Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hindari penumpukan pasien, BPJS perbanyak rumah sakit rujukan

Hindari penumpukan pasien, BPJS perbanyak rumah sakit rujukan BPJS. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akan memperbanyak rumah sakit rujukan bagi pasien pengguna BPJS di seluruh Indonesia. Penambahan rujukan ini untuk menghidari penumpukan pasien di rumah sakit, sehingga tidak terjadi lagi adanya kasus penolakan.

Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kemenkes Donald Pardede menyatakan, nantinya RS regional akan ditambah hingga mencapai 112 rumah sakit rujukan untuk membuat pelayanan BPJS Kesehatan semakin efektif. "Selain itu, juga akan ada 14 RS Nasional. Sistem rujukan pelayanan kesehatan akan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan medis," kata Donald, di Jakarta, Rabu (6/5).

Agar pola rujukan itu semakin efektif, BPJS Kesehatan menunjuk 20 RS sebagai RS provinsi, yang terdiri dari satu RS kelas A, 14 RS kelas B, tiga RS kelas C, dan dua RS kelas D. Sementara itu, ada 110 RS regional terdiri dari tiga RS kelas A, 48 RS kelas B, 52 RS kelas C, dan tujuh RS kelas D.

Orang lain juga bertanya?

"Dengan adanya RS Provinsi dan RS Regional tersebut, diharapkan pasien tidak lagi menumpuk di RS Nasional," ungkap Donald.

Menurut Donald, ada tiga pihak yang berperan agar sistem rujukan berjenjang bisa berjalan dengan baik, yaitu pemerintah, BPJS Kesehatan dan pasien. "Ini harus ditata secara baik dengan kerja sama semua pihak. Tidak bisa menyalahkan satu pihak saja. Pasien juga harus teredukasi dengan baik agar dapat mengikuti peraturan yang ada," pungkasnya. (mdk/eko)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
RS Muhammadiyah Bandung dan BPJS Kesehatan Hentikan Kerja Sama, Ini Alasannya
RS Muhammadiyah Bandung dan BPJS Kesehatan Hentikan Kerja Sama, Ini Alasannya

Penghentian kerja sama itu disebutkan sudah melalui kesepakatan kedua belah pihak serta mekanismenya sesuai perundangan yang berlaku.

Baca Selengkapnya
Miris, Masih Ada Oknum Rumah Sakit Mendiskriminasi Pasien BPJS
Miris, Masih Ada Oknum Rumah Sakit Mendiskriminasi Pasien BPJS

Bos BPJS Kesehatan, menyebut masih ada oknum rumah sakit yang mendiskriminasi pasien BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya
Kemenkes Targetkan 3.057 Rumah Sakit Terapkan Layanan KRIS Pada Juni 2025
Kemenkes Targetkan 3.057 Rumah Sakit Terapkan Layanan KRIS Pada Juni 2025

Saat ini sudah ribuan rumah sakit berproses menerapkan KRIS.

Baca Selengkapnya
Menkes Jelaskan Perubahan KRIS: Meningkatkan Standar Minimum Layanan
Menkes Jelaskan Perubahan KRIS: Meningkatkan Standar Minimum Layanan

KRIS bertujuan untuk meningkatkan standard minimal pelayanan rawat inap di seluruh rumah sakit.

Baca Selengkapnya
PAN Harap UU Kesehatan Baru Disahkan Mampu Penuhi Kekurangan Dokter Umum dan Spesialis
PAN Harap UU Kesehatan Baru Disahkan Mampu Penuhi Kekurangan Dokter Umum dan Spesialis

Saleh Partaonan berharap, rumah sakit swasta yang dikelola oleh ormas seperti Muhammadiyah bisa semakin baik.

Baca Selengkapnya
Ini Kata Kemenkes soal Kekhawatiran RS Alami Penurunan Tempat Tidur Karena KRIS
Ini Kata Kemenkes soal Kekhawatiran RS Alami Penurunan Tempat Tidur Karena KRIS

Syahril bukan bermaksud agar rumah sakit mengurangi tempat tidur, namun tetap ikut aturan memenuhi kriteria KRIS.

Baca Selengkapnya
RS EMC Akan Buat CRU untuk Merespons UU Kesehatan yang Dorong RS Lakukan Penelitian
RS EMC Akan Buat CRU untuk Merespons UU Kesehatan yang Dorong RS Lakukan Penelitian

Dalam sejumlah survei posisi rumah sakit di dunia ditentukan jumlah penelitian dan kualitas hasil penelitian.

Baca Selengkapnya
Jokowi Groundbreaking RSUP di IKN Khusus Jantung & Stroke: Tidak Ada Lagi yang Pergi ke Malaysia
Jokowi Groundbreaking RSUP di IKN Khusus Jantung & Stroke: Tidak Ada Lagi yang Pergi ke Malaysia

Jokowi menyebut, RSUP ini akan fokus menangani masalah jantung dan stroke.

Baca Selengkapnya
Dirut BPJS Kesehatan Mengaku Kerap Disalahkan Saat Kekurangan Dokter dan Obat
Dirut BPJS Kesehatan Mengaku Kerap Disalahkan Saat Kekurangan Dokter dan Obat

Ghufron Mukti mengaku heran kerap disalahkan karena kekurangan obat dan dokter. Padahal, masalah tersebut bukan tanggung jawabnya.

Baca Selengkapnya