Kampanye hitam serang Sandiaga, Bawaslu akan tindak lanjuti jika ada laporan
Merdeka.com - Kampanye hitam mulai menyerang calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno. Kampanye hitam yang menyerang pribadi Sandiaga itu beredar di jejaring internet melalui sebuah situs.
Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sudah berkoordinasi dengan institusi pemerintah dan penegak hukum untuk menindak kampanye hitam yang mencoreng pelaksanaan pemilu. Masing-masing sudah punya tugas.
"Kampanye hitam kita menindaknya bersama kementerian komunikasi dan informasi (Kemenkominfo), kalau ada ujaran kebencian takedownnya di Kemenkominfo, kita hanya bisa mengawasi," ujar anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (25/9).
-
Bagaimana Bawaslu menangani pelanggaran Pemilu? “Jika ada informasi pelanggaran, Bawaslu di Jawa Tengah akan mengutamakan pencegahan. Jika pencegahan sudah dilakukan tapi tetap terjadi pelanggaran, maka pengawas pemilu akan memproses penanganan pelanggaran,“
-
Bagaimana cara menangani pelanggaran pemilu? Penanganan perkaranya dilakukan oleh Bawaslu dan kepolisian.
-
Kenapa Bawaslu Jateng menangani pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Bagaimana cara mengatasi Tindak Pidana Pemilu? Dalam menghadapi tindak pidana pemilu, penting bagi pemerintah, lembaga pemilihan, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam mengimplementasikan langkah-langkah preventif dan penegakan hukum yang efektif.
-
Siapa yang bertugas menangani pelanggaran pemilu? Mekanisme penanganan pelanggaran pemilu melibatkan lembaga penegak hukum seperti KPU, Bawaslu, dan kepolisian.
-
Bagaimana pelanggaran administrasi Pemilu ditangani? Pengawas Pemilu memiliki peran kunci dalam mendeteksi dan menyelidiki dugaan pelanggaran administrasi. Mereka menyampaikan rekomendasi dan berkas hasil kajian dugaan pelanggaran administrasi kepada instansi terkait seperti KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai tingkatan.
Dia meminta pihak yang dirugikan agar melaporkan adanya serangan kampanye hitam. Bawaslu akan menindaklanjuti dan memfasilitasi untuk penyelesaian.
"Kita juga lagi membicarakan dengan Cyber crime Mabes Polri untuk menindaklanjuti, intinya kalau ada laporan kita pasti tindaklanjuti, tapi kalau ada temuan dari kita, pasti disampaikan, namun tidak semua penindakannya itu ada di kita. Di media sosial itu tidak bisa kita tindak, ada lembaga lain yang bisa menindak," sambungnya.
Afifudin mengaku belum melihat isi kampanye hitam yang menyudutkan Sandiaga. Hanya saja, ini menjadi peringatan bagi aparat kepolisian dan Kemenkominfo untuk memblokir situs-situs yang berisi kampanye hitam dan berita bohong.
"Tergantung kontenya, kita belum lihat juga itu, belum ada laporan juga, laporin saja kalau ada," tutupnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Fenomena ini dikhawatirkan akan berdampak buruk pada kualitas proses demokrasi hingga berpotensi menimbulkan konflik antar pendukung calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaPelanggaran pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan dalam proses pemilihan umum suatu negara.
Baca SelengkapnyaKetua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku pihaknya telah menerima surat dari PPATK terkait transaksi janggal pada masa kampanye.
Baca SelengkapnyaLaporan dibuat TPDI itu dilakukan Petrus Selestinus, Roy Suryo dan empat orang lainnya pada Senin (4/3).
Baca SelengkapnyaBerikut alur penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia beserta jenis-jenisnya.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan itu ditunda untuk mencegah black campaign dilakukan lawan politik.
Baca SelengkapnyaGerindra merespons adanya penggelembungan suara terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Baca SelengkapnyaMelakukan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan memperhatikan tempat yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca SelengkapnyaPilkada Jateng diwarnai dengan dugaan pengerahan kepala desa (kades) untuk mendukung salah satu paslon cagub cawagub.
Baca SelengkapnyaKerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca SelengkapnyaVideo dugaan kampanye dalam gereja di Sulawesi Selatan tersebar di media sosial (medsos). Kasus itu menjadi perhatian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
Baca Selengkapnya