Ketegasan Indonesia Hadapi Manuver China di Natuna, Siapkan Operasi Siaga Tempur

Merdeka.com - Hubungan Indonesia dan China memanas menyusul adanya kapal China masuk perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEI) di perairan Natuna. Indonesia sudah menyampaikan protes lewat nota diplomatik ke China.

Protes itu dibalas pemerintah China dengan menyatakan kapal yang memasuki perairan Natuna masih dalam batas wilayahnya tepatnya di Kepulauan Nansha. China menegaskan sudah lama para nelayannya mencari ikan di sekitar Kepulauan Nansha.

Pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri kemarin kembali menegaskan, Indonesia dengan tegas menolak klaim historis China atas ZEEI. Presiden Jokowi sudah memerintahkan menambah pasukan untuk menjaga perairan Natuna. Berikut tindak tegas pemerintah:

TNI Kirim 5 Kapal Perang

Pemerintah Indonesia tak tinggal diam, terkait masuknya kapal China yang tanpa izin memasuki perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEI) di perairan Natuna. Salah satunya TNI mengerahkan lima kapal tempur dan satu pesawat intai ke perairan Natuna. Operasi itu dipimpin Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono.

"Operasi siaga tempur ini dilaksanakan oleh Koarmada 1 dan Koopsau 1 dengan Alutsista yang sudah tergelar yaitu 3 (tiga) KRI dan 1 (satu) Pesawat intai maritim dan 1 (satu) pesawat Boeing TNI AU. Sedangkan dua KRI masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Natuna," kata Laksdya Yudo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/1).

Ia mengatakan, operasi ini digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) laut Natuna Utara. Dia menambahkan wilayah Natuna Utara saat ini menjadi perhatian bersama, sehingga operasi siaga tempur diarahkan ke Natuna Utara mulai tahun 2020.

"Operasi ini merupakan salah satu dari 18 operasi yang akan dilaksanakan Kogabwilhan I di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya," ujar dia.

Tolak Klaim China Atas Natuna

Pemerintah, melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan menolak klaim China terhadap wilayah Natuna. Hal ini disampaikan usai rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Polhukam.

"Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982," kata Menteri Retno di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1).

Dia menuturkan, dalam rapat tersebut, pemerintah memastikan bahwa kapal-kapal China telah melakukan pelanggaran-pelanggaran di wilayah ZEE (zona ekonomi eksklusif) Indonesia.

Menurut Retno, ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui UNCLOS 1982. "Tiongkok merupakan salah satu party (bagian) dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982," kata Retno.

Menolak Perundingan

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tidak akan melakukan negosiasi dengan China terkait Pulau Natuna. Sebab, menurutnya, perairan itu bukan kawasan konflik, tetapi sepenuhnya milik Indonesia.

"Prinsipnya Indonesia tidak akan melakukan negosiasi dengan China. Karena kalau negosiasi berarti masalah bilateral, yang ada konflik tentang perairan itu. Perairan ini tidak ada konflik, sepenuhnya milik Indonesia, berdasarkan konvensi internasional," kata Mahfud MD di Universitas Brawijaya (UB) Malang, Minggu (5/1).

Oleh sebab itu, Indonesia pun menolak negosiasi perundingan dengan China. Karena kalau berunding, berarti mengakui kalau perairan tersebut sedang menjadi sengketa. "Ini tidak ada sengketa, mutlak milik Indonesia secara hukum. Jadi tidak ada negosiasi," tegasnya.

Jokowi Tegaskan Tak Ada Kompromi Soal Natuna

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia di perairan Natuna. Pernyataan ini menjawab masuknya kapal ikan China di perairan Natuna.

"Tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia," kata Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman mengulang kata Presiden Jokowi, Sabtu (4/1).