Jamaluddin Tewas Diduga Dibunuh, DPR Ingin Hakim Dikawal Polisi
Merdeka.com - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Taufik Basari menekankan, pentingnya meningkatkan pengamanan kepada Hakim di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan buntut dari kasus kematian Hakim PN Medan, Jamaluddin (55).
Dia mengatakan, selaiknya hakim mendapatkan pengamanan dari personel kepolisian. Mengingat tugas yang mereka emban dapat dikategorikan riskan dan berbahaya.
"Kita memandang memang ada kebutuhan untuk memberikan pengamanan terhadap para hakim di institusi pengadilan karena mereka senyatanya menghadapi hal-hal yang cukup berbahaya. Secara langsung mereka memutuskan berbagai perkara, menghukum seseorang, melalui putusan-putusan pengadilan," kata dia, saat ditemui, di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12).
-
Kenapa DPR RI apresiasi Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
-
Siapa yang di dampingi Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
-
Apa yang diminta Komnas HAM dari Polda Jabar? 'Sebagai salah satu upaya dalam memastikan penegakan hukum atas kasus tersebut, Komnas HAM kembali meminta keterangan Polda Jawa Barat,' kata Uli dalam keteranganya, Selasa (21/5).
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Siapa yang Hendarman Supandji tunjuk sebagai Jaksa Agung? Hendarman ditunjuk oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat Jaksa Agung menggantikan Abdul Rahman Saleh.
-
Kenapa DPR apresiasi Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat. Kejagung harus selalu zero tolerance terhadap oknum!
Menurut dia, selama ini memang ada pengamanan dari kepolisian, tapi hal itu hanya berlangsung pada saat persidangan atau jam kerja. "Tapi yang menjadi soal adalah bagaimana kemudian kita juga punya tanggung jawab untuk mengawal keamanan dari hakim dari kehidupan sehari-hari. Karena justru yang di luar persidangan itu banyak terjadi kejadian yang tidak kita inginkan," jelas Taufik.
"Oleh karena itulah maka perlu kita diskusikan teknis yang memungkinkan agar tujuan kita untuk melindungi para hakim ini dapat tercapai," imbuhnya.
Teknis Pengamanan
Terkait teknis pengamanan, lanjut dia, dapat didiskusikan oleh pihak Mahkamah Agung dan kepolisian. Selanjutnya dituangkan dalam bentuk kerja sama.
"Pertama diskusi dulu kemudian dituangkan dalam MoU terkait dengan pengamanan pada hakim. Termasuk di dalam anggaran dan sebagainya harus kita hitung. Karena jumlah hakim pun juga cukup banyak di seluruh Indonesia ini, termasuk juga jumlah PN-nya banyak. Ada yang di tempat-tempat yang jauh dan sebagainya," tegas dia.
Meskipun demikian, dia mengatakan, profesi hakim sudah seharusnya mendapatkan pengawalan laiknya para pejabat yang ada di daerah. Hal tersebut sebagai bentuk penghargaan terhadap profesi hakim.
"Menurut saya itu bisa dilakukan karena sama sebenarnya dengan pengamanan pejabat-pejabat daerah misalnya. Kalau kita memuliakan hakim sebagai profesi yang terhormat yang harus kita jaga martabat termasuk juga keamanannya, maka menurut saya hal ini sangat memungkinkan di pihak kepolisian untuk memberikan pengamanan khusus terhadap para hakim," tandasnya.
Diketahui, Hakim Jamalludin tewas di sebuah mobil Toyota Land Cruiser dengan nomor polisi BK 77 HD di areal kebun sawit Desa Suka Rame, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, Jumat (29/11).
Penemuan mayat ini berawal saat warga melaporkan terkait adanya sebuah mobil yang masuk ke areal perkebunan sawit. Warga kemudian melaporkan kepada kepala desa yang diteruskan ke Polsek Kutalimbaru.
Polisi periksa 18 saksi atas kasus dugaan pembunuhan itu. Polisi juga memeriksa orang terdekat sang hakim.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Kasus ini sangat memprihatinkan, korban tewas sia-sia karena perilaku oknum yang brutal," kata Habiburokhman.
Baca SelengkapnyaDalam rapat, anggota Komisi III Fraksi Partai Golkar, Rikwanto menyampaikan pesan.
Baca SelengkapnyaKapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Natanegara, Senin (4/11), menyebut kini JS dan BA telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Banten.
Baca SelengkapnyaKader Partai Gerindra itu menduga kuat pelaku merupakan beking tambang ilegal atas kasus ini.
Baca SelengkapnyaHal ini disampaikannya menyusul pernyataan Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono di Mapolresta Padang, Minggu (23/6).
Baca SelengkapnyaPDIP kembali memprotes keras tindak penganiayaan terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali. Mereka mendesak kasus tersebut diproses secara transparan.
Baca SelengkapnyaAksi penembakan dilakukan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar terhadap Kasat Reskrim Polres Solok AKP Ulil Ryanto Anshari
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni menegaskan, polisi harus mengedepankan hak asasi manusia (HAM) dalam setiap menjalankan tugasnya, termasuk saat patroli.
Baca SelengkapnyaBrigadir Setyo Herlambang ajudan Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara) Irjen Daniel Aditya Jaya ditemukan tewas bersimbah darah.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menaruh harapan besar pada jajaran kepolisian dalam mengusut kasus ini.
Baca SelengkapnyaTerlihat, AKP Dadang tidak diborgol dan dikawal seperti pejabat
Baca SelengkapnyaKomisi III kembali menyinggung kasus tewasnya tahanan di Polres Kota Palu.
Baca Selengkapnya