Jokowi kepentok Dewan

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ditegur Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi karena APBD 2013 belum disahkan. Teguran Mendagri itu tidak mengherankan. Sebab banyak gagasan dan rencana Jokowi yang terang-terangan ditentang oleh anggota DPRD DKI Jakarta, khususnya dari fraksi besar, Partai Demokrat dan PKS.

Jangankan gagasan dan rencana kerja yang menyangkut penggunaan anggaran daerah, pernyataan dan tindakan Jokowi di lapangan pun sering jadi bahan ejekan. Mulai dari tuduhan kurang kerjaan, cari muka, hingga pencitraan. Bahkan ketika banyak orang mengapresiai keberhasilan festival malam tahun baru yang membuat seluruh warga Jakarta gembira, orang Demokrat dan PKS tetap saja nyinyir.

Tentu tidak masalah dengan sikap orang Demokrat dan PKS itu. Sebagai anggota Dewan, tugasnya adalah mengritisi gubernur. Mereka menjalankan fungsi pengawasan. Yang jadi masalah adalah apabila fungsi pengawasan itu berubah menjadi asal kritik, asal komentar, asal beda, dan asal bunyi.

Pada titik inilah semua yang “asal” itu bisa jadi petaka bersama. Sebab semua yang “asal” itu sesungguhnya berpangkal dari kepentingan berbeda. Masih untung jika perbedaan itu menyangkut kepentingan partai, karena perbedaan di wilayah ini bisa dibicarakan. Toh kepentingan partai juga berarti kepentingan orang banyak, setidak-tidaknya kepentingan anggotanya yang jumlahnya banyak.

Jadi masalah jika semua yang “asal” itu bersumber dari kepentingan pribadi masing-masing anggota Dewan. Sungguh tidak gampang untuk menyelesaikan, karena rentang kepentingan pribadi itu nyaris tidak terbatas: mulai dari jalan depan rumah minta diaspal, nitip calon pegawai daerah, menyebut perusahaan pemenang tender, kebijakan yang menguntungkan rekanan, hingga uang sidang pengesahan.

Di sinilah Jokowi menghadapi inti masalah. Jika Perda APBD 2013 tidak segera disahkan, Jokowi harus menggunakan APBD 2012. Jadilah petaka bersama, karena APBD 2012 tidak memuat program kerja Jokowi yang sudah dijanjikan kepada rakyat Jakarta. Tetapi tidak mudah juga buat Jokowi untuk meyakinkan orang-orang Partai Demokrat dan PKS yang masing-masing membawa kepentingan pribadi.

Inilah riil politik Jakarta, sesuatu yang tidak ditemui Jokowi saat memimpin Surakarta. Di kota itu Jokowi mendapat dukungan penuh dari PDIP yang menguasai kursi mayoritas Dewan. Jika pun ada orang PDIP yang macam-macam, Jokowi cukup mengatakan, “Saya sudah konsultasi ke pimpinan partai. Ini jadi keputusan partai.” Anggota PDIP mana berani melawan kebijakan partai? Mau dipecat?

Sedangkan di DKI Jakarta, Partai Demokrat dan PKS menguasai mayoritas Dewan. Perbedaan ideologi dan partai, jelas tidak memungkinkan Jokowi melaporkan ulah orang-orang Partai Demokrat dan PKS di Dewan ke pimpinan partainya. Partai bisa saja sepakat dengan program Jokowi yang memang populis, tetapi apakah kedua partai serius menertibkan anggotanya?

Jangan-jangan anggota Partai Demokrat dan PKS di Dewan, tak hanya mengemban misi pribadi sendiri, tapi juga kepentingan pribadi pimpinan partai. Bukankah dengan gampang pimpinan partai memanipulasi kepentingan pribadi sebagai kepentingan partai?

Yang mengherankan, meski sudah hampir tiga bulan berkuasa, tidak ada petunjuk jelas, bahwa anggota PDIP dan Partai Gerindra di Dewan mendukung rencana kerja Jokowi. Mereka seperti bungkam, tidak kuasa bicara. Padahal setiap hari wartawan Dewan mengerumuninya.

Apakah ini pertanda, bahwa mereka juga sedang mencari peluang pribadi dalam kepemimpinan Jokowi? Jangan-jangan PDIP dan Partai Gerindra juga tak peduli dengan sukses kepemimpinan Jokowi. Mereka hendak melanjutkan tradisi: bagi-bagi anggaran. Mau apa jadinya Jakarta jika tradisi buruk itu diteruskan? (mdk/tts)