Follow
Komisi III Imbau Tak Sembarang Orang Isi Posisi Deputi Penindakan KPK
Merdeka.com - Komisi III mengimbau agar pengganti Irjen Karyoto sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK memiliki rekam jejak baik dalam pengungkapan kasus korupsi di Indonesia.
Di mana sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menginformasikan bahwa mereka menyiapkan jajarannya untuk menjabat posisi tersebut.
“Kejagung harus pastikan jabatan tersebut diisi oleh anggota (jaksa) yang terbaik, yang memiliki integritas tinggi, dan miliki keberanian bongkar kasus korupsi."
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Kenapa Dewas KPK sidang etik mantan Kamtib dan Karutan? Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar sidang etik buntut dari kasus pungli di rumah tahanan (Rutan) KPK.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
"Manfaatkan ruang jabatan yang ada untuk memaksimalkan fungsi penindakan KPK. Mari buat gebrakan-gebrakan besar,” ujar Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni dalam keterangan, Kamis (6/4).
Bahkan Sahroni berharap posisi Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK yang akan diisi oleh anggota Kejagung tersebut dapat membongkar kasus kakap untuk ditangani KPK. Dirinya menilai hal tersebut sejalan dengan apa yang masyarakat dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK harapkan.
“Kalau bisa nanti kita bawa kultur Kejagung yang sudah terbiasa membawa ‘tangkapan-tangkapan’ besar itu ke KPK. Apalagi di KPK terdapat banyak elemen dari instansi-instansi lainnya, jadi saya kira kolaborasinya bisa sangat luar biasa. Kami siap nantikan KPK bongkar kasus-kasus kakap yang jelas rugikan negara dan masyarakat,” pungkas Sahroni.
(mdk/hrs)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dia memilih untuk melihat nanti realita di depannya apakah masuk dalam bursa calon pimpinan KPK atau tidak.
Baca Selengkapnya
Menurut Yudi, jangan sampai proses seleksi Capim KPK berulang seperti terpilihnya Firli Bahuri.
Baca Selengkapnya
Setyo harus bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah yang saat ini tengah terjun payung.
Baca Selengkapnya
Calon pimpinan lembaga antirasuah harus terbebas dari pelanggaran etik, karena hal ini berkaitan dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Meski begitu, Rudianto tidak menjelaskan lebih jauh perihal perkara yang dimaksud.
Baca Selengkapnya
Menurut Diky tak akan ada tersangka yang divonis bebas oleh Pendilan Tipikor karena minim bukti keterlibatannya.
Baca Selengkapnya
Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Setyo tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 9,6 miliar tanpa utang.
Baca Selengkapnya
Budi mengaku baru mengetahui terpilihnya Setyo sebagai Ketua KPK baru.
Baca Selengkapnya
Boyamin menegaskan kasus suap yang menyeret auditor maupun anggota BPK menunjukkan adanya integritas yang buruk.
Baca Selengkapnya
Nawawi Pomolango menyebut, induksi dilakukan dengan tujuan akan pimpinan yang baru dapat lebih cepat beradaptasi.
Baca Selengkapnya
Mereka yang dipilih yakni, Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Setyo Budiyanto, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo
Baca Selengkapnya
Aboe berharap, tidak ada lagi jaksa yang bermain dan terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi.
Baca Selengkapnya