Follow
DKI tunggak 5 bulan bayar kompensasi sampah Bantargebang Bekasi
Merdeka.com - Pemerintah Kota Bekasi akan mengeluarkan dana untuk menalangi uang kompensasi bau sampah TPST Bantargebang bagi 18 ribu keluarga di tiga kelurahan di Kecamatan Bantargebang. Usulan ini lantaran Pemprov DKI belum membayar.
"Dana talangan untuk meredam keresahan masyarakat di sekitar TPST Bantargebang," kata Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi usai dialog dengan warga di Bantargebang, Rabu (10/5).
Rahmat mengaku baru mengetahui jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi mitra pemerintahnya belum membayarkan kewajibannya selama lima bulan, terhitung sejak Januari hingga Mei 2017.
-
Kenapa warga Bantargebang dapat uang kompensasi? Uang Kompensasi Bau TPST tak bebas dari permukiman warga. Bahkan, mereka yang tinggal di tiga kelurahan. Yakni Cikiwul, Sumur Batu, Ciketing Udik) dapat uang kompensasi bau senilai Rp400 ribu per bulan.
-
Bagaimana cara mengatasi masalah sampah di Bantargebang? Demi menghindari longsor, maka dilakukan teknik terasering. "Jadi langkah itu yang kita terapkan sembari menunggu dibangunnya ITF di Jakarta.," kata Kepala Satuan Pelaksana TPST Bantargebang UPST DKI Jakarta, Handoko Raitno Solusi Lain Tahun ini, pabrik pengolah sampah atau refuse-derived fuel (RDF) plant akan dibangun di Bantargebang.
-
Siapa yang minta bantuan dana untuk bencana Sumbar? Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi meminta bantuan dana Rp1,5 triliun untuk penanganan bencana alam banjir bandang di daerahnya.
-
Apa yang dilakukan Pemkab Bantul untuk mengatasi sampah? “Mohon kerja sama kabupaten/kota untuk mengambil langkah-langkah penanganan sampah secara mandiri di wilayah masing-masing. Penutupan itu juga hasil kesepakatan rapat Sekda DIY dengan Sekda Kabupaten Sleman, Sekda Kabupaten Bantul, dan Sekda Kota Yogyakarta,“ katanya melalui sebuah surat edaran.
-
Apa yang diberikan PT BEK di Kampung Besiq? Selain PT TCM yang memberikan akses listrik dan jalan antar kampung, PT BEK memberikan akses internet gratis bagi warga di Kampung Besiq.
-
Kenapa Banyumas menjadi wilayah darurat sampah pada tahun 2018? Puncaknya pada tahun 2018, wilayah Banyumas dinyatakan sebagai wilayah darurat sampah. Saat itu masalah sampah di Banyumas sudah sampai tahap yang mengkhawatirkan.
"Kita baru tahu hal ini, sebab biasanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) itu di berikan oleh Pemkot Bekasi, namun ternyata Pemprov DKI belum membayarkan kewajibannya sampai bulan lima ini," ungkap Rahmat.
Meski begitu, kata Rahmat, hal itu bukan menjadi persoalan, sebab Pemkot Bekasi akan mencairkan dana talangan. Tentunya, dana talangan tersebut bisa dicairkan setelah melakukan konsultasi dengan pihak berwenang.
"Keterlambatan tersebut bisa digantikan oleh Pemkot sebagaimana MoU yang pernah dilakukan bersama Pemprov DKI beberapa waktu lalu," katanya.
Wali Kota Bekasi juga berencana akan bersurat ke Plt Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat untuk menanyai keterlambatan pemberian uang kompensasi ini.
Berdasarkan catatan merdeka.com, nilai kompensasi mulai 2017 ini, yakni sebesar Rp 500 ribu per tiga bulan. Bentuknya ialah Bantuan Langsung Tunai. Adapun penerimanya ialah 18 ribu keluarga di Kelurahan Cikiwul, Sumurbatu, dan Ciketing Udik (mdk/ang)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Tim Kejati NTT berhasil mengembalikan kerugian keuangan daerah senilai Rp1,57 miliar.
Baca Selengkapnya
Masih Yadi, kerugian negara sekitar Rp5 miliar sudah dikembalikan oleh tersangka.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 15 anggota DPRD Palembang terancam dipidanakan
Baca Selengkapnya
Diketahui genangan banjir ini telah melanda kawasan tersebut selama lebih dari lima bulan.
Baca Selengkapnya
ITF Sunter Disetop, Jakpro: Modal Rp577 Miliar Belum Terpakai Sama Sekali
Baca Selengkapnya
Dari anggaran tersebut Pemprov akan menggunakan lumpur dan hujan buatan untuk memadamkan kebakaran di TPA Sarimukti.
Baca Selengkapnya
Fasilitas maupun rumah warga yang rusak akibat pembangunan itu harus segera diperbaiki atau diganti dalam waktu singkat.
Baca Selengkapnya
Pembebasan ini merupakan insentif untuk mendorong warga Jakarta agar lebih peduli terhadap pengelolaan sampah.
Baca Selengkapnya
Pemprov DKI kekurangan pembiayaan untuk membangun RDF Plant dalam penyusunan APBD tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang berjanji sasmpah segera diangkut besok.
Baca Selengkapnya
Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka di tengah tekanan ekonomi yang terus meningkat.
Baca Selengkapnya