Follow
DPR setuju tambah anggaran Kemenhan Rp 5,4 triliun
Merdeka.com - DPR menyetujui penambahan anggaran Kementerian Pertahanan di RAPBN-P 2017 sebesar Rp 5,4 triliun. Jumlah anggaran itu akan dibagi untuk 3 matra TNI, yakni Angkatan Darat, Laut dan Udara, Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI.
"Jadi APBN-P kita mendapatkan tambahan, Kemenhan harusnya nih yang ngomong, Rp 5 triliun 441 miliar, di bagiin Kemenhan Rp 1 triliun lebih, AD Rp 1 triliun lebih setiap angkatan Rp 1 triliun lebih," kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7).
Gatot menjelaskan alokasi anggaran itu akan digunakan untuk penguatan daerah perbatasan, penyiapan alutsista, pengamanan daerah rawan konflik hingga pengadaan, perlengkapan, pemberantasan dan korupsi.
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Kenapa DPR mendukung Atase Kepolisian? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Kenapa DPR RI apresiasi Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
"Ya kan macam-macam, penguatan daerah perbatasan kemudian pulau terluar sarana dan prasarana daerah perbatasan tersebut, kemudian masalah penyiapan alutsista, dan perlengkapan pemberantasan teroris kemudian pengamanan daerah rawan perbatasan," terangnya.
Lebih lanjut, Gatot menyebut tambahan anggaran Rp 5,4 triliun itu tidak cukup untuk pengadaan alutsista TNI.
"Enggak, mau bicara alutsista bagaimana anggarannya cuma segitu," pungkasnya. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pada kesempatan yang sama, Mensos juga memaparkan capaian kinerja tahun 2023, dengan serapan anggaran sebesar 64,36%.
Baca Selengkapnya
Wakil Jaksa Agung, Sunarta menyampaikan kebutuhan anggaran Kejaksaan Agung tahun anggaran 2024 sebesar Rp43,56 triliun.
Baca Selengkapnya
Anggaran Kementerian Pertahanan menjadi yang terbesar di 2024.
Baca Selengkapnya
Sebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca Selengkapnya
Permintaan tambahan anggaran dari anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Baca Selengkapnya
Usai melakukan rapat, pimpinan rapat mendoakan agar Basuki atau biasa disapa pak Bas kembali menjabat sebagai menteri
Baca Selengkapnya
Tambahan anggaran tersebut merupakan dampak kebijakan kenaikan gaji PNS 8 persen di tahun depan.
Baca Selengkapnya
Jumlah tersebut mengalami perubahan Rp1.150.000.000.000 dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Baca Selengkapnya
Rapat dilakukan bersama Ketua dan jajaran DPRD Kota Tangerang, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang,
Baca Selengkapnya
Pihaknya juga telah mengajukan permohonan anggaran kontijensi sebesar atau mencapai Rp250 miliar.
Baca Selengkapnya
Benny menyoroti bagaimana Kepolisian Sektor (Polsek) daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki kantor layak huni.
Baca Selengkapnya
Angka tersebut diketahui meningkat dari usulan anggaran tahun 2024
Baca Selengkapnya