Kemendagri Gelar Rakornas Dukcapil 2023, Perkuat Layanan Publik dan Pemilu 2024

Merdeka.com - Dunia global dihadapkan pada krisis multidimensi atau sering disebut the perfect storm dalam beberapa waktu mendatang. Krisis multidimensi itu berupa inflasi yang tinggi, kontraksi ekonomi menuju resesi, dan situasi geopolitik yang tidak pasti.

Di lain pihak, sedang terjadi 10 trend global sampai tahun 2045 yang sering disebut dengan megatrend 2045. Perubahan tersebut berlangsung secara mendasar dan belum diketahui skala waktunya.

Mewaspadai kondisi global tersebut, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah penting untuk penguatan perekonomian nasional, dibarengi dengan penguatan birokrasi berkarakter dan kebijakan berdampak.

Langkah ini diperlukan untuk mengantisipasi tantangan pembangunan seperti kompleksitas permasalahan publik, transformasi digital, kebijakan berbasis data dalam Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), keterbukaan pemerintah, pergeseran budaya, dan orientasi kewilayahan. Tahun 2024, Indonesia menggelar Pemilu yang merupakan pesta demokrasi untuk menentukan masa depan Indonesia lima tahun ke depan.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan meski tidak berkaitan secara langsung, aparatur Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu ambil bagian untuk menekan dampak resesi global dan mensukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024. Hal itu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang konstitusi amanatkan.

"Untuk itu, momentum Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Rakornas Dukcapil) kali ini sangat strategis dengan mengangkat tema Digitalisasi Adminduk untuk Pelayanan Publik dan Pemilu 2024," kata Zudan saat Rakornas Dukcapil, Kamis (9/2).

Tujuan Rakornas antara lain untuk menyamakan persepsi, menyusun langkah-langkah strategis serta mengoptimalkan aksi nyata jajaran Dukcapil dari pusat sampai daerah dalam upaya peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan, penguatan digitalisasi Adminduk untuk memudahkan pelayanan publik. Kemudian mendorong integrasi dan digitalisasi data kependudukan dengan layanan publik lainnya, serta menyediakan data kependudukan yang akurat demi suksesnya Pemilu 2024.

Zudan menyampaikan, sejauh ini jajaran Dukcapil sudah sukses dalam perekaman KTP-el sebanyak 199.781.570 jiwa (99,37%), membuat akta kelahiran sebanyak 78.138.395 atau 97,86%, Kartu Identitas Anak sebanyak 37.394.318 keping (48.82%), pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik pusat dan daerah sebanyak 5.371 lembaga, Buku Pokok Pemakaman (BPP) sebanyak 307.379, inovasi pelayanan seperti jemput bola, layanan terintegrasi, cetak dokumen di RS/Faskes, layanan online, dan antar dokumen.

"Kami juga meningkatnya kualitas SDM aparatur Dukcapil, sehingga bisa meraih berbagai penghargaan dan apresiasi dari berbagai lembaga nasional dan internasional,” ujar Zudan.

Melalui Rakornas, Zudan berharap bisa menguatkan komitmen dan menyamakan persepsi jajaran Dukcapil pusat dan daerah guna mendukung kemudahan pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemilu 2024, mendorong integrasi dan digitalisasi data kependudukan dengan layanan publik lainnya.

"Kita terus berusaha meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dengan menghadirkan berbagai inovasi dan perbaikan terus menerus," kata Zudan.

Rakornas Dukcapil 2023 diselenggarakan secara hybrid, 8-10 Februari 2023. Peserta sebanyak 1.066 hadir secara langsung, antara lain kepala dinas/biro yang menangani administrasi kependudukan provinsi dan kabupaten/kota, sekretaris Dinas Dukcapil atau kepala bidang yang menangani digitalisasi Adminduk kabupaten/kota. (mdk/eko)