Ini kata Menko Luhut soal ketua KPK akan mundur jika UU direvisi

Merdeka.com - Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan enggan mengomentari ancaman pengunduran diri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo jika UU KPK No 30 tahun 2002 direvisi. Luhut mengatakan, silakan publik bertanya langsung kepada Agus.

"Wah, tanya beliaulah (Agus Rahardjo). Saya tidak berani berkomentar," kata Luhut ketika menghadiri Talkshow yang bertajuk 'Manfaat Hukum yang Berkepastian' di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (22/2).

Bagi Luhut, baik masyarakat dan KPK, revisi ini terus dipolemikkan tanpa melihat substansi. Terlebih Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menerima hasil pembahasan DPR di rapat paripurna.

"Kenapa harus terburu-buru berpolemik sih. Kan Presiden belum menerima hasil rapat paripurna DPR," jelas mantan Kepala Staff Presiden itu.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan siap mundur dari jabatannya apabila Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) direvisi. Dia dengan tegas menolak revisi itu karena menilai bakal melemahkan KPK.

"Kalau revisi berjalan orang KPK harus mundur. Saya orang pertama yang menyatakan itu," kata Agus saat menghadiri diskusi bertajuk korupsi yang dihadiri sejumlah tokoh lintas agama di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Minggu (21/2).

Agus menyatakan hal tersebut karena diminta komitmennya oleh Budayawan Romo Benny Susetyo yang meminta seluruh pimpinan KPK dan segenap jajarannya mundur apabila revisi nantinya benar dilakukan. Bak gayung bersambut, Agus langsung lantang menyebut dialah orang pertama yang akan mundur.