ICW Duga Revisi UU KPK Dikebut karena Banyak Anggota Dewan Terseret E-KTP

Merdeka.com - Revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai protes dari masyarakat karena dianggap melemahkan KPK. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana memaparkan motif DPR sangat cepat dan serampangan merevisi UU tersebut.

Salah satunya mengenai banyaknya kasus besar yang berjalan di KPK dan diduga banyak melibatkan anggota dewan. Yang paling kentara adalah kasus e-KTP.

"Kasus paling jelas itu e-KTP, kalau teman-teman amati secara spesifik dalam pembacaan dakwaan Jaksa KPK untuk terdakwa Imran dan Sugiharto kasus e-KTP, disebutkan puluhan politisi diduga menerima dana 2,3 triliun," kata Kurnia dalam diskusi 'jalan inkonstitusional revisi UU KPK' di kantor Kode Inisiatif, Tebet, Jakarta, Rabu (18/8).

"Jadi kausalitasnya itu terbentuk begitu mungkin karena ada kekhawatiran mereka harus kebiri KPK bahkan membunuh KPK, " sambungnya.

Kemudian, beberapa waktu ke depan banyak sekali proyek pembangunan strategis nasional yang jumlahnya ratusan triliun. Mestinya, Presiden Jokowi bisa berpikir bahwa KPK harus diperkuat agar fungsi pengawasan dan percepatan penyelesaian proyek itu cepat selesai.

"Bukan justru berbalik badan, dengan melemahkan KPK, dan sebenarnya Jokowi sudah ingkar janji ketika Jokowi menyebutkan 1 pasal saja yang disetujui pemerintah maka janji nawacita antikorupsi sudah luntur di situ," ujar Kurnia.