Gus Ipul sayangkan banyak laporan pungli tak bisa ditindaklanjuti

Merdeka.com - Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf tidak membantah kalau masih banyak tempat-tempat yang diduga menjadi sarang pungutan liar (Pungli). Praktik pungli diindikasikan tetap berjalan kendati telah dilengkapi tindakan pencegahan menggunakan peralatan canggih.

"Masih ada lah (pungli), di jembatan timbang katanya juga ada, tapi semua masih kita cek. Sistem yang digunakan juga sudah serba teknologi semua, tetapi apakah di sana ada atau tidak perlu dicek. Pantauan kamera ada truk yang tidak masuk, tapi ini masih suara-suara," ungkap Syaifullah Yusuf di Malang, Rabu (19/11).

Gus Ipul, demikian biasa dipanggil, meminta masyarakat untuk menyertakan bukti akurat dalam memberikan laporan. Karena tidak sedikit laporan-laporan yang masuk akhirnya tidak bisa dilacak.

"Keluhan itu ada yang bisa ditindaklanjuti dan ada yang tidak. Kadang ada laporan-laporan, tetapi tidak bisa kita tindaklanjuti. Nanti kalau ada keluhan, minta disertai bukti-bukti yang cukup, atau paling tidak informasi-informasi awal yang cukup lah. Sehingga dapat ditindaklanjuti," urainya.

Gus Ipul ditunjuk oleh Gubernur Jawa Timur memimpin Tim Penghapusan Pungutan Liar. Satgas beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) nonpelayanan, karena yang menjadi sasaran kerja tim tersebut adalah unit pelayanan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi.

"Sasarannya unit pelayanan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat langsung, termasuk di antaranya perizinan dan jembatan timbang. Instansi-instansi yang berhubungan dengan masyarakat di mana di situ potensi terjadinya pungutan liar," katanya.

Kata Gus Ipul, Satgas akan melakukan pemberdayaan masyarakat dan membangun partisipasi masyarakat. Masyarakat diajak agar berdaya untuk berani melaporkan dan menjelaskan masalah yang dihadapi.

Informasi awal itu pemberdayaan, sebuah sikap mandiri untuk berani menyampaikan. Tidak disuruh atau dipaksa orang lain, apalagi mengada-ada. Tetapi memang sesuatu yang riil di lapangan.

"Kita ajak masyarakat membantu, mencari di mana yang ada punglinya. Kita akan membuka partisipasi masyarakat untuk membantu Satgas. Mencari, membantu tempat-tempat yang ada punglinya," katanya.

Para anggota Satgas terdiri dari Inspektorat, Biro Hukum, Biro Pemerintahan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Bupati Malang Rendra Kresna di tempat yang sama meminta masyarakat agar tidak takut melapor, jika punya pengalaman atau menjadi korban pungli. Bahkan pihaknya mendukung untuk lapor langsung ke polisi.

"Kita bentuk juga di Kabupaten Malang. Menyesuaikan dengan yang di Jawa Timur. Semalam sudah saya perintahkan Sekda agar segera membentuk Tim Pungli ini," katanya.

Rendra juga mengaku belum semua layanan menerapkan sistem online, sehingga masih memungkinkan terjadinya pungli. Sistem online selama ini masih bersifat pemberian penyadaran ke masyarakat.

"Pelayanan online akan didorong, karena selama ini masih belum. Sekarang masih manual seperti perizinan dan lain-lain. (mdk/cob)