Kementan Ungkap 5 Masalah Penyaluran Pupuk Subsidi ke Daerah

Merdeka.com - Direktur Pupuk dan Pestisida, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Muhammad Hatta mengatakan, ada lima potensi masalah terkait penyaluran pupuk subsidi ke daerah. Yaitu perembesan antarwilayah, kelangkaan, mark up harga eceran tertinggi (HET) di tingkat petani, alokasi menjadi tidak tepat sasaran hingga produktivitas tanaman menurun.

Menurut Hatta, dampak dari persoalan distribusi pupuk subsidi ini menyebabkan turunnya produktivitas tanaman para petani.

"Memang masalah tadi akan berdampak lebih lanjut bagi turunnya produktivitas tanaman. Disebabkan petani tidak menggunakan tepat waktu dan jumlahnya," kata Hatta dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (1/11).

Hatta menegaskan Kementan melibatkan multi pihak dalam pengaturan tata kelola pupuk bersubsidi. Artinya, Kementan tidak bekerja sendiri dalam mengurus pupuk bersubsidi. Seperti di tingkat perencanaan dijalankan Kementan, penyaluran oleh PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), verifikasi dan monitoring dibantu pemerintah daerah.

Sedangkan untuk kebijakan tata kelola pupuk bersubsidi, meliputi lima tahapan. Pertama, perencanaan. Dalam hal ini menjadi tanggung jawab Kementan, terutama penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) oleh kelompok tani didampingi penyuluh, termasuk menginput data, verifikasi, validasi melalui sistem e-RDKK.

Kedua, pengadaan dan penyaluran pupuk oleh PT PIHC dari Lini I-II-III-IV-Petani (yang terdaftar padai sistem eRDKK) sesuai Permendag No. 15/2013.

Ketiga, pelaksanaan supervisi secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten provinsi dan pusat, pengawasan oleh Tim KP3 (Unsur Dinas dan aparat hukum).

Keempat, kegiatan verifikasi dan validasi penyaluran dilakukan secara berjenjang oleh tim verifikasi vaktual mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pusat melalui Dashboard Bank (Kartu Tani) dan sistem eVerval (KTP) berbasis android/T-Pubers.

Kelima adalah pembayaran meliputi PT PIHC mengajukan usulan pembayaran dilengkapi dokumen sesuai persyaratan. Namun sebelumnya dilakukan verifikasi dokumen dan lapangan (sampling) oleh Tim Verval Kecamatan sampai Pusat. "Nah pengajuan pembayaran ke KPPN," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Ditjen PSP Gunawan menjelaskan, bahwa pupuk sebagai salah satu sarana produksi yang sangat strategis bagi pertanian. Tidak saja mempengaruhi capaian produksi, tetapi berdampak sosial sangat luas karena menjangkau sekitar 17 juta petani di 6.063 kecamatan, 489 kabupaten dan 34 provinsi.

Berkaitan pupuk bersubsidi, dikatakan Gunawan, tata kelolanya menjadi perhatian seluruh pihak terkait. Di era 4.0 di mana transparansi publik dan pertanggungjawaban sosial selalu menjadi sorotan, hal ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi petugas yang menangani pupuk bersubsidi.

Menurut Gunawan,, upaya peningkatan produktivitas pertanian dapat terwujud salah satunya dukungan dari kegiatan pemupukan. "Proses pemupukan yang tepat sasaran berkontribusi tinggi dalam pencapaian produksi pertanian seperti padi," ujar dia.

Berdasarkan data Ditjen PSP Kementan RI, kebutuhan pupuk untuk petani mencapai 22,57 sampai 26,18 juta ton atau senilai Rp 63-65 triliun dalam lima tahun terakhir. Tetapi, keterbatasan anggaran pemerintah hanya dapat mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 8,87 juta- 9,55 juta ton dengan nilai anggaran Rp 25-32 triliun.