Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR targetkan masa kerja Pansus Pelindo 3 bulan

DPR targetkan masa kerja Pansus Pelindo 3 bulan Masinton Pasaribu laporkan RJ Lino ke KPK. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Masinton Pasaribu mengatakan, mekanisme kerja Pansus Pelindo akan dibentuk setelah rapat paripurna yang ke-2. Untuk sekarang, anggota dewan yang terkait sedang menyiapkan pimpinan yang tepat dalam sidang paripurna nanti.

"Akan diumumkan kerjanya setelah paripurna. Nanti kami akan plenokan dan memilih 30 orang pimpinan paripurna," kata Masinton ketika ditemui di gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/10).

Setelah itu, kata Masinton, Pansus Pelindo akan mengagendakan pemanggilan pihak mana saja yang terlibat dugaan korupsi di Pelindo II. Ia mengatakan, bahwa kerja Pansus Pelindo bisa menyita waktu beberapa bulan.

"Mengagendakan jadwal rapat, akan dipanggil pihak yang dipandang perlu. Targetan pelaksanaannya bisa 2 sampai 3 bulan," ujar dia.

Politikus PDIP ini menegaskan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pelindo bukan sebagai alat politik untuk menyasar pihak tertentu. Menurut dia, pembentukan Pansus Pelindo justru menyasar pada sistem tata kelola yang mengidikasikan adanya tindak korupsi.

"Bukan ditunjukkan dari orang per orang. Karena kita (DPR) lembaga perwakilan rakyat sehingga terlalu besar untuk membidik orang per orang. Yang dituju adalah tata kelola, efektifitas dan profesionalitas serta tidak ada korupsi dalam PT Pelindo II," kata Masinton.

Seperti diketahui, pembentukan Pansus Pelindo II telah disetujui dalam Rapat Paripurna VI Masa sidang tahun 2015/2016 di Komplek Senayan, Senin kemaren. Pansus ini bertujuan untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mobile crane di PT Pelindo II.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

Kesepakatan itu disampaikan para anggota DPD RI dalam Sidang Paripurna DPD RI Ke-9 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara V.

Baca Selengkapnya
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu

Bawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Kasus Pungli di Rutan KPK Libatkan Banyak Orang, 70 Orang Sudah Diperiksa
Kasus Pungli di Rutan KPK Libatkan Banyak Orang, 70 Orang Sudah Diperiksa

Kasus Pungli di Rutan KPK Diduga Libatkan Banyak Orang

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.

Baca Selengkapnya
DPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3
DPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3

Seluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.

Baca Selengkapnya
Pansus Haji Gandeng Polri Jika Pihak yang Dipanggil Menolak atau Mangkir
Pansus Haji Gandeng Polri Jika Pihak yang Dipanggil Menolak atau Mangkir

Salah satunya kewenangan Pansus, lanjut Wahyu, adalah memanggil semua pihak.

Baca Selengkapnya
Komisi II DPR Usul Bentuk Panja untuk Evaluasi Pemilu 2024
Komisi II DPR Usul Bentuk Panja untuk Evaluasi Pemilu 2024

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Endro S Yahman mengusulkan, dibentuk panja untuk evaluasi Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Istana: Pembentukan Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini
Istana: Pembentukan Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini

Masa jabatan pimpinan KPK dan Dewan Pengawas lembaga antirasuah akan berakhir pada Desember 2024.

Baca Selengkapnya
Mantan Bendahara Disdik Sumut jadi Tersangka Korupsi, Rugikan Negara Rp1 Miliar Lebih
Mantan Bendahara Disdik Sumut jadi Tersangka Korupsi, Rugikan Negara Rp1 Miliar Lebih

Aksi culasnya itu merugikan negara hingga Rp1.158.628.535

Baca Selengkapnya
Dahlan Iskan Penuhi Panggilan KPK Terkait Korupsi di Pertamina
Dahlan Iskan Penuhi Panggilan KPK Terkait Korupsi di Pertamina

Dahlan Iskan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) tahun 2011-2021.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR akan Bentuk Panja Netralitas Polri, Dinilai untuk Jaga-Jaga
Komisi III DPR akan Bentuk Panja Netralitas Polri, Dinilai untuk Jaga-Jaga

Usulan ini muncul dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Polri

Baca Selengkapnya
DPR Tunda Rapat Evaluasi Pemilu Sampai Mei 2024, Ini Alasannya
DPR Tunda Rapat Evaluasi Pemilu Sampai Mei 2024, Ini Alasannya

Berhubung KPU tidak hadir di rapat hari ini, Komisi II DPR memutuskan untuk menunda rapat.

Baca Selengkapnya