Dugaan Ormas Gafatar sebar ajaran sesat mulai bikin 'panas' Aceh

Merdeka.com - Sepekan terakhir ini warga Kota Banda Aceh dihebohkan dengan penggerebekan organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) Aceh yang diduga warga membawa aliran Milata Abraham. Atas dasar itu, Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh telah meminta Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh untuk melakukan investigasi.

Kepala DSI Aceh Syahrizal Abbas, mengatakan penting segera dilakukan investigasi untuk memberikan kepastian hukum keberadaan mereka. Apakah keberadaan organisasi tersebut (Gafatar) bertentangan atau berbeda dengan aqidah Islam.

"Kita sudah meminta MPU Aceh dan sudah kirim surat secara kelembagaan kepada MPU Aceh untuk melakukan investigasi secepat mungkin dan penelitian, apakah kelompok itu bertentangan dengan ajaran Islam atau tidak," kata DSI Aceh Syahrizal Abbas, Jumat (9/1) di Banda Aceh.

Kasus Ormas Gafatar ini belakangan memang membuat kondisi Aceh 'memanas'. Warga hingga pemerintah ramai-ramai menyikapi ormas yang diduga sesat itu. Berikut ini kondisi 'panas' Aceh soal Omas Gafatar:

Aktivitas Gafatar digerebek warga

Awal kasus ini adalah penggerebekan kantor Ormas Gafatar Aceh di desa Lamgapang, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, oleh warga. Penggerebekan yang dilakukan di kantor DPD Gafatar itu karena warga menduga ormas tersebut menyebarkan ajaran nabi palsu Ahmad Musadeq dan aliran sesat Milata Abraham.Ratusan warga yang tiba di kantor tersebut sekira pukul 10.30 WIB langsung menyerbu ke dalam kantor. Warga pun mengamankan sejumlah dokumen yang ada dalam kantor ini, baik dokumen yang ada di lantai dua maupun di lantai satu.Selain itu, warga juga menggeledah sejumlah dokumen yang ada di dalam tas puluhan anggota Gafatar yang berada di dalam kantor. Lalu warga juga mengumpulkan seluruh kartu pengenal anggota Gafatar.Setelah dilakukan penggeledahan dan mengumpulkan semua dokumen, pengurus anggota Gafatar diminta untuk berkumpul di lantai dasar. Warga juga meminta seluruh anggota Gafatar tidak meninggalkan kantor Gafatar.Salah satu dokumen yang disita dan kemudian diperlihatkan kepada awak media tertulis dalam sebuah buku agenda milik Ketua DPD Gafatar T Abdul Fatah, tertuliskan visi-misi Gafatar adalah menyampaikan visi-misi yang disesuaikan dengan Milata Abraham.Ketua Pemuda Desa Lamgapang, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar, Anasri, mengatakan aksi warga ini karena Gafatar telah menyebarkan aliran sesat Milata Abraham. Apalagi Gafatar tidak mengakui adanya Nabi Muhammad."Mereka itu sudah mempengaruhi masyarakat dengan kedok berasaskan Islam," kata Anasri usai melakukan penggerebekan.Dia melanjutkan, organisasi Gafatar ini sejak dibuka kantornya di sini telah meresahkan warga. Sehingga seluruh warga sepakat untuk menggerebek dan menggeledah kantor tersebut.Sedangkan Sekretaris Desa (Sekdes), Nasrullah, juga membenarkan dirinya mendapatkan informasi dari petinggi di kampung dan tokoh masyarakat bahwa organisasi Gafatar diduga menganut aliran sesat."Iya, warga menduga seperti itu, termasuk setelah membaca dari internet Gafatar ini aliran Milata Abraham yang telah dinyatakan sesat," tegas Nasrullah.Kendati demikian, Nasrullah mengaku belum bisa mengklaim kebenaran sepenuhnya. Karena ini masih tahap pra duga bahwa organisasi tersebut menyebarkan aliran sesat."Namun hasil yang didapatkan oleh warga sesat, indikasinya ada yang tertulis Tuhan Ruhul Qudus dan juga tidak percaya pada Nabi Muhammad," ujarnya.

Pengurus Gafatar dilaporkan polisi

Pengurus organisasi Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Fajar Nusantara (DPD Gafatar) sudah diamankan oleh pihak Polresta Banda Aceh. Penahanan sementara ini menyusul warga menggerebek kantornya kemarin Rabu, (7/1) karena diduga menyebarkan aliran sesat Milata Abraham.Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol, Zulkifli mengatakan, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Aceh Besar, apakah organisasi Gafatar ini memenuhi unsur hukum atau tidak."Kita sedang kaji bersama dengan Kejari Aceh Besar apakah terpenuhi unsur hukum atau tidak," kata Kombes Pol Zulkifli, saat dihubungi merdeka.com, Kamis (8/1).Katanya, untuk mengejar target, karena seseorang bisa ditahan untuk proses hukum 1x24 jam. Maka anggotanya sedang bekerja siang malam dan secara maraton memeriksa pengurus Gafatar yang diamankan sementara ini.Zulkifli tegaskan, polisi tidak memiliki kewenangan menentukan Gafatar sesat atau tidak. Ini merupakan kewenangan Majelis Permusyawatan Ulama (MPU)."Ini ranah MPU yang menyatakan sesat atau tidak, kalau memang sesat bisa dijerat dengan pasal penistaan agama, tetapi kita tunggu keputusan dari MPU," tegasnya.Sementara itu, Walikota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal memberikan apresiasi kepada Polresta Banda Aceh yang cepat bersikap. Menurut Illiza, penahan ini merupakan langkah tepat. Selain menyelamatkan 16 orang pengurus Gafatar dari amuk massa, polisi juga dapat menjalankan proses hukum."Penahanan mereka pengurus Gafatar langkah yang tepat dilakukan Polresta Banda Aceh. Selain untuk memudahkan proses penyelidikan dan juga untuk menghindari amukan massa di lokasi," tegas Illiza.Illiza berharap pihak penegak hukum bisa segera memproses berkas mereka untuk diadili. Apalagi menurutnya, sejumlah barang bukti telah ditemukan warga. Selain itu, Illiza juga menyebutkan para pengurus Gafatar merupakan muka lama."Saya sudah baca visi misinya dari dokumen mereka, di dalamnya masih menjalankan misi Milata Abraham yang merupakan sebuah aliran yang telah ditetapkan sesat oleh MPU," ujar Illiza.Sekitar tiga tahun silam, beberapa pengurus Gafatar bahkan sempat disyahadatkan di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Menurut Illiza, ada diantara pengurus Gafatar pada tahun 2011, berkas perkaranya sudah P21. "Sangat mungkin kasusnya dilanjutkan karena orangnya itu-itu juga," jelas Illza.

Ulama Aceh diminta keluarkan fatwa Gafatar sesat atau tidak

Sepekan terakhir ini warga Kota Banda Aceh dihebohkan dengan penggerebekan organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) Aceh yang diduga warga membawa aliran Milata Abraham. Atas dasar itu, Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh telah meminta Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh untuk melakukan investigasi.Kepala DSI Aceh Syahrizal Abbas, mengatakan penting segera dilakukan investigasi untuk memberikan kepastian hukum keberadaan mereka. Apakah keberadaan organisasi tersebut (Gafatar) bertentangan atau berbeda dengan aqidah Islam."Kita sudah meminta MPU Aceh dan sudah kirim surat secara kelembagaan kepada MPU Aceh untuk melakukan investigasi secepat mungkin dan penelitian, apakah kelompok itu bertentangan dengan ajaran Islam atau tidak," kata DSI Aceh Syahrizal Abbas, Jumat (9/1) di Banda Aceh.Kata Syahrizal Abbas, lembaga yang berhak menyatakan sesat atau tidak itu adalah MPU. Sedangkan DSI tidak memiliki kewenangan untuk itu. Akan tetapi, Syahrizal Abbas mengaku DSI hanya akan menjembatani persoalan ini bisa diselesaikan secepat mungkin."Sehingga nanti kalau hasilnya menyimpang akan dikeluarkan fatwa dan kalau tidak menyimpang juga akan diberikan penjelasan oleh MPU," ujarnya.Selain itu, Syahrizal Abbas juga berpesan kepada seluruh lapisan masyarakat bila menemukan perbedaan atau tindakan yang meresahkan agar tidak main hakim sendiri. Karena dalam Syariat Islam tidak diperbolehkan main hakim sendiri, karena semua ada aturan jalan penyelesaiannya."Kalau ada yang berbeda silakan diajak diskusi dan kalau memang meresahkan silakan melaporkan kepada pihak yang berwewenang atau pihak berwajib, sehingga kegiatan yang meresahkan masyarakat bisa dinetralisir. Kita tidak mau ada tindakan yang bertentangan dengan syariat, dalam arti main hakim sendiri, Syariat Islam tidak memberikan kesempatan seperti itu," imbuhnya.Menurut dia memperkuat aqidah Islamiah itu menjadi tanggung jawab semua orang, terutama pihak keluarga sendiri. Peran orangtua sangat menentukan agar bisa membentengi aqidah seseorang.Memakmurkan Masjid dan tempat ibadah lainnya, kata Syarizal Abbas juga menjadi media untuk membendung agar aqidah seseorang kuat. Sehingga hal ini juga butuh peran serta yang proaktif tokoh masyarakat setempat."Peran tokoh masyarakat di desa itu penting, seperti Tengku Imam Masjid, guru mengaji dan lainnya untuk membentengi aqidah. Kalau dari dalam kita kuat, tentu kita bisa membentenginya," ujarnya.

Gafatar catut lambang Pancacita, kepala Linmas Aceh meradang

Aksi pencatutan lambang Pancacita oleh organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) Aceh pada acara diskusi yang digelarnya, hingga digerebek oleh warga, Rabu (7/1) lalu karena diduga membawa ajaran Milata Abraham, membuat Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanpolinmas) Aceh, Nasir Zalba meradang.Menurut Nasir Zalba, dengan adanya pencatutan lambang Pancacita pada kegiatan organisasi ini, seakan-akan menunjukkan ada keterlibatan pemerintah di dalamnya."Ada pada papan nama itu (Gafatar) ada tertera lambang Pancacita, ini kan seakan-akan Gafatar ini bagian dari organisasi pemerintah, padahal tidak, saya tidak habis pikir mengapa mereka berani seperti itu," kata Nasir Zalba, Jumat (9/1) di Banda Aceh.Kendati demikian, pihak Gafatar sudah mengirim surat permohonan pada Kesbangpolinmas Aceh untuk dikeluarkannya surat Keterangan Terdaftar (KT). Namun dirinya sampai saat ini belum mengeluarkan surat tersebut.

"Tau-taunya, ada kejadian protes dari masyarakat, dan tentu masyarakat sudah mendapatkan informasi juga bahwa Gafatar ini adalah reinkarnasi Milata Abraham," katanya.Adapun tindak lanjut yang akan diambil oleh pihak Kesbangpolinmas Aceh, sebutnya, pertama akan berkoordinasi dan mempelajari lebih lanjut keberadaan organisasi tersebut. Bila mereka terindikasi sesat, tentu setelah lembaga berkompeten yang menanganinya, yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), maka tidak dikeluarkan surat KT untuk Gafatar Aceh."Kalau orangnya atau organisasinya sesat kembalilah ke jalan yang benar, kalau soal lembaga ada mekanisme sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan," ujarnya.Nasir Zalba mengaku dirinya sudah mendapatkan informasi dari beberapa pihak, terutama dari masyarakat setempat bahwa Gafatar adalah reinkarnasi Milata Abraham. Aliran Milata Abraham sudah pernah dinyatakan sesat oleh MPU sekitar 2 tahun lalu."Mereka waktu itu sudah hengkang dari Banda Aceh. Kemudian muncul Gafatar, tetapi sebagai organisasi mereka sudah mengajukan surat permohonan keterangan terdaftar sebagai organisasi," ujarnya.