Kasus Suap Proyek Meikarta Jadi Pelajaran Rumitnya Perizinan

Merdeka.com - Kasus suap proyek Meikarta hingga kini masih ditangani penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK sudah menjerat 9 orang tersangka berasal dari birokrat hingga pihak swasta kelas kakap yakni petinggi Lippo Group.

Praktisi hukum Erwin Kallo mengatakan kasus suap proyek tersebut harus jadi pelajaran rumitnya proses perizinan. Dia menilai suap dan pungli dalam pembangunan proyek properti menjadi hal yang lumrah terjadi karena perilaku birokrasi yang belum sehat.

"Tidak ada proyek properti di Indonesia yang tidak pakai suap atau pungli. Kenapa itu terjadi? Karena memang rentang perizinannya itu terlalu panjang dan terlalu banyak. Satu proyek properti di Indonesia tidak berhubungan hanya dua instansi, yaitu Kementerian Luar Negeri dan TNI, di luar itu semua berurusan," ujar Erwin dalam keterangannya, Senin (19/11).

Dalam kasus yang kerap terjadi, lanjut Erwin, pengembang terpaksa membayar jika izin pengerjaan proyek berjalan mulus.

"Suap itu bukan berarti ada masalah. Tidak ada masalah pun harus suap. Di Indonesia ini benar pun pakai ongkos. Bayar itu untuk apa? Untuk percepatan, karena bisnis itu masalah waktu," tambah Erwin

Perilaku tak terpuji itu dinilai tak terlepas dari rumit dan banyaknya perizinan yang mesti diurus oleh pengembang. Seperti, pembebasan lahan, sertifikasi tanah, sampai izin mendirikan bangunan (IMB) pun para pengembang sudah dikenakan pungli.

"Kalau Anda tidak mau menjalankan itu ya tidak bakal jalan proyeknya. Anda mau urus IMB, bayar, dan mana ada yang nggak bayar di Republik ini. Ada ketidakikhlasan dari aparat birokrasi itu untuk mempermudah tanpa mereka mendapatkan sesuatu," katanya.

Hingga saat ini, sembilan orang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap perizinan proyek Meikarta. Kasus ini turut menyeret Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.