Isu Munaslub Lengserkan Airlangga Bikin Senior-Senior Golkar Turun Gunung

Sejumlah senior Golkar menilai Munaslub menurunkan marwah partai.

Sejumlah senior Golkar kompak menolak Munaslub.

Isu Munaslub Lengserkan Airlangga Bikin Senior-Senior Golkar Turun Gunung

Partai Golkar diguncang isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) jelang Pemilu 2024. Sejumlah politisi yang mengatasnamakan eksponen pendiri Golkar mendorong Munaslub. Eksponen ini diprakarsai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Soksi Lawrence TP Siburian, Anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam, dan politikus senior Golkar Zainal Bintang. Dorongan Munaslub ini disampaikan pertama kali dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (12/7).

Lawrence mengatakan, desakan Munaslub ini karena tidak jelasnya arah Golkar menjelang Pemilu 2024. Menurutnya, hanya Partai Amanat Nasional (PAN) yang berpeluang berkoalisi dengan Golkar.

"Kami sudah tahu kok, tinggal PAN yang bisa berkoalisi. (Elektabilitas) PAN punya 7 persen, Golkar punya 14 persen, kalau digabung 21 persen. Kalau bergabung, maju pasti kalah. Pasti kalah. Sejuta persen pasti kalah,”

ujar Lawrence.

merdeka.com

Lawrence juga mengatakan, Airlangga yang dipilih sebagai bakal calon presiden Golkar untuk Pemilu 2024, tak kunjung bergerak. Oleh karena itu, eksponen pendiri Golkar mendorong agar segera dilakukan Rapimnas, lalu Munaslub. Dalam konferensi pers itu, Lawrence secara simbolis juga menyerahkan surat terbuka kepada Ridwan Hisjam untuk diteruskan ke DPP Golkar. “Menggantikan Pak Airlangga dari Ketua Umum Partai Golkar untuk kebesaran dan kemajuan Partai Golkar,” kata Lawrence.

Adanya wacana Munaslub ini memantik kritik dari Dewan Kehormatan Partai Golkar. Bahkan, mereka mengeluarkan surat resmi terkait sikap Dewan. Pada surat yang ditandatangani Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tandjung pada 2 Agustus 2023 itu, terdapat lima poin sikap. Salah satunya meminta agar wacana Munaslub dihentikan. Selain mengeluarkan surat, tiga ketua dewan Golkar melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Mereka adalah Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tandjung, dan Ketua Dewan Pakar Agung Laksono.

"Para ketua dewan menyerahkan keputusan terkait pasangan koalisi atau nama capres-cawapres pada Ketua Umum Airlangga Hartarto. Mereka menegaskan, hal ini merupakan mandat dari Munas (Musyawarah Nasional) 2019 yang dikuatkan pada Rapimnas (rapat pimpinan nasional) 2020 serta Rakernas (rapat kerja nasional),"

kata Lodewijk.

merdeka.com

Airlangga, selepas pertemuan itu, menilai dukungan terhadap dirinya memudahkan Golkar untuk membangun komunikasi dengan partai politik lain, terutama dalam berkoalisi dan menentukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang bakal didukung oleh partai. Dukungan itu juga menjadi bukti Golkar pada seluruh tingkatan tetap solid.

"Dukungan ini memudahkan Partai Golkar untuk berkomunikasi dengan partai-partai yang lain. Dan dengan soliditas dengan seluruh jajaran saya optimistis Partai Golkar bisa meraih kemenangan di Pemilu 2024,"

kata Airlangga.

merdeka.com

Aburizal Bakrie Minta Kader Golkar Bersatu Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) meminta seluruh kader menolak Munaslub dan tetap solid serta bersatu untuk memperkuat pemenangan Partai Golkar di Pemilu 2024. Dia menekankan hanya dengan bersatu dan solid Golkar akan bergerak menuju kemenangan. "Saya meminta seluruh kader bersatu dan menyampingkan dan menolak dengan tegas tindakan kontraproduktif, seperti wacana Munaslub. Karena hal itu bisa mengganggu sekaligus merugikan Partai Golkar dalam mempersiapkan diri untuk menyongsong Pemilu 2024," tutur Aburizal melalui siaran pers.

Aburizal mengapresiasi atas pernyataan Presiden Joko Widodo yang menegaskan tidak ikut campur dengan urusan dan atau dinamika internal Partai Golkar.

"Presiden sangat menghormati dan memahami mekanisme organisasi Partai Golkar, khususnya terkait pergantian kepemimpinan," ujar Aburizal.

Aburizal kembali mengingatkan sesuai keputusan Musyawarah Nasional Partai Golkar tahun 2019 yang kemudian diperkuat kembali lewat Rapimnas Golkar 2021 memutuskan bahwa Munas Partai Golkar akan digelar pada tahun 2024. "Saya meminta seluruh kader Golkar menaati keputusan Munas sebagai keputusan final dan tertinggi partai," ujar Aburizal.

JK Sebut Munaslub Turunkan Marwah Golkar Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 Jusuf Kalla (JK) juga tidak setuju dengan wacana Munaslub Golkar. Menurutnya, Munaslub bakal menurunkan marwah Golkar dan berimbas terhadap raihan suara pada Pemilu 2024 mendatang. "Sangat tidak setuju. Karena itu akan menurunkan marwahnya Golkar," kata JK usai kegiatan seminar Sekolah Politik dan Komunikasi Indonesia digelar Puskapol UI di gedung DPR, Jakarta, Senin (31/7).

JK menilai tidak perlu ada yang dievaluasi dari Golkar. Sebab menurut dia, Munaslub malah akan membuat Golkar sangat tergantung pada penguasa untuk menentukan koalisi pada Pemilu 2024 mendatang. "Semua partai tidak mandiri dalam penentuannya. Secara demokratis bahaya kalau gini terus. Partai harus mandiri. Apabila partai diganggu lagi, makin kacau negeri ini," ujar JK. "Airlangga sudah diberikan mandat, masa mau dipecah lagi. Jangan Golkar dilibatkan situasi yang sulit. Siapapun yang pahami itu, ini soal organisasi harus bersatu," ujar Wapres periode 2014-2019 ini.

Menurut JK, jika tidak ada perpecahan dan bersatu maka Golkar akan menang di tingkat eksekutif maupun legislatif. JK juga mempertanyakan sosok pengganti Airlangga yang layak tidak terpilih lagi menjadi ketua umum. "Kalau Pak Airlangga tidak terpilih, siapa sih yang memastikan siapa yang terpilih. Yang penting terpilih dalam artian legislatif dan eksekutifnya kalau kita bersatu. Baru mau penyusunan pecah begini. Orang yang bicara itu semuanya bicara sama saya. Bersatu aja belum tentu, menang apalagi tidak bersatu," kata JK

Akbar Tandjung Minta Hentikan Manuver Dorong Munaslub Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung kembali meminta seluruh pengurus dan kader Golkar menjaga kekompakan dan soliditas partai. "Dengan demikian wacana mengenai penyelenggaraan Munaslub yang dilontarkan beberapa aktivis partai, agar dihentikan," kata Akbar dalam pernyataan sikap Dewan Kehormatan Golkar, Kamis (3/8).

Akbar meminta seluruh jajaran Partai Golkar fokus persiapan Pemilu 2024. Supaya partai berlambang beringin ini menjadi pemenang pada pesta demokrasi tahun depan.

“Untuk itu, DPP Partai Golkar segera melakukan pertemuan dengan seluruh perangkat organisasi tingkat pusat dan daerah secara berjenjang, dengan secara aktif melibatkan organisasi yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar (Hastakarya)," ujar Akbar.

DPP Golkar diminta menyusun langkah strategis dan konkret untuk memastikan kemenangan partai di Pileg dan Pilpres 2024. DPP Golkar juga diminta konsisten menjadi partai pendukung Presiden Joko Widodo sampai akhir masa jabatan.