Ini Penjelasan Satgas Covid-19 soal Perbedaan PPKM Darurat di Bali dan Pulau Jawa

Merdeka.com - Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Provinsi Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi memberi penjelasan tentang perbedaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Bali dan Pulau Jawa.

Salah satu bedanya, Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Bali sudah melakukan pengawasan PPKM Darurat mulai hari ini, Kamis (1/7). Sementara sesuai instruksi pemerintah pusat, PPKM Darurat baru berlaku pada Sabtu (3/7) mendatang.

"PPKM Darurat itu mulai tanggal 3 sampai tanggal 20, tetapi kita melakukan pengawasan mulai hari ini, tapi penegakannya mulai tanggal 3," jelas Dharmadi, saat dihubungi Kamis (1/7) malam.

Dia memaparkan, 7 daerah di Bali memberlakukan PPKM Darurat Level 3, karena statusnya masih zona oranye. Pada level ini, beberapa usaha tertentu masih boleh dibuka, seperti usaha makanan dan pedagang nasi jinggo di pinggir jalan. Namun, para pembeli tidak diperkenankan makan di tempat, tetapi harus dibawa pulang.

Selain itu, mal di Bali juga masih boleh buka, tetapi dengan batas waktu dan protokol kesehatan yang ketat.

"Kalau PPKM Darurat Bali itu masuk di level 3, jadi beberapa usaha boleh tetap melakukan kegiatannya tapi pembatasannya waktunya yang ketat. Perbedaannya pemberlakuannya saja. Karena, zona kita kan zona oranye," jelasnya.

"(Bedanya) usaha kegiatan saja. Kalau Jawa kan beda, level 4, mal tidak boleh buka, (kalau di Bali) boleh, tapi dibatasi waktunya," sambungnya.

Dia memaparkan, warung makan tetap dibatasi waktunya karena tidak ada yang bisa menjamin para pengunjung tidak makan di warung itu. "Sampai malam boleh, kalau pedagang nasi Jinggo (boleh jualan) tapi tidak boleh makan di tempat. Kalau warung menyiapkan tempat duduk, berani jamin. Kalau di delevery kan masih boleh," ujarnya.

Namun, aturan terkait PPKM Darurat di zona oranye atau level 3 ini masih dibahas. Sejauh ini pembatasan masih menggunakan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2021, yang merupakan peraturan PPKM biasa. Dalam aturan itu, pelaku usaha boleh buka hingga pukul 22.00 Wita.

"Akan ada revisi, (karena) mengikuti Kemendagri dan sore ini yang akan dibahas. Mudah-mudahan tidak ada yang berubah waktunya. Kalau berubah lagi diturunkan jam 21.00 Wita atau jam 20.00 Wita, iya kita harus tegakkan karena sementara ini jam 22.00 Wita. Itu PPKM biasa," ujarnya.

Dia memaparkan aturan PPKM Darurat di Bali selambatnya akan ditetapkan besok. "Kalau ada perubahan akan disampaikan hari ini, kita sedang bahas itu. Selambatnya besok (aturannya)," jelas Dharmadi.

Implementasi pengetatan aktivitas masyarakat pada ppkm darurat jawa bali final from merdekacom (mdk/yan)