Ketua PBNU: Politik kalau dicampur dengan agama akan galak & radikal

Merdeka.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma'ruf Amin, berbeda pendapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait politik dan agama. Menurutnya, politik dan agama tidak bisa dipisahkan harus saling menopang agar kehidupan berbangsa menjadi kuat.

Pernyataan Ma'ruf Amin ternyata berbeda dengan pemikiran Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj. Dia justru sependapat dengan Jokowi jika agama tidak boleh disatukan dengan politik.

"Itu pendapat saya kok, tidak ada agama dalam politik dan tidak ada politik dalam agama. Itu pendapat saya," kata Said usai menghadiri acara pelantikan dan peringatan Harlah Muslimat NU ke-71 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Selasa (28/3).

Ditegaskan Said Aqil, dari dulu dirinya selalu menolak jika politik melibatkan agama. "Pokoknya pendapat saya dari dulu itu," tegasnya.

Jika agama dicampuradukan dengan politik, semua orang akan lebih galak dan bersikap radikal. Bahkan, setiap orang akan lebih mudah mengkafirkan orang lain.

"Politik kalau dicampurkan dengan agama akan galak, akan radikal, akan mudah mengkafirkan, akan mudah mengganggap oposan menjadi kafir," pungkas Said.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait panasnya suhu politik di tanah air yang mengarah kepada konflik horizontal. Jokowi mengingatkan masyarakat untuk menghindari perpecahan hanya karena berbeda pilihan politik.

Jokowi lantas meminta masyarakat tidak mencampuradukan agama dengan politik. Namun, pendapat Jokowi itu dibantah oleh Ketua MUI Ma'ruf Amin. Dia justru menyatakan bila agama dan politik tidak bisa dipisahkan agar kehidupan berbangsa dan bernegara kuat.