fraksi Gerindra ini menilai, sebaiknya militer Indonesia tak tergesa-gesa. Harus ada pemetaan kondisi yang kemungkinan bakal dihadapi di perairan Filipina.
-
Kenapa WNA tersebut ditangkap? HBR belakangan ditangkap Imigrasi Tanjung Perak dan terancam dideportasi ke negaranya lantaran izin tinggalnya sudah tidak berlaku.
-
Apa yang terjadi pada sandera setelah dibebaskan? Ketika diselamatkan polisi, para sandera malah berusaha melindungi para pelaku.
-
Siapa yang terjaring razia? Hasilnya, puluhan muda-mudi yang bukan suami istri terjaring razia saat asyik berduaan di sejumlah kamar kos.
-
Siapa dalang penyelundupan? Di balik kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh Barat pertengahan Maret 2024 lalu ternyata didalangi oleh warga lokal.
-
Kenapa Gazalba Saleh ditahan lagi? Gazalba Saleh kali ini ditahan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang.
-
Dimana WNA itu ditangkap? HBR belakangan ditangkap Imigrasi Tanjung Perak dan terancam dideportasi ke negaranya lantaran izin tinggalnya sudah tidak berlaku.
"Sehingga jangan masuk dalam kubangan yang ternyata sumur tanpa dasar. Hingga terjebak di sana," tuturnya.
Sekjen Partai Gerindra ini mengatakan, penyanderaan bisa muncul berulangkali justru karena kecerobohan cara pembebasan sandera. Ketidaktegasan pemerintah dimanfaatkan kelompok penyandera.
"Waktu pembebasan itu terkesan ditutup-tutupi. Yang jadi korban adalah keselamatan WNI yang jadi komoditas teroris. Itu kesalahan besar yang perlu dicatat," ujarnya.
Ketika terjadi penyanderaan terhadap WNI pemerintah harus bertanggung jawab menyelamatkan semua WNI dengan cara apapun. Pemberian tebusan merupakan pilihan terakhir.
"Sehingga keselamatan warga negara kita tidak dimainkan seperti ini," ucapnya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Korban TPPO diserahkan ke Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).
Baca SelengkapnyaHampir satu tahun pilot Susi Air disandera KKB Papua.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan mempelajari mengapa para pengungsi bisa berakhir di Indonesia yang semula bukan negara tujuan atau transit.
Baca SelengkapnyaSederet persyaratan itu diungkapkan setelah Yusril bertemu Mendagri Australia Tony Burke untuk membahas pemulangan narapidana kasus narkoba 'Bali Nine'.
Baca SelengkapnyaMenurut Kapolri sejumlah warga Rohingya yang mengungsi sudah adanya kesepakatan sebelumnya.
Baca SelengkapnyaKKB terus menebar teror. Termasuk pilot Susi Air yang disandera masih mereka tawan. Penyanderaan sudah dilakukan hampir lima bulan.
Baca SelengkapnyaPada Minggu, 8 September 2024, petugas di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong berhasil mencegah keberangkatan MS berusaha melarikan diri ke Kuching, Malaysia.
Baca Selengkapnya