Dituding Jadikan Dokter Ani Hasibuan Target, Polisi Tantang Berikan Bukti

Merdeka.com - Pihak kepolisian tak ambil pusing dengan tuduhan yang disampaikan kuasa hukum Dokter Roboah Khairani Hasibuan alias Ani, Amin Fahruddin. Dia menduga kliennya dijadikan target dalam kasus ini. Kecurigaannya karena proses laporan terhadap kliennya terlalu cepat hingga sampai tahap penyidikan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mempersilakan Ani dan kuasa hukumnya menjelaskan itu saat proses pemeriksaan. "Jika saksi keberatan dengan tuduhannya silakan klarifikasi," kata Argo saat dikonfirmasi, Jumat (17/5).

Argo menuturkan, penyidik memberikan kesempatan kepada Ani untuk mengklarifikasi tuduhan yang dirasa tidak benar disertai bukti-bukti.

"Klarifikasi itu kan adalah waktu yang digunakan untuk membela diri dengan bukti-bukti atau dokumen yang ada. Jadi ya silakan saja dr Ani mengklarifikasi itu," ujarnya.

Seperti diketahui, kuasa hukum Ani, Amin Fahruddin menduga kliennya memang dijadikan target dalam kasus ini. Sebab proses laporan terhadap kliennya dinilai terlalu cepat hingga sampai tahap penyidikan.

"Kami ingin mencermati soal pemeriksaan di Polda ini. Jadi kalau kita lihat media ini dirilis atau dimuat tanggal 12 Mei, kemudian kalau kita teliti dari proses penyelidikan itu dilayangkan kepada kami surat panggilan sebagai saksi tapi ini sudah masuk dalam proses penyidikan itu masuk tanggal 15 Mei 2019," kata Amin.

"Artinya dalam waktu tudak kurang dari tiga hari itu proses hukum yang dilakukan ini sudah mengalami proses penyidikan. Kami menduga ini ada semacam kejar tayang karena sangat cepat dan kemudian pada tanggal 17 hari ini ibu Ani mendapatkan panggilan sebagai saksi. Artinya tidak kurang dari seminggu itu proses ini sangat dikejar kami menduga bahwa ibu Ani ini menjadi target," beber Amin.

Sebelumnya, berdasarkan surat bernomor: S/Pgl/1158/V/RES.2.5/2019/Dit Reskrimsus, Ani dipanggil dalam kasus dugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) dan/atau menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong sebagaimana konten yang terdapat di portal berita tamshnews.com pada Minggu, 12 Mei 2019.