Follow
Ketua DPD bandingkan kolom agama di Indonesia & AS
Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman, mengatakan, kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) boleh dikosongkan. Dia lantas membandingkan pengisian identitas agama yang diberlakukan di Amerika Serikat dan Indonesia.
"Kolom agama di KTP tidak diisi juga enggak masalah," kata Irman. Hal tersebut diungkapkan politisi kelahiran Padang Panjang, Sumatera Barat itu usai menggelar kuliah umum di Universitas Negeri Semarang (Unnes), Sabtu (8/11).
Meski demikian, dia beranggapan, berdasarkan sisi administrasi bahwa Indonesia memiliki beberapa perbedaan dengan Negeri Paman Sam yang memang tidak mencantumkan kolom agama bagi penduduknya. Bila di Amerika tidak mencantumkan kolom agama di KTP mengingat negara tersebut menganut paham sekular. Namun Indonesia harus diisi, apa pun agamanya.
-
Bagaimana cara mendaftar Kompolnas? Pendaftaran Calon Pimpinan Kompolnas Resmi Dibuka, Cek Persyaratannya Berikut Ini Pendaftaran Online Ketua Pansel Kompolnas, Hermawan Sulistyo mengatakan, pendaftaran calon pimpinan Kompolnas dimulai pada 27 Juni hingga 19 Juli 2024 melalui online di pansel@kompolnas.go.id dan www.kompolnas.go.id.'Sudah mulai pendaftaran online, silakan buka siapa saja yang memenuhi syarat di dalam aturan yang kami sosialisasikan dalam ruang publik silakan mendaftar,' tutur Hermawan kepada wartawan.
-
Siapa yang berpendapat bahwa toleransi itu bukan soal semua agama sama? Toleransi itu dasarnya bukan semua agama sama. Tapi, pemeluk setiap agama menghormati pemeluk agama lain yang meyakini kebenaran agamanya masing-masing.
-
Siapa yang menyatakan Cak Imin tidak menolak IKN? 'Itu kita melihat semangat pemerataan dan Gus Imin kan enggak pernah sekali pun menyatakan dia menolak IKN, tapi yang perlu dilakukan adalah meninjau ulang dan melakukan penelitian atau pun hal hal yang terkait substansi dalam sebelum itu diputuskan atau dijalankan oleh amanat UU,' ujar Jubir Timnas AMIN Billy David.
-
Siapa yang diminta tidak mengklaim sebagai kader Golkar? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
-
Bagaimana kehidupan antar agama di kampung toleransi? Hal ini membuat seluruh umat beragama dari kalangan Buddha, Kristen sampai Muslim hidup rukun berdampingan.
-
Kenapa Imel Putri Cahyati menutup kolom komentar di postingannya? Postingan terbaru Imel tersebut memang bisa memancing berbagai komentar negatif di media sosial. Oleh karena itu, Imel memilih untuk menutup kolom komentar di postingan ini.
Dia lantas menjelaskan, pencantuman kolom agama sebagai identitas diri merupakan kewajiban setiap warga Indonesia. Sebab, Indonesia merupakan negara berazas Pancasila di mana salah satu silanya berbunyi berketuhanan Yang Maha Esa.
"Ini artinya rakyat Indonesia diwajibkan untuk beragama. Tapi silahkan kita sendiri yang menentukan," ucap peserta konvensi calon presiden 2014 dari Demokrat tersebut.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
UU Adminduk itu digugat Raymond Kamil selaku pemohon I dan Indra Syahputra selaku pemohon II.
Baca Selengkapnya
Lebih dari 4.000 penghayat kepercayaan belum ganti kolom agama di KTP.
Baca Selengkapnya
Kang Emil membeberkan alasan tak ingin melawan kotak kosong di Pilgub Jakarta.
Baca Selengkapnya
Cak Imin menyampaikan dalam demokrasi yang sehat tidak ada konflik SARA.
Baca Selengkapnya
Heru mengklaim sudah menghubungi Kadis Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin tiga hari lalu dan menyimpulkan tidak terjadi kebocoran data KTP warga.
Baca Selengkapnya
Menkum HAM Supratman menjamin pemerintah bersifat objektif terkait urusan parpol.
Baca Selengkapnya
Dasco mengaku siapa pun lawan Ridwan Kamil di Jakarta tidak ada masalah.
Baca Selengkapnya
PKS menyatakan tidak ingin membiarkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta diisi dengan kandidat kotak kosong.
Baca Selengkapnya
"Jadi nggak boleh merasa kecil, sama-sama punya saham kok, yang beda kan devidennya saja, nah pembagiannya itu dibuat harus proporsional," kata Menag Yaqut.
Baca Selengkapnya
Untuk mengatasi permasalahan di negara ini bukan sebuah sistem baru, tapi persatuan dan kesatuan.
Baca Selengkapnya
NIK dua putra Anies Baswedan sebelumnya diduga dicatut seolah-olah mendukung calon independen gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun di Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Sejumlah NIK warga secara sepihak masuk dalam dukungan kepada Dharma-Kun.
Baca Selengkapnya