Fadli Zon beri lampu hijau Pansus Pemilu kunker ke Meksiko & Jerman
Merdeka.com - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum akan melakukan kunjungan kerja ke Meksiko dan Jerman. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengatakan kunjungan kerja itu telah disetujui pimpinan.
Pimpinan DPR tidak mempermasalahkan kunjungan itu karena telah diatur dalam nomenklatur diplomasi parlemen. "Sudah dan sudah kita izinkan, enggak ada masalah. Prinsipnya diizinkan enggak ada masalah karena kita ada nomenklatur diplomasi parlemen," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/3).
Menurut dia, negara tujuan dikunjungi Pansus sudah tepat. Alasannya, penyelenggaraan Pemilu di Meksiko dinilai cukup baik. Misalkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Meksiko dianggap telah menyelenggarakan pesta demokrasi dengan tertib lewat aturan-aturan ketat.
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Apa yang dibahas dalam kunjungan kerja ke Medan? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan.
-
Siapa yang hadir di pertemuan membahas kerja sama ketenagakerjaan? Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah bertemu Duta Besar untuk Laos, Grata Endah Werdaningtyas.
-
Siapa yang diundang Kementan Indonesia? Rombongan Mentan disambut langsung oleh Menteri Pertanian dan Pembangunan Desa Vietnam, Le Minh Hoan beserta pejabat tinggi MARD lainnya.
-
Kapan DPR RI berencana ke Spanyol? Hal ini disampaikannya menyusul kunjungan Kerja Komisi XI bersama LPS ke Bank Sentral Spanyol, Selasa (7/5).
-
Siapa yang melakukan kunjungan ke Menko Perekonomian? Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket, Selasa (15/8).
"Negara yang dituju menurut saya juga sudah tepat. Meksiko KPU-nya memang luar biasa. Sehingga saya sendiri sudah mengunjungi waktu itu. Jadi Meksiko menurut saya tepat kita belajar. KPU-nya sangat ketat sekali termasuk di dalam political financing kemudian penyelenggaraan pemilunya juga tertib," jelas Fadli.
Begitu pula dengan pengaturan iklan pemilu. Meksiko menerapkan aturan ketat soal iklan politik. Stasiun televisi atau media massa menyiarkan iklan politik di luar jadwal maka akan terkena sanksi dari pemerintah.
"Pengiklanan di media massanya juga sangat rigid. Bahkan, kalau ada televisi yang tidak menyiarkan sesuai dengan jadwal itu kena penalti. Jadi meksiko penyelenggaraan pemilunya salah satu yang terbaik," tegas dia.
Politisi Partai Gerindra ini memastikan, kunjungan kerja Pansus Pemilu itu tidak akan mengganggu pembahasan. Apalagi, kata Fadli, tidak semua anggota Pansus yang akan berangkat ke Meksiko dan Jerman sehingga pembahasan RUU Pemilu masih bisa dilakukan. Pansus akan melakukan kunjungan pada 11-16 Maret 2017.
"Enggak, kan cuma 4 sampai 5 hari. Saya kira enggak mengganggu sama sekali," terangnya. (mdk/ang)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Seluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.
Baca SelengkapnyaPimpinan DPR telah menyetujui agar pansus dibentuk untuk mendalami berbagai persoalan yang terjadi saat pelaksanaan haji 2024.
Baca SelengkapnyaHal tersebut dia sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Penyelenggaraan Haji 2024 DPR
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.
Baca SelengkapnyaFokus Pansus saat ini di peranan Kementerian Agama dan penyelenggara swasta, khususnya mengenai dugaan permainan kuota tambahan untuk keberangkatan jemaah.
Baca SelengkapnyaPansus angket haji ini dibentuk menyusul adanya berbagai temuan Timwas DPR.
Baca SelengkapnyaPansus DPR mengungkapkan kekecewaannya terhadap Kemenag setelah mendapat laporan calon haji khusus yang membayar hingga Rp1,1 miliar.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar memimpin jalannya rapat paripurna yang menyetujui pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket pengawasan haji 2024.
Baca SelengkapnyaKomisi IV DPR menilai, pembentukan Pansus di DPR diperlukan untuk mengungkap segala kebenaran terkait skandal impor beras.
Baca Selengkapnya