Follow
Jokowi diminta nonaktifkan Komjen Budi agar tak ganggu proses hukum
Merdeka.com - Puluhan orang yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Polri menggelar demonstrasi di depan Istana Negara. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan.
Tibiko Zabar, sebagai anggota koalisi sekaligus media campaign ICW mengatakan, tuntutan yang mereka suarakan ialah pencabutan pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri oleh PresidenJoko Widodo.
"Mencabut pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri," kata Tibikor saat orasi di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/1).
-
Siapa yang mengajukan gugatan praperadilan? Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaeman mengabulkan permohonan gugatan sidang praperadilan oleh pihak pemohon yakni Pegi Setiawan terhadap Polda Jabar.
-
Dimana Budi Gunawan menyampaikan pernyataan tersebut? 'Judi online sudah seperti wabah dan penyakit yang menjangkiti beragam kalangan. Dari fakta itu, ini masuk dalam kondisi darurat. Kami dari desk judi online telah dan akan terus melakukan penindakan upaya hukum dan pemblokiran situs dan aliran dana untuk pencegahan judi online,' jelasnya saat menyampaikan Pencapaian Kinerja Desk Pemberantasan Perjudian Daring dan Desk Keamanan Siber dan Pelindungan Data di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) di Jakarta, Kamis (21/11).
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Apa gugatan yang dilayangkan ke Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
Selain itu, para demonstran juga menuntut agar Budi Gunawan dinonaktifkan sebagai Kalemdikpol. Sebab dengan penonaktifan itu, proses hukum dapat berjalan baik dan tidak mengganggu institusi Polri.
Para demonstran yang merupakan gabungan dari sejumlah LSM itu juga menyampaikan agar Presiden melibatkan KPK dan PPATK dalam penentuan calon Kapolri.
"Agar Presiden dapat memilih calon yang berintegritas dan bersih dari korupsi," tambahnya.
Bahkan dalam orasinya, Tibiko menegaskan agar Presiden Jokowi mengabaikan desakan sejumlah partai politik untuk melantik Budi Gunawan.
"Mengabaikan desakan Parpol yang menjarah hak prerogatif Presiden dalam menentukan calon Kapolri," pungkasnya.
Selain diisi dengan orasi, aksi itu juga memiliki agenda penyerahan 31 petisi yang ditandatangani secara online melalui www.change.org, kepada Presiden Jokowi. Petisi online itu menggunakan tanggar alias tanda pagar "tarikbudi".
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Komjen (Purn) Budi Waseso atau Buwas menanggapi soal namanya disebut dalam Sidang Sengketa Hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya
Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis menyatakan informasi dari Butet laporan tersebut sudah dicabut
Baca Selengkapnya
Pengadilan Negeri (PN) Bandung, mengabulkan praperadilan yang diajukan oleh Pegi Setiawan.
Baca Selengkapnya
Mahfud mengatakan, tidak boleh ada lagi tindakan intimidasi terhadap pelaku seni yang dilakukan di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo menjawab usulan agar pimpinan KPK dinonaktifkan di tengah kasus dugaan pemerasan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca Selengkapnya
Johan Budi merespons rasa penasaran awak media tentang sikap Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri perihal tersebut.
Baca Selengkapnya
Menurut Koordinator Stafus Presiden Ari Dwipayana, Presiden Jokowi sudah menjelaskan kasus korupsi yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto.
Baca Selengkapnya
Kuasa hukum Anies-Muhaimin, Heru Widodo, menegaskan pihaknya tidak keberatan jika Hakim Konstitusi tidak memanggil Jokowi
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menanggapi putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya
Hamdan mengatakan, DPR seharusnya gunakan hak konstitusional menanyakan ini kepada Presiden atau gunakan hak angket.
Baca Selengkapnya
Johanis menjelaskan Firli sudah tidak lagi memiliki wewenang seperti mengambil keputusan.
Baca Selengkapnya
"Saya putuskan untuk mencabut laporan, apa yang disampaikan dr Rocky Gerung saya pikir lama-lama jadi benar juga."
Baca Selengkapnya