Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dukung Transparansi, Mendagri Tegaskan Penerapan SIPD untuk Cegah Korupsi

Dukung Transparansi, Mendagri Tegaskan Penerapan SIPD untuk Cegah Korupsi Mendagri Tito Karnavian. ©2023 Istimewa

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan bagian dari upaya untuk mencegah korupsi.

Hal itu disampaikannya dalam acara Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Jakarta.

"Nah di sini dalam konteks Kemendagri (sebagai) pembina dan pengawasan pemerintahan daerah, ada dua sistem yang sangat bermanfaat untuk pencegahan korupsi dan dalam rangka untuk membuat open government digitalisasi, yang pertama adalah sistem informasi pemerintahan daerah, SIPD," katanya, Kamis (9/3).

Orang lain juga bertanya?

Mendagri mengatakan, SIPD merupakan sistem yang bisa mengintegrasikan data dari pemerintah daerah secara nasional dan realtime (waktu sebenarnya). Di dalam SIPD memuat data perencanaan, pelaksanaan pembangunan, hingga sistem keuangan. Data tersebut sangat berguna bagi pemerintah sebagai dasar pembuatan keputusan.

"Dengan data itu kita bisa mengetahui realtime berapa keuangan pemerintah daerah tertentu, kabupaten tertentu. Saya berapa kali rapat-rapat ke daerah-daerah selalu saya menggunakan data itu. Kita sudah punya data real berapa sisa yang dibelanjakan, berapa pemasukan PAD-nya, dan lain-lain lengkap di sana (SIPD)," ungkapnya.

Meski begitu, Mendagri menyebut SIPD masih memiliki kelemahan. Salah satunya teknologi yang belum memadai, masih ada pemerintah daerah yang mengeluh soal pengunggahan yang lamban, bandwidth dan storage yang kurang, hingga sistem keamanan (security) yang masih rawan.

Dia menyebut, kelemahan tersebut salah satunya disebabkan karena anggaran yang kurang. Untuk itu, Mendagri berharap terutama pada Kementerian Keuangan untuk mendukung anggaran penggunaan sistem teknologi SIPD, karena bisa menjadi sarana untuk pencegahan korupsi.

"Sistem SIPD ini sangat baik, sehingga perlu didorong. Tolong dibantu kami untuk memperkuat sistem ini, infrastruktur ini, sehingga betul-betul bisa bermanfaat dan ini bisa menyelamatkan 1.200 triliun. Kita tahu bahwa di daerah itu APBD itu totalnya hampir 1.200 triliun," ungkapnya.

Sistem kedua yang disebut Mendagri untuk mencegah korupsi adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terutama terkait dengan data kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil). SPBE menjadi tulang punggung (backbone) yang harus diperkuat ke depan dan dibuat sistemnya menjadi lebih aman.

"Yang saya perlukan adalah bagaimana sistem ini tidak jebol kalau digunakan nanti sebagai backbone-nya digitalisasi SPBE itu. Semua K/L (kementerian/lembaga) nanti akan menggunakan data NIK ini dan swasta menggunakan ini. Kalau jebol maka dia akan blackout semua, semua akan kacau. Nah ini saya hanya memerlukan itu," tandasnya. (mdk/hrs)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pj Gubenur Agus Fatoni Bocorkan Dua Langkah Upaya Pencegahan Korupsi di Sumsel
Pj Gubenur Agus Fatoni Bocorkan Dua Langkah Upaya Pencegahan Korupsi di Sumsel

Agus Fatoni menyoroti pencegahan korupsi dalam rangka meningkatkan motivasi dan penilaian yang dilakukan KPK melalui program Diseminasi MCP.

Baca Selengkapnya
Mas Adi: Pencegahan Korupsi Perlu Kerja Sama dan Langkah Strategis
Mas Adi: Pencegahan Korupsi Perlu Kerja Sama dan Langkah Strategis

Hal itu disampaikan dalam Sosialisasi Antikorupsi dan Koordinasi Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK.

Baca Selengkapnya
Kolaborasi Kemenkominfo dengan KPK Lahirkan SDM Berkualitas dan Cegah Korupsi di Pemerintahan
Kolaborasi Kemenkominfo dengan KPK Lahirkan SDM Berkualitas dan Cegah Korupsi di Pemerintahan

Kolaborasi penting dilakukan bersama jejaring badan koordinasi kehumasan dan Dinas Kominfo seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya
Pesan Tegas Prabowo di Hakordia buat Penegak Hukum: Tidak Boleh Ragu Berantas Korupsi!
Pesan Tegas Prabowo di Hakordia buat Penegak Hukum: Tidak Boleh Ragu Berantas Korupsi!

Budi mengatakan tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa serta dapat menghambat pembangunan

Baca Selengkapnya
KPK: Risiko Korupsi di Instansi Negara Berada di Level Waspada
KPK: Risiko Korupsi di Instansi Negara Berada di Level Waspada

Tanak menjelaskan, sasaran tersebut diejawantahkan ke dalam bentuk indikator untuk mengukur dampak pencegahan korupsi menggunakan Survei Penilaian Integritas.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras! Luhut Blak-blakan Korupsi Tak Mungkin Hilang dari Indonesia
VIDEO: Keras! Luhut Blak-blakan Korupsi Tak Mungkin Hilang dari Indonesia

Menko Luhut Binsar Panjaitan blak-blakan bahwa praktik korupsi tak mungkin bisa hilang dari Indonesia.

Baca Selengkapnya
Komitmen Berantas Korupsi, Pemkot Pasuruan Teken Pakta Integritas
Komitmen Berantas Korupsi, Pemkot Pasuruan Teken Pakta Integritas

Wali Kota menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas kerja sama dari seluruh pihak atas capaian selama ini.

Baca Selengkapnya
Digitalisasi Bisa Dorong Indonesia Jadi Negara Maju, Begini Caranya
Digitalisasi Bisa Dorong Indonesia Jadi Negara Maju, Begini Caranya

Adapun untuk mendorong transformasi digital di daerah, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan terus membuat sistem pembayaran yang semakin efisien.

Baca Selengkapnya
Pemkot Pasuruan Bersama KPK Gelar Sosialisasi Anti Korupsi
Pemkot Pasuruan Bersama KPK Gelar Sosialisasi Anti Korupsi

Pemerintah Kota Pasuruan bersama dengan KPK Republik Indonesia menggelar Sosialisasi Anti Korupsi.

Baca Selengkapnya
Digitalisasi Layanan, Kemendagri Bagikan Laptop ke Pemda Seluruh Indonesia
Digitalisasi Layanan, Kemendagri Bagikan Laptop ke Pemda Seluruh Indonesia

Pemerintah tengah gencar memperbaiki birokrasi dan pelayanan optimal kepada masyarakat

Baca Selengkapnya
Heboh Korupsi Timah Rugikan Negara Rp271 Triliun, Menko Luhut Pandjaitan Akhirnya Angkat Bicara
Heboh Korupsi Timah Rugikan Negara Rp271 Triliun, Menko Luhut Pandjaitan Akhirnya Angkat Bicara

“Kasus timah ini memang pembelajaran buat kita semua. Jujur, kita mungkin agak terlambat mendigitalisasi,” kata Luhut.

Baca Selengkapnya
Luhut soal OTT KPK: Ngapain Bangsa Ini Pamer-Pamer Tangkap Tangan, Bangga Lihat Itu?
Luhut soal OTT KPK: Ngapain Bangsa Ini Pamer-Pamer Tangkap Tangan, Bangga Lihat Itu?

Luhut menyebut berkurangnya OTT yang dilakukan KPK karena sistem pencegahannya berhasil.

Baca Selengkapnya