Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fadli Zon beri lampu hijau Pansus Pemilu kunker ke Meksiko & Jerman

Fadli Zon beri lampu hijau Pansus Pemilu kunker ke Meksiko & Jerman Fadli Zon di Makassar. ©2017 merdeka.com/salviah ika padmasari

Merdeka.com - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum akan melakukan kunjungan kerja ke Meksiko dan Jerman. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengatakan kunjungan kerja itu telah disetujui pimpinan.

Pimpinan DPR tidak mempermasalahkan kunjungan itu karena telah diatur dalam nomenklatur diplomasi parlemen. "Sudah dan sudah kita izinkan, enggak ada masalah. Prinsipnya diizinkan enggak ada masalah karena kita ada nomenklatur diplomasi parlemen," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/3).

Menurut dia, negara tujuan dikunjungi Pansus sudah tepat. Alasannya, penyelenggaraan Pemilu di Meksiko dinilai cukup baik. Misalkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Meksiko dianggap telah menyelenggarakan pesta demokrasi dengan tertib lewat aturan-aturan ketat.

"Negara yang dituju menurut saya juga sudah tepat. Meksiko KPU-nya memang luar biasa. Sehingga saya sendiri sudah mengunjungi waktu itu. Jadi Meksiko menurut saya tepat kita belajar. KPU-nya sangat ketat sekali termasuk di dalam political financing kemudian penyelenggaraan pemilunya juga tertib," jelas Fadli.

Begitu pula dengan pengaturan iklan pemilu. Meksiko menerapkan aturan ketat soal iklan politik. Stasiun televisi atau media massa menyiarkan iklan politik di luar jadwal maka akan terkena sanksi dari pemerintah.

"Pengiklanan di media massanya juga sangat rigid. Bahkan, kalau ada televisi yang tidak menyiarkan sesuai dengan jadwal itu kena penalti. Jadi meksiko penyelenggaraan pemilunya salah satu yang terbaik," tegas dia.

Politisi Partai Gerindra ini memastikan, kunjungan kerja Pansus Pemilu itu tidak akan mengganggu pembahasan. Apalagi, kata Fadli, tidak semua anggota Pansus yang akan berangkat ke Meksiko dan Jerman sehingga pembahasan RUU Pemilu masih bisa dilakukan. Pansus akan melakukan kunjungan pada 11-16 Maret 2017.

"Enggak, kan cuma 4 sampai 5 hari. Saya kira enggak mengganggu sama sekali," terangnya. (mdk/ang)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3
DPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3

Seluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.

Baca Selengkapnya
DPR Sepakat Bentuk Pansus Evaluasi Pelaksanaan Haji 2024
DPR Sepakat Bentuk Pansus Evaluasi Pelaksanaan Haji 2024

Pimpinan DPR telah menyetujui agar pansus dibentuk untuk mendalami berbagai persoalan yang terjadi saat pelaksanaan haji 2024.

Baca Selengkapnya
Ditanya Pansus, Direktur Haji Khusus Mengaku Tak Tahu Pengusul Pembagian Kuota Tambahan
Ditanya Pansus, Direktur Haji Khusus Mengaku Tak Tahu Pengusul Pembagian Kuota Tambahan

Hal tersebut dia sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Penyelenggaraan Haji 2024 DPR

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.

Baca Selengkapnya
Pansus Hak Angket Haji DPR Nilai BPKH Hanya Juru Bayar, Tak Salah Soal Dugaan Permainan Kuota Tambahan
Pansus Hak Angket Haji DPR Nilai BPKH Hanya Juru Bayar, Tak Salah Soal Dugaan Permainan Kuota Tambahan

Fokus Pansus saat ini di peranan Kementerian Agama dan penyelenggara swasta, khususnya mengenai dugaan permainan kuota tambahan untuk keberangkatan jemaah.

Baca Selengkapnya
PAN Setuju Pembentukan Pansus Angket Haji, tapi Ada Syaratnya
PAN Setuju Pembentukan Pansus Angket Haji, tapi Ada Syaratnya

Pansus angket haji ini dibentuk menyusul adanya berbagai temuan Timwas DPR.

Baca Selengkapnya
Pansus DPR Dapat Laporan Jemaah Haji Khusus Bayar Rp1,1 M: Di Mana Peran Kemenag?
Pansus DPR Dapat Laporan Jemaah Haji Khusus Bayar Rp1,1 M: Di Mana Peran Kemenag?

Pansus DPR mengungkapkan kekecewaannya terhadap Kemenag setelah mendapat laporan calon haji khusus yang membayar hingga Rp1,1 miliar.

Baca Selengkapnya
Tok! DPR Setujui Pansus Hak Angket Haji 2024
Tok! DPR Setujui Pansus Hak Angket Haji 2024

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar memimpin jalannya rapat paripurna yang menyetujui pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket pengawasan haji 2024.

Baca Selengkapnya
Anggota Komisi IV DPR soal Dorongan Pansus Skandal Impor Beras Bulog: Bisa Perbaiki Tata Kelola Pangan
Anggota Komisi IV DPR soal Dorongan Pansus Skandal Impor Beras Bulog: Bisa Perbaiki Tata Kelola Pangan

Komisi IV DPR menilai, pembentukan Pansus di DPR diperlukan untuk mengungkap segala kebenaran terkait skandal impor beras.

Baca Selengkapnya