Komisi II DPR Naik Pitam Semprot KPU-Bawaslu, Ternyata Ini yang Menyulut Emosi
Guspardi menyoroti komisioner KPU. Dia menyebut, dari 7 komisioner, hanya 3 komisioner yang hadir
Guspardi menyoroti komisioner KPU. Dia menyebut, dari 7 komisioner, hanya 3 komisioner yang hadir
Komisi II DPR Naik Pitam Semprot KPU-Bawaslu, Ternyata Ini yang Menyulut Emosi
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus memarahi KPU dan Bawaslu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/6).
Mulanya, Guspardi mempertanyakan keseriusan KPU dan Bawaslu dalam rapat yang membahas tentang anggaran. Dia mengatakan, selama 5 tahun bermitra dengan KPU dan Bawaslu, baru kali ini dua lembaga tersebut menampakkan ketidakseriusannya.
"Hal itu saya perhatikan dari jumlah yang hadir. KPU ini adalah ketua, bukan kepala. Sifatnya adalah kolektif kolegial. Persoalan-persoalan berkaitan tentang pertanggungjawaban keuangan itu tidak hanya bisa ditumpahkan kepada ketua saja, berbeda dengan kepala," kata Guspardi.
Guspardi menyoroti komisioner KPU. Dia menyebut, dari 7 komisioner, hanya 3 komisioner yang hadir.
Dia menegaskan bahwa jangan sampai ada anggapan bahwa setelah Pemilu, agenda KPU sudah selesai.
"Pertanggungjawaban keuangan tetap merupakan sesuatu yang amat-amat penting. Tentu saya tidak berharap mitra saya ini seperti kondisinya pada hari ini terkesan seolah-olah dalam tanda kutip KPU dan Bawaslu dalam rapat hari ini menyepelekan RDP yang berkaitan terhadap pembahasan dan evaluasi anggaran. Ini catatan penting yang ingin saya sampaikan," tegas dia.
Selain itu, Guspardi juga mengkritik kehadiran anggota Bawaslu. Dalam rapat tersebut, yang hadir hanya Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dan Sekjen Bawaslu.
"Ini Pak Bagja tolong bagaimana ini anggotanya? Harusnya kan ada schedule kegiatan yang sudah selama kami kirimkan, kegiatan-kegiatan yang lain itu bisa dicancel, ini adalah penting dan jarang-jarang kita melakukan rapat antara mitra dengan komisi II ini," tuturnya.
Lebih lanjut, Guspardi juga mengkritik kertas laporan yang diberikan oleh KPU dan Bawaslu. Dia menilai laporan tersebut sulit dibaca karena tidak terlihat tulisan dalam kertas tersebut.
"Apalagi kertas kerja yang semacam ini, anggarannya sangat luar biasa 11 triliun, laporan yang disampaikan ini sulit saya untuk membacanya, masa begini ini laporannya, dan itu pun kami minta," imbuh dia.
