Irman Gusman Serahkan Surat Pengakuan sebagai Eks Napi, PSU DPD di Sumbar Memenuhi Syarat
Usai Terima Surat Pengakuan Sebagai Eks Napi, KPU Sebut Penuhi Syarat Ikut PSU DPD RI Sumba
Irman Gusman menjadi terpidana kasus suap impor gula Perum Bulog.
Irman Gusman Serahkan Surat Pengakuan sebagai Eks Napi, PSU DPD di Sumbar Memenuhi Syarat
Irman Gusman dipastikan bisa mengikuti pemungutan suara ulang (PSU) DPD RI Dapil Sumbar pada 13 Juli mendatang. Keputusan tersebut setelah KPU Sumbar menyatakan dokumen Irman Gusman memenuhi syarat.
Diketahui, Irman Gusman bebas dari Lapas Kelas I A Sukamiskin tepatnya 26 September 2019 terkait kasus suap impor gula Perum Bulog.
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sumbar Ory Sativa Syakban mengatakan, pada Jummat (21/6) pagi KPU Sumbar telah menerima dokumen bukti administrasi pengumuman secara jujur dan terbuka perihal jati diri Irman Gusman sebagai mantan terpidana.
Setelah menerima dokumen yang disampaikan Tim LO Irman Gusman tersebut, KPU Sumbar melakukan verifikasi administrasi.
"Hasilnya menunjukkan bahwa dokumen tersebut memenuhi syarat. Selanjutnya, dokumen tersebut akan diteruskan ke KPU RI untuk proses selanjutnya," kata Ory melalui keterangan tertulisnya diterima merdeka.com.
Langkah berikutnya, KPU RI akan menetapkan perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) DPD RI Dapil Sumbar.
"Sesuai jadwal, KPU RI pada 22 Juni ini akan mengumumkan DCT DPD Dapil Sumbar yang akan menjadi peserta Pemungutan Suara Ulang. PSU dijadwalkan digelar pada 13 Juli 2024," katanya.
Bersamaan dengan itu, KPU Sumbar bersama KPU kabupaten dan kota juga mempersiapkan penyelenggara ad hoc Pilkada 2024, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Mereka akan diberikan tugas tambahan untuk menyelenggarakan PSU DPD RI Dapil Sumbar serta mempersiapkan pencermatan terhadap DCT, Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang akan menggunakan hak pilihnya.
KPU Sumbar akan menggelar rapat koordinasi dengan stakeholder terkait untuk membahas persiapan pelaksanaan PSU.
"Langkah ini diharapkan dapat memastikan kelancaran proses pemilu dan keterlibatan aktif dari semua pihak yang terkait," pungkasnya.
