Polemik Uang Tebusan Bebaskan Pilot Susi Air, Harus Kalah dari Teroris?

TNI berencana membayar uang tebusan senilai Rp5 Miliar demi membebaskan Pilot Susi Air. Namun hal itu diprotes oleh DPR

DPR minta penyanderaan Pilot Susi Air lewat penegakkan hukum

Polemik Uang Tebusan Bebaskan Pilot Susi Air, Harus Kalah dari Teroris?

Bayar Teroris

Langkah Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mempertimbangkan membayar uang tebusan Rp5 miliar untuk pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philips Martenz, dikritik DPR. Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono tidak sepakat dengan cara pemerintah memenuhi permintaan Kelompok Kriminal Bersenjata. "Saya pribadi saya tidak sepakat dengan cara bayar penuhi permintaan kelompok teroris," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7).

Dave melihat, pemerintah mempertimbangkan membayar uang tebusan karena penyanderaan sudah terlalu lama. Sehingga dianggap cara yang terbaik.

"Akan tetapi keputusan yang diambil itu tentu sudah melalui perhitungan dan melihat bahwa sudah sangat terlalu lama kapten itu disandera dan mungkin ini cara terbaik," jelas politikus Golkar ini.

Lewat Penegakkan Hukum

Namun, Dave tetap mendorong TNI dan Polri mengambil langkah penegakan hukum. Daripada mengambil opsi membayar tebusan. "Akan tetapi kita terus meminta agar TNI Polri dan aparat penegak hukum bertindak tegas secara terukur kepada mereka yang bertindak ataupun yang memiliki niatan untuk mengoyak-ngoyakkan kedaulatan bangsa dan menginjak-injak harkat dan martabat Republik Indonesia," tegas Politikus Golkar itu.

Kata Panglima TNI Yudo Margono

Demi Keselamatan

KKB pimpinan Egianus Kogoya meminta uang tebusan Rp5 miliar sebagai syarat pembebasan Kapten Philips Martenz. Panglima TNI Yudo Margono menyebut, bisa saja permintaan itu dipenuhi demi kemanusiaan. "Ya, kalau permintaannya itu, ya, kita penuhi demi keselamatan semuanya," kata Yudo di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (4/7). Yudo mengaku belum mengetahui permintaan uang tebusan tersebut. Tetapi, untuk urusan nyawa manusia apapun akan dilakukan.

"Saya enggak tahu tadi permintaan itu dari mana. Kami belum tahu itu. Tetapi, ya, itu tadi untuk damai dan kemanusiaan apalagi menyangkut nyawa manusia. Artinya tidak ada apa pun yang seharga itu,"

YUDO MARGONO

merdeka.com

Mahfud MD Bicara

Prioritaskan Keselamatan Pilot

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, prioritas pemerintah memastikan agar sang pilot selamat. Meski begitu, Mahfud tidak menjelaskan pasti apakah pemerintah bakal benar-benar menebus uang agar Philips dibebaskan. "Ya itu semua masih dalam proses yang penting satu pilot itu harus selamat," kata Mahfud di JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu (5/7).

"Kedua TNI-Polri bertindak profesional. Ketiga tidak boleh ada campur yang asing, campur tangan negara lain dalam kasus ini, itu prinsipnya sekarang terus berproses," tambahnya.

Mahfud mengatakan, aparat mesti bertindak profesional dalam upaya penyelamatan ini. Kemudian, tak boleh ada campur tangan negara lain.

Merdeka.com