Follow
Jusuf Kalla Dukung Upaya Pencegahan Radikalisme di Masjid
Merdeka.com - Rencana Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memetakan masjid di Indonesia agar menangkal paham radikalisme direspon Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla. Bahkan JK menyinggung seharusnya polisi memeriksa rumah kontrakan untuk menangkal paham radikalisme.
JK menegaskan tidak pernah ada kegiatan untuk mengacaukan negara dengan paham radikalisme dari masjid. Ia menegaskan tidak pernah ada baiat ke kelompok ekstrem yang dilakukan di masjid.
"Tak pernah ada di baiat di masjid, macam-macam," ujarnya kepada wartawan usai silaturahmi dengan pengurus Masjid Al Markaz Makassar, Jumat (28/1).
-
Kenapa Jusuf Kalla dukung larangan speaker luar masjid? 'Sejak dulu juga kami di dewan masjid, DMI itu mengatur itu bahwa sound system yang keluar itu hanya boleh Azan dan juga pengajian. Awal paling hanya 5 -10 menit, tidak boleh lebih dari itu,' ujarnya usai melantik Pengurus Masjid Al Markaz Al Islami Makassar, Minggu (10/3).
-
Apa pendapat Jusuf Kalla tentang speaker masjid? 'Masjid harus syahdu, karena itu kalau pidato atau dakwah atau tabligh-nya sampai keluar itu malah warga tidak dengar juga. Hanya suaranya yang keras, tapi tidak dipahami,' imbuhnya.
-
Bagaimana cara Jusuf Kalla ingin agar suasana masjid syahdu? JK mengatakan, masjid seharusnya dalam kondisi syahdu. Jika setiap masjid memakai sound system luar, bukan tak mungkin masyarakat umum akan terganggu. 'Supaya ada syahdu, ibadah itu perlu syahdu. Kalau terlalu besar sound sistemnya masjid yang lain saling berhadapan itu. Jadi jangan suara sond system antara masjid suaranya saling berhadapan, harus syahdu,' tuturnya.
-
Di mana masjid itu? Masjid Fatimah Umar di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar viral karena hendak dijual.
-
Bagaimana toleransi di Masjid Jami? Tak hanya itu, pihak Masjid Jami juga bertoleransi dengan mengecilkan pengeras suara saat pelaksanaan pengajian apabila berbarengan dengan acara ibadah di Kelenteng Kong Fuk Miau.
-
Kenapa Cak Imin kaitkan AMIN dengan larangan kampanye di masjid? 'Amin,' jawab masyarakat. 'Singkatannya apa AMIN? Anies-Muhaimin. Jadi ono (ada) yang salat, sing nggak seneng (yang nggak suka) sama AMIN, moso (masak) 'waladdolin qobul' nggak mungkin. Nggak mungkin,' ucap Cak Imin.
Mantan Wakil Presiden (wapres) ini menyebut aksi radikalisme justru berasal dari rumah kontrakan. Seperti aksi-aksi pembuatan bom, membentuk kelompok-kelompok dan jaringan, bahkan membuat aksi radikalisme.
"Kalau masalahnya begitu. Periksa semua rumah-rumah kontrakan," tegas JK lagi.
JK mengaku mempersilakan penegak hukum untuk menindak tegas jika ada pihak-pihak yang menjadikan masjid untuk memberontak pada negara dengan menyebarkan paham radikalisme. "Silakan ditangkap. Tapi tidak secara umum masjid begitu," tegasnya.
Terkait isi ceramah di masjid yang mengkritik pemerintah, JK mengaku hal tersebut tergantung dari tema yang disampaikan. Meski demikian, JK menegaskan hal tersebut hanya sebatas kritik, bukan radikalisme.
"Kalau ada yang mengkritik itu saya yakin sifatnya untuk amar makruf nahi mungkar. Bukan dalam rangka meruntuhkan negara," ucapnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Agama harus mejadi perekat, maka tempat ibadah bukan menjadi tempat pemecah belah.
Baca Selengkapnya
JK mengajak seluruh umat Islam di Indonesia untuk menyiapkan waktu untuk melakukan introspeksi diri dalam menyambut Ramadan.
Baca Selengkapnya
"Sebenarnya kita mengawasi semua kegiatan, mulai dari masjid lembaga pemerintah, dari upaya radikalisme," kata Wapres.
Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla mengajak umat Islam menjaga persatuan dan kesatuan pascapemilihan umum (Pemilu) 2024.
Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla akhirnya mengungkapkan sosok capres pilihannya.
Baca Selengkapnya
Kepolisian menegaskan kepada semua pihak agar tidak melakukan kampanye politik di dalam tempat ibadah.
Baca Selengkapnya
Perlu adanya upaya penyuluhan kepada para pengurus terkait hal tersebut.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan, masjid harus menjadi tempat mempersatukam keberagaman Indonesia.
Baca Selengkapnya
Harapannya tidak adanya perpecahan atau memecah belah bangsa.
Baca Selengkapnya
Tujuan BNPT atas wacana itu mengontrol tempat ibadah dari kegiatan radikalisme.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 34 DPW menyampaikan pandangan umum dan penilaian pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan utusan dari DPW dan DPD se-Indonesia.
Baca Selengkapnya
Kemenag tegaskan tidak ada larangan penggunaan pengeras suara di masjid dan musalla saat azan
Baca Selengkapnya