Hadapi Pilkada dan Pilpres, Dewan Pers minta media tak berpolitik
Merdeka.com - Dewan Pers mengeluarkan imbauan untuk seluruh media dan wartawan di Indonesia menjelang Pilkada serentak dan Pilpres 2019 mendatang. Mereka meminta agar media dan wartawan tak ikut berpolitik.
Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menegaskan wartawan bukan bagian dari tim sukses, atau permainan politik dalam Pilkada dan Pilpres.
"Anda seharusnya jadi wasit. Jadi pengawas. Berita-berita yang anda buat itu harus seobyektif mungkin," kata Yosep dalam imbauannya, Senin (5/3).
-
Kenapa media massa harus mendorong pemilu damai? Dalam hal ini, media massa sebagai media arus utama berperan untuk menjadi “pemadam kebakaran“ terhadap konten-konten di media sosial yang kredibilitasnya masih dipertanyakan.
-
Siapa yang diminta untuk bersikap netral dalam Pilpres 2024? Kedudukan Polri berada di bawah Presiden. Ari meminta institusi kepolisian untuk menjaga kehormatan, profesionalitas, dan integritas, sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan kode etik profesi.
-
Bagaimana DPR ingin memastikan netralitas para pihak yang dilibatkan? 'Karena betul-betul dilibatkan langsung pada tiap prosesnya. Namun yang perlu dipastikan juga adalah terkait SOP, harus clear dan seragam. Ini demi meminimalisir potensi adanya kejadian-kejadian tidak netral nantinya. Jadi kalau dengan dilibatkan malah jadi tak netral, nanti kita sanksi keras,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (6/11).
-
Bagaimana cara menjaga kerukunan di pemilu dengan dialog? Mengadakan dialog antara partai politik, calon, dan pemangku kepentingan lainnya dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan pemahaman bersama. Dialog semacam ini dapat membuka ruang bagi berbagai pihak untuk menyelesaikan perbedaan pendapat secara damai.
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Bagaimana cara agar Pemilu damai? Pemilu yang dilakukan secara damai dapat menghasilkan keputusan yang adil dan demokratis.
Dewan Pers meminta wartawan yang menjadi Timses atau menjadi caleg mengajukan cuti. Atau lebih terhomat jika mengundurkan diri.
"Wartawan bekerja untuk kepentingan publik. Begitu nyaleg dia bekerja demi kepentingan partai, bukan lagi untuk kepentingan publik," kata Yosep.
Dewan Pers juga menegaskan akan mencabut status wartawan utama bagi pimpinan redaksi yang ketahuan tak netral.
Selain itu Dewan Pers juga meminta kepada petinggi partai politik yang memiliki media baik TV maupun yang lain untuk tak mempengaruhi independensi wartawan di ruang redaksi.
"Anda melakukan pelanggaran hukum dan etika jika itu terjadi," tegas Dewan Pers.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ninik menegaskan mandat penyelesaian karya jurnalistik itu seharunya ada di Dewan Pers.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers
Baca SelengkapnyaMa'ruf Amin menyinggung netralitas media usai Ganjar muncul dalam tayangan Azan TV.
Baca SelengkapnyaMereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini
Baca SelengkapnyaForum Pemred bersikap tentang dinamika politik jelang Pemilu 2024 yang semakin bergejolak.
Baca SelengkapnyaDewan Pers bersama segenap masyarakat pers siap melakukan ‘Deklarasi Kemerdekaan Pers’ di Hall Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Sabtu (10/2).
Baca SelengkapnyaAnggota Polri agar tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Jangan main-main dengan netralitas, karena ini harga mati.
Baca SelengkapnyaPlh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak
Baca SelengkapnyaPernyataan sivitas akademika dan alumni UIN dilakukan setelah menimbang dan memperhatikan perkembangan penyelenggaraan pemilu/pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN mengklaim sejauh ini tidak memobilisasi pejabat publik yang masih berafiliasi dengan pemerintah.
Baca SelengkapnyaAMSI dan AJI merupakan dua organisasi dari Indonesia yang terlibat dalam perumusan prinsip global tersebut.
Baca SelengkapnyaEkspresi calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terlihat mengangguk beberapa kali ketika Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh memihak
Baca Selengkapnya