Follow
Hamdan: Dewan Etik bukan untuk melawan Perppu MK
Merdeka.com - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengatakan pembentukan Dewan Etik MK dalan rangka mengisi kekosongan sebelum adanya aturan detail Perppu MK yang dikeluarkan Presiden. Menurut Hamdan keputusan pembentukan Dewan Etik bukan untuk melawan Perppu MK yang dikeluarkan Presiden.
"Karena keluarnya Perppu MK, pembentukan Dewan Etik dalam rangka mengisi kekosongan sebelum aturan-aturan detail mengenai Majelis Kehormatan Konstitusi berdasarkan Perppu," kata Hamdan di Gedung MK, Rabu (30/10).
Hamdan menjelaskan, dibentuknya Dewan Etik itu bukan sebagai bentuk perlawanan atas Perppu MK yang dikeluarkan Presiden. Meski Dewan Etik yang dibentuk melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 bersifat permanen, menurut Hamdan, tetap untuk mengisi kekosongan akan aturan dalam Perppu MK.
-
Kenapa pansel Capim KPK dibentuk di periode sebelumnya? 'Salah satu alasan, bahwa untuk menjaga independensi pimpinan KPK adalah dengan cara setiap periode pimpinan KPK diusulkan dan diproses oleh Presiden yang berbeda. Untuk apa? Supaya keterikatan relasinya itu tidak dua kali, tidak berlanjut,' ujarnya.
-
Bagaimana cara pengisian posisi ketua harian PKB? 'Namanya akan jadi kejutan dan diumumkan berbarengan saat pengukuhaan/pelantikan pengurus DPP PKB periode 2024-2029,' pungkasnya.
-
Siapa saja yang dipanggil MK dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024? Hari ini, Jumat, MK memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Bagaimana Kemenkumham membangun persatuan? “Kita harus memperkuat persatuan Indonesia melalui keberagaman dan memastikan bahwa semua pihak berpartisipasi secara aktif dalam decision making process yang membentuk komunitas dan bangsa kita,“ tambahnya.
-
Apa yang ditandatangani oleh Menkum HAM? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Supratman Andi Agtas mengaku sudah menandatangani surat keputusan (SK) kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dihasilkan dari Muktamar PKB di Bali pada 24-25 Agustus 2024.
-
Kapan sidang pertama? Sidang cerai perdana Reinaldo Martin dan Juliette Angela baru saja digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
"Sekali lagi ini untuk mengisi kekosongan sampai Majelis Kehormatan dalam Perppu itu terbentuk. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak sinkron. Dalam Perppu juga untuk sementara Majelis Kehormatan terbentuk, yang berlaku MKK, yang sesuai undang-undang sebelumnya," ujar Hamdan.
"MK memutuskan untuk membentuk Dewan Etik yg sebelumnya kami istilahkan dengan Majelis Etik. Dalam perkembangannya mahkamah memutuskan untuk menamai Majelis Etik dengan nama Dewan Etik," kata. (mdk/did)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
"Beliau sebenarnya memiliki izin praktik ber-acara sebagai lawyer (pengacara), tetapi memilih tidak mendampingi AMIN di sidang MK, karena menghormati etik.
Baca Selengkapnya
Suhartoyo langsung membuat gebrakan dengan berencana mempermanenkan MKMK.
Baca Selengkapnya
"Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir," kata Ghufron.
Baca Selengkapnya
Ketua MK Suhartoyo mengatakan lembaga yang dipimpinnya segera membahas kepastian keterlibatan Hakim Arsul Sani di dalam PHPU atau sengketa Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Amar putusan MK yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun.
Baca Selengkapnya
Zico pun bertanya ke Palguna apakah Anwar Usman bisa dinyatakan melanggar etik jika ia terbukti menghambat dibentuknya MKMK secara permanen.
Baca Selengkapnya
Suhartoyo menggantikan Anwar Usman yang dipecat dari jabatan Ketua MK akibat melakukan pelanggaran etik berat terkait putusan batas usia capres dan cawapres.
Baca Selengkapnya
Puan bongkar fakta kabar Jokowi minta tiga periode ke Megawati.
Baca Selengkapnya
Penundaan itu sehubungan dengan perintah dari hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memerintahkan menunda sidang etik Ghufron.
Baca Selengkapnya
Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
Baca Selengkapnya
Maka dari itu, ia pun menunggu aturan tersebut segera diundangkan agar MKMK bisa secara permanen.
Baca Selengkapnya
Golkar menyebut, keputusan MK bersifat final dan mengikat.
Baca Selengkapnya