Diprotes Wali Murid, PPDB 2019 di Jatim Dihentikan Sementara

Merdeka.com - Karena diprotes banyak wali murid, Pemprov Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan menghentikan sementara proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Protes dilayangkan dengan menggelar aksi di Gedung Grahadi Surabaya, Jalan Gubernur Suryo.

"Mereka (para wali murid) meminta (PPDB) di-close siang ini, maka kita close sambil menunggu konsolidasi kami dengan kementerian untuk kita bicarakan tentang tuntutan menggunakan sistem PPDB 2018," terang Plt Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Hudiono usai menemui perwakilan wali murid di Grahadi, Rabu (19/6).

Hudiono juga menegaskan, bahwa pihaknya belum bisa memastikan sampai kapan proses PPDB 2019 akan dibuka kembali, karena masih menunggu keputusan dari Menteri Pendidikan. "Masih nunggu keputusan," sambungnya.

Hanya saja, Hudiono menandaskan, bahwa proses penghentian sementara PPDB 2019 ini tidak berpengaruh pada siswa yang sudah mendaftar.

"Data sudah tersimpan, dihentikan sementara bukan berarti yang (data) lama hilang. Tetap yang lama, hanya siang ini kita close sambil menunggu keputusan menteri," ungkapnya.

Hudiono menambahkan, sekolah negeri, meskipun dibatasi zonasi masih memberikan peluang kepada siswa yang memiliki nilai tinggi. "Masih ada 20 persen kuota bagi siswa yang nilainya tinggi, meskipun berada di luar zona sekolah."

Menurut Hudiono, sebenarnya Pemprov Jawa Timur memberikan jaminan dari sekitar 480 ribu lulusan SMP dan MTs masuk SMA/SMK negeri dengan daya tampung 35 persen. Termasuk jaminan biaya sekolah yang dibebankan ke provinsi alias tidak dibebankan kepada masyarakat.

"Dengan range seperti itu kan mesti benturan sensitivitas dengan kepentingan, itu mesti terjadi. Artinya, meskipun di suatu kecamatan tidak memiliki sekolah negeri tetapi hanya ada sekolah swasta, masyarakat masih tetap menganggap di situ tidak ada SMA," tandasnya.

Sebelumnya, ratusan wali murid yang mayoritas emak-emak menggelar aksi di depan Gedung Grahadi Surabaya. Mereka menolak sistem zonasi PPDB, yang dinilainya merugikan anak didik berprestasi.