Gelar Rapat Pleno, Ketua AMPI: Tetap Pegang Teguh Mekanisme Organisasi
Ditanya terkait insiden kekerasan yang terjadi dalam rapat pleno Jerry menjelaskan, memang terjadi beberapa insiden dalam rapat pleno.
DPP AMPI mengadakan Rapat Pleno keempat dengan Agenda Konsolidasi Organisasi. Ketua Umum DPP AMPI Jerry Sambuaga yang memimpin langsung Sidang Pleno tersebut.
Dalam dinamikanya, rapat pleno yang berlangsung hampir 10 jam itu mengeluarkan beberapa keputusan. Pertama, menonaktifkan Sekjen Ahmad Andi Bahri. Langkah ini diambil karena Sekjen Ahmad Andi Bahri adalah pihak terkait yang dituduhkan oleh beberapa pengurus yang menyatakan bahwa Sekjen memiliki permasalahan yang harus diklarifikasi.
Kedua, ditunjuknya Plt Sekjen DPP AMPI yaitu Rizky Maulana. Keputusan ini diambil untuk mengisi kekosongan posisi Sekjen dan memastikan agar roda organisasi tetap berjalan.
Ketiga, dibentuknya tim khusus untuk melakukan rapat terbatas sesuai dengan Peraturan Organisasi untuk membahas permasalahan Sekjen Ahmad Andi Bahri. Rapat khusus ini langsung dikomandoi oleh Wakil Ketua Umum DPP AMPI Ema Lamajido yang nantinya akan melaporkan hasilnya dalam rapat pleno khusus terkait pelanggaran disiplin organisasi.
"Keputusan dalam rapat pleno ini diambil dalam rangka mendengar aspirasi dari peserta rapat pleno dan mencari solusi bersama. Walaupun sempat dinamis tetapi keputusan rapat pleno harus berlandaskan mekanisme organisasi seperti perihal terkait pelanggaran disiplin organisasi sebagaimana diatur dalam Perarutan Organisasi," ujar Jerry Sambuaga dalam keterangannya, Minggu (15/9).
Ditanya terkait insiden kekerasan yang terjadi dalam rapat pleno Jerry menjelaskan, memang terjadi beberapa insiden dalam rapat pleno, ada aksi provokasi, bahkan ada aksi anarkis.
“Yakni penarikan paksa bahkan pemukulan oleh oknum yang tidak dikenal terhadap Sekjen Ahmad Andi Bahri. Ada juga aksi walkout oleh sekelompok pengurus dpp ampi dan membuat rapat pleno sendiri," ujarnya.
“Perdebatan dalam rapat pleno adalah hal yang biasa. Dan tentunya banyak hal yang bisa dibahas oleh setiap pengurus dalam rapat pleno. Oleh karena itu mari kita bahas setiap aspirasi tersebut dalam rapat pleno dengan tenang dan kondusif. Tidak boleh ada aksi kekerasan ketika menyikapi perbedaan pendapat. Tindakan kekerasan dan anarkis kepada siapapun sama sekali tidak bisa dibenarkan," tambah Jerry.
Jerry pun menyampaikan, sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam setiap forum, rapat, dan sidang, ketika ada pengurus yang walkout, artinya tidak lagi mengikuti rapat. Tentu ini sikap yang kita hormati.
“Tetapi apapun sikap itu, tidak mengubah keputusan resmi yang sudah diputuskan dalam rapat pleno yang tetap kuorum yang dipimpin oleh saya. Jadi apapun yang mereka lakukan di luar rapat resmi pleno yang saya pimpin adalah tidak sah, termasuk mosi tidak percaya yang secara sepihak mereka ajukan. Berbeda pendapat adalah hal biasa dalam organisasi, tetapi mekanisme dan prosedur dalam organisasi harus tetap dijalankan," tutup Jerry.
- BI Klaim Penguatan Rupiah Lebih Baik dari Won Korea dan Ruppe India
- Periode 2014-2023, BRI Setor ke Kas Negara Berkisar Rp3,6 triliun hingga Rp23,23 triliun.
- Ilmuwan Ungkap Bumi Pernah Miliki Cincin Seperti Planet Saturnus 466 Juta Tahun Lalu
- Atap PON Aceh Ambruk, Menteri PUPR dan Menpora Dipanggil Menko PMK untuk Rapat Evaluasi
- Bank Indonesia Prediksi Suku Bunga The Fed Bakal Turun 3 Kali di Tahun 2024
- Merdeka
Berita Terpopuler
-
Presiden Jokowi Heran Urus Izin PLTP Memakan Waktu 6 Bulan: Saya Sendiri Tidak Kuat Menunggu Selama Itu
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Jokowi soal Belum Terbitkan Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN: Ini Bukan Pindah Rumah
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Jokowi: Lamanya Waktu Perizinan Memulai Konstruksi Energi Panas Bumi, Jadi Problem Investor
merdeka.com 18 Sep 2024 -
VIDEO: Tegas! Jokowi Respons Carut Marut PON 2024 "Tiap Event Besar Pasti Ada Koreksi"
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Kaesang Klarifikasi ke KPK, Jokowi: Semua Warga Negara Sama di Mata Hukum
merdeka.com 18 Sep 2024
