Erick Thohir Dinilai Lakukan Tindakan Nyata Pemberantasan Korupsi

Merdeka.com - Pemberantasan korupsi membutuhkan aksi nyata, buka hanya teriakan lantang sebagai janji dan kampanye. Pembuktian memerangi korupsi akan terlihat saat seseorang memiliki akses untuk mengungkapnya. Namun tidak semua mau melakukannya.

Peneliti dari Maarif Institute, Endang Tirtana mengatakan, pengungkapan dan pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen serta ketegasan dalam aksi. Aksi ini untuk menekan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau cuman bilang ‘Anti Korupsi’ semua orang bisa. Indonesia membutuhkan aksi. Membutuhkan tindakan cepat untuk pemberantasan korupsi. Dengan mengentaskan korupsi, maka disparitas antara si kaya dan miskin akan berkurang. Artinya masyarakat kita makin sejahtera,” katanya di Jakarta, Kamis (11/5).

Dia mengungkapkan, aksi pemberantasan korupsi paling nyata dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Selama menerima tugas dari Presiden Joko Widodo, Erick terus mengungkap dan membongkar praktik kotor di BUMN. Tentunya dengan melibatkan penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung.

“Mulai dari kasus Jiwasraya, ASABRI, Garuda Indonesia, Waskita hingga yang terbaru Pelindo. Kalau Erick Thohir tidak ada komitmen untuk pemberantasan korupsi, muskil kasus tersebut akan mudah terungkap. Belum lagi sinergi antara Erick Thohir dengan Kejaksaan Agung terus dijalin demi pengentasan korupsi,” tegasnya.

Untuk itu, Endang mengajak semua pihak untuk melakukan aksi nyata dalam pemberantasan korupsi. Jangan sampai kemiskinan di Indonesia terus meningkat lantaran banyak pejabat negara abai dan acuh terhadap praktik korupsi.

“Mari berantas korupsi dengan tindakan nyata. Satu tindakan lebih baik dari seribu kata-kata,” tutupnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi kasus korpusi dana pensiun (dapen) PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Ia mengatakan mendukung penuh transformasi dana pensiun (dapen) BUMN, tak terkecuali proses penegakkan hukum.

Erick menegaskan sejak awal sangat serius dalam menerapkan tata kelola dapen yang yang bersih dan profesional. Ia menyampaikan kerja sama antara Kementerian BUMN dengan sejumlah pihak, salah satunya Kejaksaan Agung (Kejagung) merupakan bukti nyata dalam menegakkan komitmen bersih-bersih BUMN.

"Adanya penetapan status tersangka sudah didasari bukti-bukti yang kuat. Kami menyerahkan sepenuhnya proses hukum pada aparat penegak hukum," ujar Erick dalam keterangan tertulis, Selasa (9/5).

Erick mengatakan terkuaknya kasus dana pensiun Pelindo menjadi pintu masuk bagi Kementerian BUMN untuk terus memperbaiki sistem tata kelola dana pensiun di BUMN. Ia menyebut ada hak karyawan BUMN, hak keluarga, dan hak hidup sejahtera di hari tua yang harus dijaga.

"Ini kan tidak adil. Hak mereka akan berusaha saya jaga dengan sekuat tenaga," ucap Erick.

Erick menyebut butuh tiga tahun bagi dirinya untuk membuka kasus ini. Ia mengatakan upaya bersih-bersih di tubuh dana pensiun wujud konkret dalam melindungi para pekerja di BUMN.

"Hal ini membuktikan bahwa ini bukan hal yang mudah, namun perlahan tetap kita lakukan. Mohon doakan kami dalam upaya bersih-bersih BUMN. Supaya tidak ada lagi rasa keadilan yang tercemar oleh tangan-tangan kotor," ucapnya.

Tidak hanya dari sisi hukum, Erick juga membenahi manajemen pengelolaan dapen BUMN. Erick akan melakukan konsolidasi terhadap seluruh dapen milik BUMN agar lebih transparan dan profesional.

"Targetnya, akhir bulan ini, manajemen pengelolaan dapen-dapen BUMN akan menjadi satu," lanjut Erick.

Erick meyakini pengelolaan yang lebih profesional akan menutup celah potensi korupsi hingga salah kelola dapen BUMN. Penyatuan manajemen pengelolaan juga menjadi upaya kuat dalam menyudahi terulangnya kasus korupsi yang kerap terjadi di dapen BUMN.

"Dapen akan dikelola oleh ahlinya dengan penempatan investasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan transparan. Jadi, tak ada lagi nanti cerita dapen dikorupsi, sejak awal saya katakan, saya akan sikat kalau sudah korupsi," pungkasnya.