Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR dukung pemerintah utamakan negosiasi bebaskan 10 WNI disandera

DPR dukung pemerintah utamakan negosiasi bebaskan 10 WNI disandera Mahfudz Siddiq. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidiq mendukung upaya pemerintah yang memilih opsi negosiasi kepada kelompok Abu Sayyaf yang menyandera 10 WNI di Filipina. Menurut dia, opsi ini sangat penting demi keselamatan kesepuluh sandera tersebut.

"Saya setuju dengan posisi sikap Kemlu yang memprioritaskan keselamatan 10 WNI. Yang artinya proses pembebasan sandera tanpa ada akibat membahayakan jiwa mereka," kata Mahfudz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4).

Menurut dia, pemerintah harus tetap menjalin koordinasi dengan Filipina terkait opsi negosiasi ini. "Yang penting pemerintah Indonesia dan Filipina harus terus berkoordinasi," lanjutnya.

Terkait sikap perusahaan kesepuluh WNI yang menyiapkan uang tebusan kepada kelompok Abu Sayyaf, Mahfudz menyatakan, pemerintah harus tetap mengawali jalannya proses penebusan ini.

"Jadi negosiasi perusahaan adalah satu dari beberapa opsi yang diproses. Pihak pemerintah juga harus terus mendampingi pihak perusahaan dalam proses negosiasi," pungkas dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk membebaskan 10 awak kapal asal Indonesia yang disandera oleh kelompok garis keras Abu Sayyaf di Filipina. Untuk membebaskan 10 WNI itu, opsi dialog akan dikedepankan oleh pemerintah Indonesia.

"Opsi dialog tetap dilakukan, untuk menyelamatkan yang disandera," kata Jokowi usai menonton babak pertama final Bhayangkara di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (3/4).

Jokowi juga telah meminta Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi terbang ke Filipina untuk melakukan koordinasi dengan pemerintahan Filipina.

Meski demikian, Jokowi menegaskan telah menginstruksikan pasukan TNI untuk bersiaga di daerah terdekat dengan Filipina, yaitu di Tarakan, Kalimantan Utara.

"Kita juga sudah menyiapkan pasukan reaksi cepat kita di Tarakan, terus saya pantau terus. Baik mulai latihan, mulai simulasi kalau diperlukan. Tetapi kalau masuk negara lain harus ada izin dan memang kesulitannya kemarin dilaporkan dari Menteri Luar Negeri menjadi satu saya kontak harus ada izin dari parlemen nah ini yang masih belum," ujarnya.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Polemik Uang Tebusan Bebaskan Pilot Susi Air, Harus Kalah dari Teroris?
Polemik Uang Tebusan Bebaskan Pilot Susi Air, Harus Kalah dari Teroris?

TNI berencana membayar uang tebusan senilai Rp5 Miliar demi membebaskan Pilot Susi Air. Namun hal itu diprotes oleh DPR

Baca Selengkapnya
VIDEO: Petinggi Gerindra Siap Jadi Jaminan Bebaskan Demonstran Ditangkap Polisi Rusuh RUU Pilkada
VIDEO: Petinggi Gerindra Siap Jadi Jaminan Bebaskan Demonstran Ditangkap Polisi Rusuh RUU Pilkada

Dasco menegaskan tidak akan semua orang yang nantinya bakal dijamin keluar

Baca Selengkapnya
Kecam Prajurit TNI Geruduk Polrestabes Medan, DPR: Jangan Sampai Merusak Kepercayaan Publik
Kecam Prajurit TNI Geruduk Polrestabes Medan, DPR: Jangan Sampai Merusak Kepercayaan Publik

Agar tindakan segelintir oknum tidak merusak citra Mabes TNI.

Baca Selengkapnya
Pilot Susi Air Bebas dari Sandera KKB, DPR: Satgas & Semua Pihak Terlibat Layak Diberi Apresiasi
Pilot Susi Air Bebas dari Sandera KKB, DPR: Satgas & Semua Pihak Terlibat Layak Diberi Apresiasi

Kapten Phillip sudah diterbangkan ke Jakarta pada Sabtu (21/9) malam. Kondisinya sehat meski sudah disandera sejak Februari 2023 lalu.

Baca Selengkapnya
Presiden Prabowo Turun Tangan, Empat Kementerian Diminta Selamatkan Karyawan Sritex
Presiden Prabowo Turun Tangan, Empat Kementerian Diminta Selamatkan Karyawan Sritex

Prioritas pemerintah saat ini adalah menyelamatkan karyawan PT Sritex dari pemutusan hubungan kerja (PHK).

Baca Selengkapnya
Sambangi Polda Metro, Pimpinan DPR Dasco Minta Demonstran yang Diamankan Dibebaskan
Sambangi Polda Metro, Pimpinan DPR Dasco Minta Demonstran yang Diamankan Dibebaskan

Dasco menegaskan tidak akan semua orang yang nantinya bakal dibebaskan.

Baca Selengkapnya
KPK Cegah 7 Orang ke Luar Negeri Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Dinas DPR RI
KPK Cegah 7 Orang ke Luar Negeri Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Dinas DPR RI

Terhadap ketujuh orang tersebut dicegah untuk enam bulan pertama hingga bulan Juli 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jawaban Lugas Menpora di DPR, Tegas Tak Akan Hentikan Naturalisasi
VIDEO: Jawaban Lugas Menpora di DPR, Tegas Tak Akan Hentikan Naturalisasi

Naturalisasi pemain Timnas Indonesia menuai pro dan kontra dari berbagai pihak.

Baca Selengkapnya
Pilot Susi Air Disandera KKB Hampir Setahun, Beberapa Langkah Ini Sudah Dilakukan Pemerintah Indonesia
Pilot Susi Air Disandera KKB Hampir Setahun, Beberapa Langkah Ini Sudah Dilakukan Pemerintah Indonesia

Dalam hal ini, pemerintah daerah (pemda) dianggap menjadi ujung tombak untuk melakukan negosiasi dengan KKB.

Baca Selengkapnya
Upaya Pembebasan Pilot Susi Air, TNI: Pemerintah Sudah Coba Berbagai Pendekatan
Upaya Pembebasan Pilot Susi Air, TNI: Pemerintah Sudah Coba Berbagai Pendekatan

Pemerintah terus berusaha membebaskan pilot Susi Air, Captain Philip Mark Mehrtens. Pria berkebangsaan Selandia Baru itu masih disandera KKB Papua.

Baca Selengkapnya
Ikut Arahan Prabowo, DPR Bakal Kawal Penyelamatan Sritex
Ikut Arahan Prabowo, DPR Bakal Kawal Penyelamatan Sritex

Saleh mengapresiasi arahan Presiden Prabowo untuk menyelamatkan PT. Sritex.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Polisi Soal 9 Petani Digunduli Usai Jadi Tersangka Mengancam Pekerja IKN
Penjelasan Polisi Soal 9 Petani Digunduli Usai Jadi Tersangka Mengancam Pekerja IKN

Tahanan digunduli guna pemeriksaan identitas, badan atau kondisi fisik dan menjaga atau memelihara kesehatan serta mengidentifikasi penyakit.

Baca Selengkapnya