DPR targetkan masa kerja Pansus Pelindo 3 bulan
Merdeka.com - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Masinton Pasaribu mengatakan, mekanisme kerja Pansus Pelindo akan dibentuk setelah rapat paripurna yang ke-2. Untuk sekarang, anggota dewan yang terkait sedang menyiapkan pimpinan yang tepat dalam sidang paripurna nanti.
"Akan diumumkan kerjanya setelah paripurna. Nanti kami akan plenokan dan memilih 30 orang pimpinan paripurna," kata Masinton ketika ditemui di gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/10).
Setelah itu, kata Masinton, Pansus Pelindo akan mengagendakan pemanggilan pihak mana saja yang terlibat dugaan korupsi di Pelindo II. Ia mengatakan, bahwa kerja Pansus Pelindo bisa menyita waktu beberapa bulan.
-
Siapa saja yang dipanggil MK dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024? Hari ini, Jumat, MK memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Siapa yang akan PDIP ajukan sebagai saksi? PDIP tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengungkapkan, PDI Perjuangan siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK) di antaranya seorang kepala kepolisian daerah (kapolda) terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
-
Siapa yang menjadi tersangka kasus korupsi? Harvey Moeis menjadi tersangka dalam kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.
-
Siapa yang melaporkan dugaan korupsi? Aktivis koalisi masyarakat sipil dari Reformasi Kepolisian melaporkan dugaan adanya korupsi pada institusi Polri.
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
"Mengagendakan jadwal rapat, akan dipanggil pihak yang dipandang perlu. Targetan pelaksanaannya bisa 2 sampai 3 bulan," ujar dia.
Politikus PDIP ini menegaskan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pelindo bukan sebagai alat politik untuk menyasar pihak tertentu. Menurut dia, pembentukan Pansus Pelindo justru menyasar pada sistem tata kelola yang mengidikasikan adanya tindak korupsi.
"Bukan ditunjukkan dari orang per orang. Karena kita (DPR) lembaga perwakilan rakyat sehingga terlalu besar untuk membidik orang per orang. Yang dituju adalah tata kelola, efektifitas dan profesionalitas serta tidak ada korupsi dalam PT Pelindo II," kata Masinton.
Seperti diketahui, pembentukan Pansus Pelindo II telah disetujui dalam Rapat Paripurna VI Masa sidang tahun 2015/2016 di Komplek Senayan, Senin kemaren. Pansus ini bertujuan untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mobile crane di PT Pelindo II.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kesepakatan itu disampaikan para anggota DPD RI dalam Sidang Paripurna DPD RI Ke-9 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara V.
Baca SelengkapnyaBawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKasus Pungli di Rutan KPK Diduga Libatkan Banyak Orang
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.
Baca SelengkapnyaSeluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.
Baca SelengkapnyaSalah satunya kewenangan Pansus, lanjut Wahyu, adalah memanggil semua pihak.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Endro S Yahman mengusulkan, dibentuk panja untuk evaluasi Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMasa jabatan pimpinan KPK dan Dewan Pengawas lembaga antirasuah akan berakhir pada Desember 2024.
Baca SelengkapnyaAksi culasnya itu merugikan negara hingga Rp1.158.628.535
Baca SelengkapnyaDahlan Iskan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) tahun 2011-2021.
Baca SelengkapnyaUsulan ini muncul dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Polri
Baca SelengkapnyaBerhubung KPU tidak hadir di rapat hari ini, Komisi II DPR memutuskan untuk menunda rapat.
Baca Selengkapnya