Kabareskrim ancam hukum polisi yang tak netral di Pilkada

Merdeka.com - Kabareskrim Polri Komjen Pol Anang Iskandar memperingatkan anggotanya agar bersikap netral dalam gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak Desember nanti. Menurutnya, apabila ditemukan ada anggota yang memihak kepada salah satu calon kepala daerah maka tak segan-segan memberikan sanksi.

"Dalam kesempatan itu, Polri bersikap netral dan tidak ikut atau membantu salah satu pihak calon kepala daerah. Dalam kehidupan politik, Polri tidak boleh melibatkan diri pada kehidupan politik praktis. Netralitas polri tidak hanya menyangkut lembaga atau institusi saja melainkan juga personal," kata Anang di Jakarta, Selasa (6/10).

Anang menuturkan bahwa netralitas Polri sudah tertuang dalam Perkap Nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri. Hal itu tertuang jelas dalam pasal 6 huruf H dab pasal 12.

"Pasal 6, setiap anggota polri wajib bersikap netral dalam kehidupan berpolitik. Pasal 12, setiap anggota dilarang menjadi anggota atau pengurus parpol, menggunakan hak memilih dan dipilih. Serta melibatkan diri pada kegiatan politik praktis," jelas Anang.

Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) ini menegaskan bahwa apabila ditemukan anggota Polri melakukan berpihak kepada salah satu calon adalah bentuk pelanggaran. Nantinya, kata dia, sanksi dapat diberikan berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

"Itu ada dalam pasal 21, sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH, yang melakukan pelanggaran kalau Polri diketahui menjadi anggota dan pengurus partai, kemudian telah diperingatkan tapi tetap mempertahankan statusnya," pungkasnya.